Friday, June 15, 2012

Jakgung Akan Ikuti KUHAP


JAKARTA - Berbeda dengan keinginan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Firdaus Dewilmar yang berusaha mengeksekusi Dirut PT

Satui Bara Tama H Parlin Riduansyah, Jaksa Agung RI Basrief Arief  secara terbuka di hadapan Komisi III DPR RI, akhirnya menegaskan

kalau dirinya dan seluruh jajarannya akan mematuhi aturan KUHAP atas putusan batal demi hukum.
    Hal ini dilontarkan Basrief saat rapat dengar pendapat (RDP) “Putusan Batal Demi Hukum” di Komisi III DPR RI, Senin (11/6)

lalu di Gedung DPR. Jakgung sadar betul kalau banyak desakan dari seluruh pihak bahwa jajarannya tidak boleh semena-mena

memaksakan eksekusi putusan yang batal demi hukum, karena di negara ini masih ada yang namanya Kitab Undang-Undang Acara

Hukum Pidana (KUHAP).
    “Untuk putusan yang batal demi hukum dan tidak sah, saya beserta jajaran akan mematuhi aturan KUHAP dalam pasal 197

ayat 1 dan 2. Kita pastikan, hanya akan mengeksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap dan sah,” ungkap Basrief.
    Desakan demi desakan soal pasal 197 ayat 1 dan 2 KUHAP ini secara fokus terus digaungkan anggota Komisi III DPR RI dalam

setiap RDP bersama jajaran Kejagung. Hal ini makin terus mencuat menyusul maraknya putusan Mahkamah Agung (MA) yang batal

demi hukum, namun tetap akan dilakukan eksekusi oleh pihak jaksa.
    Wakil Ketua Komisi 3 Tjatur Sapto Edy saat RDP tersebut, mengingatkan agar Jaksa Agung berpegangan pada KUHAP dalam

pelaksanaan eksekusi.
    "Supaya Jaksa Agung memperhatikan soal pelaksanaan putusan itu. Melaksanakan putusan melihat batas waktu berdasarkan

pasal 197 KUHAP. Intinya kita melakukan pengawasan, salah satunya pelaksanaan pasal 197 KUHAP," tegas Tjatur.
    Tjatur yang bertindak sebagai pimpinan RDP kali ini juga meminta kepada jaksa-jaksa agar mematuhi KUHAP dalam

melaksanakan eksekusi atas putusan MA. DPR sendiri akan melakukan pengawasan langsung terhadap persoalan eksekusi ini.
    "Untuk memperhatikan tata cara dan batas waktu pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal

197 KUHAP," cetusnya. rls/adi

No comments: