Thursday, August 21, 2014

Tersinggung Baliho Diturunkan, Massa Darussalam Demo Bupati



MARTAPURA - Ribuan santri Ponpes Darussalam bersama BEM STAI Darussalam nglurug ke halaman Kantor Bupati Banjar Jl A

Yani, Martapura, Kamis (21/8) pagi. Mereka mendemo Bupati Banjar, Sultan H Khairul Saleh dan tidak terima penurunan

baliho bergambar KH Khalilurrahman dan Zairullah.

Orator meneriakkan bahwa penurunan baliho di Jl A Yani dekat Pasar Martapura sebagai ucapan selamat berlangsungnya

100 Tahun Ponpes Darussalam beberapa pekan lalu itu sebagai tanda bahwa Bupati telah menghina pimpinan mereka.

Puluhan aparat dipimpin Kapolres Banjar AKBP Daru pun berjaga-jaga mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.

Sultan H Khairul Saleh didampingi pejabat terkait pun dengan tenang mendengarkan orasi dan kemudian berupaya

memberikan penjelasan. Menurut Bupati, secara teknis, ia tak mengetahui ada penurunan baliho tersebut.

Dikatakan,

kalaupun itu terjadi penurunan, tentunya, BPMP2T serta Satpol PP Banjar melaksanakannya sesuai ketentuan dan prosedur

yang berlaku. Adapun baliho bergambar Guru Khalil dan Zairullah lainnya yang banyak tersebar namun berizin tetap di

tempatnya.

"Sebenarnya, langkah penertiban dilaksanakan Satpol PP atas rekomendasi Badan Perizinan (BPMP2T)
, di mana baliho yang

sudah habis masa izinnya ditertibkan. Kebetulan selain baliho lain yang habis masa izinnya, ada baliho Guru Khalil

bersama Zairullah yang terpasang di badan baliho yang juga telah habis masa izinnya sejak Desember 2013, sehingga

diturunkan juga demi menegakkan aturan," jelas Sultan. Hal ini diperkuat keterangan Kepala BPMP2T, Hairil Anwar yang

membenarkan kalau badan baliho yang dipakai itu sudah habis masa izinnya Desember 2013.


Menurutnya, jauh di dalam lubuk hatinya, sama sekali tidak ada niat menghina Guru Khalil, sebab apa yang dilaksanakan

aparaturnya semata-mata menjalankan aturan yang sudah digariskan dalam Perda, demi mengamankan kas daerah. "Saya

balik bertanya, apakah kita membenarkan baliho yang tetap terpasang sementara izinnya sudah habis dan berpotensi

merugikan daerah," tukasnya.

Khairul mengaku tak mungkin dirinya menciderai hubungan baik dengan Darussalam mengingat Darussalam adalah wadah

mencetak generasi muda berakhlak mulia. "Bahkan, sejak saya menjadi kepala daerah, bantuan Pemkab Banjar terus kita

kucurkan demi kemajuan Ponpes Darussalam. 2007 lalu, saya berinisiatif mengucurkan bantuan Rp1 miliar untuk membuat

siring agar bangunan Ponpes tidak amblas ke sungai," tuturnya. Massa berangsur pulang dengan tertib usai penjelasan

Bupati dan pejabat Pemkab Banjar, termasuk Guru Wardiansyah.

Data Humas Pemkab Banjar menunjukkan, bantuan yang mengalir ke Ponpes Darussalam, STAI Darussalam dan NU berturut-

turut 2009 Rp160 juta, 2010 Rp180 juta, 2011 Rp291,5 juta, 2012 Rp427 juta, tahun 2013 Rp1 miliar lebih dan 2014

terealisasi Rp205 juta.

Disinggung apakah ada pihak yang sengaja menunggangi massa, Sultan Khairul mengatakan tidak tahu namun ia

menyayangkan adanya pengerahan santri yang sebagian besarnya malah tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya.

Dicatut
Sementara itu, Sekretaris GP Anshar, Syafruddin bersama Ketua caretaker Akhyar Rahmatullah serta Waket Ismail Hasan

membantah pihaknya ikut mengajukan diri ikut demo sebagaimana isi surat pemberitahuan rencana demo ke Polres Banjar.

"Organisasi kami sudah dicatut dan kami menyatakan sangat keberatan. Kami sama sekali tidak memihak kegiatan karena

sejauh ini hubungan dengan Pemkab Banjar juga baik. Kami akan mencermati lebih lanjut apakah akan membawa pencatutan

ini ke jalur hukum," terang Syafrudin.

Selain itu, Sekretaris PMII, Bahrudin juga mengaku terkejut dengan adanya nama organisasinya dicatut. Menurutnya,

secara kelembagaan tidak ada rapat akan ikut serta dalam demo. "Kalau ada sejumlah oknum di situ mungkin iya,"

akunya.

Tokoh pemuda, Sirajul Huda menyayangkan terjadinya aksi yang menurutnya jauh dari kesan Islami. "Sebaiknya segala

permasalahan yang bisa diselesaikan dengan baik tak perlu sampai mengerahkan massa. Kan bisa diutus satu dua orang

untuk meminta klarifikasi ke Pemkab Banjar. Saya khawatir santri dimanfaatkan hanya demi tujuan politis pihak

tertentu," bebernya. adi


No comments: