Thursday, August 18, 2011

Kasus RSUD Ulin Berhenti?


BANJARMASIN © Kasus dugaan penggunaan dana Rp1,4 miliar tak sesuai
peruntukan di RSUD Ulin Banjarmasin diperkirakan bakal tak
berlanjut alias terhenti.
Á ÁDari kabar berembus, secara administrasi pemakaian dana Rp1,4
miliar yang diistilahkan memakai subsisi silang dari pos satu ke
pos lainnya itu, tak menyalahi hukum pidana korupsi, mengingat
lembaga RSUD Ulin berbentuk badan pelayanan umum bukan instansi
seperti SKPD lainnya.
Á ÁMenurut sumber yang layak dipercaya, penggunaan dana dengan
total Rp1,4 miliar di lembaga pelayanan umum itu masih bisa
dipertanggungjawabkan, karena bersifat mendesak dan menyangkut
keselamatan pasien.
Á ÁHal itu menjadi berbeda, kalau terjadi di SKPD©SKPD atau
dinas, di mana penggunaan dana tak sesuai peruntukan bakal langsung
menyalahi UU.
Á ÁDalam hal ini, temuan BPK selumnya bahwa diduga ada
peyimpangan anggaran alias penggunaan tak sesuai peruntukan masih
akan sangat bergantung lagi dengan hasil penilaian sebuah tim yang
kabarnya akan dipimpin langsung oleh Sekdaprov Kalsel.
Á ÁTim itu akan menilai apakah pemakaian dana Rp1,4 miliar sudah
sesuai ketentuan ataukah menyalahi ketentuan administrasi. Adanya
indikasi bakal kasus RSUD Ulin ditangani tim dari Pemprov Kalsel,
semakin memperkuat indikasi kalau kasus bakal tak berlanjut di
ranah pidana.
Á ÁKasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel Rajendra SH, Kamis (18/8)
mengatakan, kasus itu masih ditangani pihaknya. Disinggung mengenai
bakal ditanganinya kasus RSUD Ulin itu ke tim di Pemprov Kalsel,
Rajendra mengaku belum mengetahuinya. "Yang jelas, kasus ini masih
kami tangani. Perkembangan lebih lanjut tunggu saja," kilahnya.
Á ÁSebelumnya, pihak intelijen di Kejati Kalsel masih terus
berupaya mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket) mengenai
dugaan penyimpangan dana Rp1,4 miliar di RSUD Ulin. Rabu (27/7)
kemarin, giliran Kasubag Akuntansi RSUD Ulin, Nasrullah
diwawancarai intel.
Á ÁWawancara yang dimulai sekitar pukul 11.00 Wita itu
berlangsung hingga sore. Ada sekitar 20 pertanyaan dilontarkan
intel, namun menurut informasi, kebanyakan, yang bersangkutan
mengatakan tidak begitu mengetahui penggunaan dana tersebut.
Á ÁKejati Kalsel sedang menyelidiki bagaimana
prosedur penggunaan dana Rp1,4 miliar yang diduga tidak sesuai
ketentuan atau peruntukannya.
Á ÁSelasa (26/7) lalu, intel juga mewawancarai Kabag Keuangan
RSUD Ulin, Hanafi dan Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, Rusniah.
Mereka didampingi Kepala Seksi Hukum dan Kemitraan RSUD Ulin,
Machli Riyadi.
Á ÁPihak Kejati sendiri sudah mengakui adanya penyelidikan dan
pulbaket tersebut, yang menurut Rajendra masih dalam konteks ingin
mengetahui bagaimana penggunaannya, sebab disinyalir ada
ketidakjelasan penggunaan yang notabene tak sesuai peruntukan,
termasuk mencurigakannya soal pengelolaan parkir dan pengadaan
alat©alat kesehatan.
Á ÁIntelijen juga berusaha mengungkap bagaimana prosedur yang
sebenarnya dalam penggunaan dana tersebut, proses pencairan danÔ  h) 0*0*0*°° ÔŒapakah dana hasil parkir dimasukkan ke kas daerah ataukah tidak.
Á ÁMarkiyah, Bendaraha RSUD Ulin Banjarmasin, Selasa (19/7) lalu
menghadiri sesi pulbaket di Kejati Kalsel. Diketahui Kejati Kalsel
menindaklanjuti adanya laporan masyarakat dan pihak Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) yang sempat berunjukrasa di depan kantor Kejati
Kalsel. Mereka meminta pihak Kejati Kalsel untuk menelisik adanya
dugaan penyimpangan anggaran di RSUD Ulin Banjarmasin, yang
dinyatakan pula oleh pihak BPK RI.
Á ÁDugaan penyalahgunaan anggaran itu di antaranya digunakan
untuk senam pagi dan tali asih untuk karyawan rumah sakit yang
sudah purna tugas. Lantaran anggaran diambil bukan pada posnya maka
menjadi temuan yang tak bisa dipertangungjawabkan. Namun menurut
pihak RSUD Ulin Banjarmasin dalam keterangan pers mengatakan kalau
temuan BPK RI itu bukanlah penyimpangan dana atau anggaran,
melainkan hanya kekurangan administrasi dalam penggunaan anggaran,
yang kemudian oleh BPK RI mereka diberi waktu selama 60 hari untuk
melengkapi dan membenahi administrasi tersebut.
Á ÁSedangkan uang sebesar Rp1,4 miliar itu sudah diganti melalui
dua tahap, pertama Rp400 juta, dan kedua Rp1 miliar, disetorkan ke
rekening rumah sakit. Ã Ãadi

No comments: