Tuesday, June 19, 2012

Mabes Polri Tanggapi Laporan Yusril Ihza


JAKARTA - Pasca laporan resmi dari Prof Dr Yusril Ihza Mahendra selaku Kuasa Hukum Dirut PT Satui Bara Tama H Parlin Riduansyah

bernomor: LP/448/VI/2012/Bareskrim tanggal 6 Juni 2012, atas terlapor Kajari Banjarmasin Firdaus Dewilmar, jajaran Bareskrim Mabes

Polri terus menggenjot laporan tersebut berikut bukti-bukti dugaan pelanggaran pasal 333 KUHP yang dilakukan pada tanggal yang

sama yakni 6 Juni 2012 di halaman depan gerbang rumah Parlin.
    “Bukti-bukti upaya paksa Kajari Banjarmasin sudah kami serahkan, dan kini terus digodok penyidik Bareskrim Mabes Polri.

Saat ini penyidik segera menyiapkan proses pemanggilan Kajari Banjarmasin Firdaus Dewilmar,” ungkap H Fikri Chairman saat

dihubungi via ponselnya saat di Mabes Polri Jakarta, Selasa (19/6) kemarin.
    Pemanggilan difokuskan atas tindakan Kajari Banjarmasin Firdaus Dewilmar sendiri yang memaksakan eksekusi putusan

yang dianggap batal demi hukum terhadap Dirut PT Satui Bara Tama  Parlin Riduansyah, Rabu (6/6) lalu. “Ini belum termasuk nantinya

pemanggilan dari Jamwas dari laporan kami secara terpisah dari laporan di Mabes Polri,” kecam Fikri.
    Hal senada juga diungkapkan Yusril sebelumnya, kalau Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin mengeksekusi putusan yang

batal demi hukum, maka jaksa bukan menjalankan undang-undang, melainkan melanggar undang-undang. Karena itu, tindakannya

dapat dipidana. "Putusan yang batal demi hukum, jelas tidak dapat dieksekusi. Dan, upaya ngotot Kajari Banjarmasin yang mau

mengeksekusi Parlin, sangat jelas melanggar undang-undang (KUHP)," tegas mantan Menkum dan HAM ini.
    Yusril heran dengan sikap jaksa yang berlindung di balik Undang-Undang Kejaksaan bahwa jaksa (Kajari Banjarmasin) tidak

bisa diperiksa tanpa izin Jaksa Agung.  Menurutnya, pasal itu memang ada dalam UU Kejaksaan. Namun, pasal itu jelas-jelas

bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law).  ‘’Kalau diuji di Mahkamah Konstitusi pasti

dibatalkan MK. Masak Jaksa di ‘kampung’ saja yang  melakukan tindak pidana tidak bisa diperiksa tanpa izin Jaksa Agung. Negara

hukum apa ini," kata Yusril.
    Dijelaskan, putusan batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, adalah putusan yang sejak

semula harus dianggap tidak ada dan tidak mempunyai nilai hukum. Kalau putusan itu dianggap tidak ada dan jaksa tetap

mengeksekusinya, maka jaksa jelas melanggar hukum. ‘’Karena itu, Jaksa tetap dapat dikenakan Pasal 333 KUHP, yakni secara tidak sah

merampas kemerdekaan orang yang diancam dengan pidana penjara 8 tahun,’’ ujarnya.
    Yusril mengaku heran dengan sikap Wakil Jaksa Agung Darmono yang mengatakan bahwa pihak yang menolak putusan

Mahkamah Agung harusnya lapor ke MA, bukan ke polisi. "Mahkamah Agung itu pengadilan. Bukan lembaga yang dapat menerima

laporan tindak pidana. Dan, yang berwenang menangani laporan pelanggaran pidana adalah kepolisian," kata Yusril.
    Kalau ada putusan yang batal demi hukum, menurutnya, Mahkamah Agung tidak bisa berbuat apa-apa, tambahnya. Tugas

hakim telah selesai dengan memutus perkara. Dengan adanya putusan, maka kewenangan selanjutnya, yakni eksekusi, ada di tangan

Jaksa.
    "Nah, kalau putusannya batal demi hukum, masak Jaksa tetap mau mengeksekusinya juga. Jelas jaksa salah," kata Yusril.

Karena itu, menurutnya, Jaksa tidak perlu mengeksekusi putusan yang batal demi hukum, kalau tidak mau diancam pidana.

rls/metrotvnews.com/adi

No comments: