Tuesday, June 7, 2011

Pemuda Pancasila Penuhi Ruang Sidang

BANJARMASIN Ä Ä© Proses sidang kasus dugaan gratifikasi pada Kantor
Kementrean Agama Propinsi Kalimantan Selatan, dengan terdakwa Drs
H Syafruddin, Selasa (7/6) kemarin dihadiri puluhan warga
berseragam loreng©loreng warna hitam dan oranye.
Á ÁSeragam tersebut biasanya merupakan atribut dari organisasi
masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila yang diketuai HM Hassan.
Á ÁMeskipun ruangan Pengadilan Tipikor I Banjarmasin hampir
dipenuhi para anggota ormas, namun sidang tetap berjalan aman dan
lancar hingga selesai.
Á ÁTidak jelas apa maksud kedatangan ormas tersebut memenuhi
ruang sidang, namun sepertinya keberadaan mereka hanya sebagai
pemantau atau untuk memonitor jalannya persidangan.
Á ÁMereka pun bubar ketika sidang yang masih mengagendakan
mendengarkan keterangan saksi©saksi tersebut dinyatakan selesai dan
ditunda pekan depan.
Á ÁPada sidang lanjutan kemarin, ada empat saksi yang dihadirkan
jaksa penuntut umum (JPU) Arif SH, dan dari keterangan para saksi
sepertinya memberatkan terdakwa.
Á ÁDua saksi merupakan para CPNS yakni Hermani dan Maserawan.
Dalam keterangan mereka di bawah sumpah, mereka mengaku ada
menitipkan uang kepada Abdul Hadi, untuk diserahkan kepada
terdakwa.
Á ÁDari kedua saksi itu menyerahkan uang kepada Abdul Hadi dengan
jumlah berbeda, untuk saksi Hermani mengaku menyerahkan uang kepada
Abdul Hadi sebesar Rp600 ribu, sedangkan saksi Maserawan sebesar
Rp300 ribu.
Á ÁMenurut saksi, uang tersebut merupakan bentuk ucapan terima
kasih kepada terdakwa, karena terdakwa telah mengurus semua
administrasi para saksi hingga diterbitkannya SK CPNS.
Á ÁSementara itu keterangan dua saksi lagi yakni Hj Mardiani
selaku Bendahara dan Akhmad Ramadhani, mengatakan lain lagi. Khusus
terhadap saksi Hj Mardiani, ia sempat mengatakan tidak mengetahui
adanya uang pemberian.
Á ÁKeterangan saksi Hj Mardiani, sempat membingungkan majelis
hakim yang diketuai Agung Wibowo SH MHum, karena keterangannya
berbeda dengan isi BAP.
Á ÁDalam isi berkas dakwaan atau BAP, saksi Hj Mardiani
mengatakan mengetahui adanya uang tersebut yang seharusnya
dimasukkan dalam kas atau Dirjen.
Á ÁSedangkan menurut pengakuan saksi Akhmad Ramadhani, kalau
dirinya cuma disuruh Muhammad Tamrin untuk menyerahkan amplop
kepada terdakwa, namun ia tidak tahu apa isi amplop tersebut.
Á Á"Saya disuruh menyerahkan amplop oleh Muhammad Tamrin kepada
terdakwa, dan saya tidak tahu apa isi amplop tersebut," katanya.Á (#(#K ÁÁ ÁDalam dakwaan dipaparkan terdakwa sebagai pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau
patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan segabai akibat atau
disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒÁ ÁPerbuatan terdakwa dipandang sebagai perbuatan perbarengan
beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri
sendiri, sehingga beberapa kejahatan yang dilakukan terdakwa.
Á ÁJPU menjerat terdakwa dalam dua pasal, yakni pasal 11 dan
pasal 12 huruf b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20
Tahun 2001, tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat 1 KUHP.
Á ÁTerdakwa diseret ke persidangan karena dituduh telah melakukan
pungutan atau menerima hadiah sebagai tanda balas jasa kepada para
CPNS.
Á ÁKasus ini terjadi dari tahun 2005 hingga 2009, terdakwa selaku
Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) dan Kepegawaian
Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Selatan,
mengirimkan data tenaga honorer yang ada di wilayah Departemen
Agama Kalimantan Selatan untuk diangkat menjadi pegawai negeri
sipil (PNS).Ã Ã ris/adi

No comments: