Saturday, August 23, 2014

Pemilihan Kepala Daerah-Presiden Menciderai Pancasila

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, adalah sila keempat Pancasila. Menurut hemat saya, ini adalah pijakan dasar dalam memilih pemimpin. Budaya luhur bangsa kita mengamanatkan agar memilih pemimpin, baik itu, ketua RT, Kades, camat, bupati, walikota, gubernur hingga presiden mesti dilaksanakan di dalam sebuah lembaga perwakilan yang bermusyawarah. Para wakil rakyat itu bermusyawarah, bukan seperti sekarang harus melalui voting atau pemilihan umum. Jika mencermati maksud sila keempat itu, maka jelaslah pemilihan umum memilih bupati, walikota, gubernur bahkan presiden bertentangan dengan Pancasila. Bahkan pemilihan itu menciderai budaya bangsa yang adiluhung. Hendaknya ada pejuang budaya yang menggugat pemilihan umum kepala daerah dan presiden ini ke Mahkamah Konstitusi agar dibatalkan kekhilafan itu, supaya berjaya Indonesia itu dengan demokrasinya sendiri sesuai jiwa budaya bangsa tercinta, Indonesia.

No comments: