Thursday, June 7, 2012

Siapa Bilang Jaksa Tak Bisa Dipidana?



JAKARTA - Penyataaan Jamwas Kejagung Marwan Effendi bahwa jaksa tidak dapat dipdana karena mengeksekusi putusan

Mahkamah Agung tidak dapat dipidana karena menjalankan undang-undang, dibantah keras oleh Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Yusril, pernyataan Marwan benar, kalau yang dieksekusi itu adalah putusan yang sah. "Namun kalau jaksa

mengeksekusi putusan yang batal demi hukum, maka Jaksa bukan menjalankan undang-undang melainkan melanggar

undang-undang, karena itu dapat dipidana," jelas Yusril.
    "Putusan yang batal demi hukum, jelas tidak dapat dieksekusi," tegas Yusril. Putusan batal demi hukum

sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP adalah putusan yang sejak semula harus dianggap tidak ada dan

tidak mempunyai nilai hukum. Kalau putusan itu dianggap tidak ada dan jaksa tetap mengeksekusinya, maka jaksa jelas

melanggar hukum. Karena itu, jaksa tetap dapat dikenakan Pasal 333 KUHP yakni secara tidak sah merampas kemerdekaan

orang yang diancam dengan pidana penjara 8 tahun.
    Yusril juga heran dengan sikap Marwan yang berlindung dibalik Undang-Undang Kejaksaan bahwa jaksa tidak bisa

diperiksa tanpa izin Jaksa Agung. Pasal itu memang ada dalam UU Kejaksaan, namun pasal itu jelas-jelas bertentangan

dengan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) yang kalau diuji di Mahkamah Konstitusi,

menurutnya, pasti dibatalkan MK. "Masak jaksa di kampung saja yang  melakukan tindak pidana tidak bisa diperiksa

tanpa izin Jaksa Agung. Negara hukum apa ini," ungkap Yusril heran.
    Yusril juga heran dengan sikap Wakil Jaksa Agung Darmono yang mengatakan bahwa pihak yang menolak putusan

Mahkamah Agung harusnya lapor ke MA, bukan ke polisi. "Mahkamah Agung itu pengadilan. Bukan lembaga yang dapat

menerima laporan tindak pidana," kata Yusril. Kalau ada putusan yang batal demi hukum, Mahkamah Agung tidak bisa

berbuat apa-apa, tambahnya. Tugas hakim telah selesai dengan memutus perkara. Dengan adanya putusan, maka kewenangan

selenjutnya, yakni eksekusi, ada di tangan Jaksa.
    "Nah, kalau putusannya batal demi hukum, masak Jaksa tetap mau mengeksekusinya juga. Jelas jaksa salah,"

cetus Yusril. Karena itu, menurutnya, Jaksa tidak perlu mengeksekusi putusan yang batal demi hukum, kalau tidak mau

diancam pidana. rls/metrotvnews.adi

No comments: