Wednesday, March 13, 2013

Kades Terpilih Diduga Memakai Surat Keterangan Palsu

MARTAPURA - Seorang Kades terpilih, berinisial Jai (40) diduga memanfaatkan surat keterangan

palsu untuk memuluskan langkahnya mengikuti pemilihan Kades di Desa Sungai Tandipah, Kecamatan

Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Perwakilan warga, bahkan sudah melaporkan kasus ini ke Sat

Reskrim Polres Banjar dengan bukti STPL: TBL/58/III/2013/RES BANJAR, Rabu (13/3) kemarin.
Dalam laporan tersebut, sejumlah warga didampingi LSM Lembaga Kerukunan Masyarakat (Lekem)

Kalimantan yang diketuai Aspihani Aderis, mengatakan, terlapor Jai, diduga sengaja meminta surat

keterangan dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Tsamaratul Ittihadiyah Jl Sungai Lingi RT 03 Desa

Sungai Tandipah, Kecamatan Sungai Tabuk bahwa dirinya pernah dan lulus bersekolah di madrasah

tersebut.

"Namun, dalam surat keterangan itu, terlapor seolah-olah pernah lulus dari madrasah tersebut dan

memiliki ijazah, namun telah hilang. Kami menduga, Muhammad Rawa SAg yang menjadi kepala

madrasahnya ditekan, sehingga terpaksa mengeluarkan surat keterangan tersebut, meskipun terlapor

sebenarnya tidak lulus maupun memiliki ijazah dari madrasah tersebut," jelas Aspihani.

Ditambahkannya, pihaknya memiliki banyak saksi yang menyatakan bahwa madrasah tersebut sebelum

tahun 1987 belum diakui Depag, sementara terlapor diduga bersekolah di madrasah itu di bawah

tahun tersebut. "Karena madrasah diniyah itu bersifat tradisional, sehingga belum mengeluarkan

ijazah bagi anak didik yang sudah selesai. Bisa saja pelajar di situ dapat ijazah, namun harus

mengikuti ujian di madrasah resmi di bawah naungan Depag," bebernya.

Menurutnya, ia bersama sejumlah rekannya, pernah mengecek langsung ke Depag apakah benar terlapor

pernah memiliki ijazah dari madrasah tersebut. "Namun, setelah dicek oleh pihak berwenang di

Kementerian Agama Kabupaten Banjar, ternyata yang bersangkutan juga tak pernah terdaftar sebagai

penerima ijazah madrasah di bawah naungan Depag," cetusnya.

Terlapor diduga melanggar pasal 263 KUHP terkait pemalsuan surat keterangan dan pasal 264 KUHP

terkait pemalsuan surat-surat otentik seperti ijazah dengan ancaman hukuman di atas lima tahun.

Terlapor kini berstatus sebagai Kades Sungai Tandipah terpilih. "Kami cuma mengingatkan kepada

Pemkab Banjar untuk sementara menunda pelantikan terlapor, dengan sebab masih ada tersangkut

masalah hukum," tegas Aspihani seraya diamini oleh beberapa perwakilan warga Sungai Tandipah.
adi


No comments: