Thursday, June 30, 2011

Korupsi PLN Tanjung Ke Jaksa Peneliti

BANJARMASIN Ä Ä© Berkas kasus dugaan korupsi di PLN Tanjung oleh
penyidik Kejati Kalsel saat ini sudah memasuki tahap I, yakni
proses penelitian berkas oleh tim jaksa peneliti.
Á ÁHal itu disampaikan Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel
Rajendra SH melalui Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Agus Suroto SH
MH, Kamis (30/6).
Á Á"Berkas kasus dugaan korupsi PLN Tanjung sudah penyerahan
tahap I, yakni berkas disampaikan kepada tim jaksa peneliti, guna
diteliti sejauh mana kelengkapan berkas. Mungkin saja masih ada
yang kurang dan mesti dipenuhi lagi oleh penyidik," terang Agus.
Á ÁKasus ini menyeret manajer ranting PLN Tanjung, Pasido dan
supervisor Abdul Halim sebagai tersangka. Modus penyimpangan yakni,
kedua orang ini menerima gartifikasi dari warga calon pelanggan
PLN.
Á ÁKeduanya diduga memungut biaya pemasangan listrik baru di luar
ketentuan yang ada. "Semestinya, tiap pemasangan listrik baru,
warga cuma dikenakan biaya sekitar Rp200 ribuan. Cuma dalam
praktiknya, mereka memungut lebih besar sekitar Rp250 ribu hingga
Rp300 ribuan. Korbannya cukup banyak sekitar 200 orang," cetusnya.
Á ÁMenurut Agus, dalam penyidikan, pihaknya tidak menemui kendala
yang berarti, mengingat bukti©bukti cukup kuat, ditambah kesaksian
dari 24 instalatir, plus warga yang dirugikan.
Á ÁSementara itu, untuk kasus korupsi di Pelindo III Kotabaru,
penyidik memilih wait and see, karena perkara pertama, para
terdakwa dibebaskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru. "Sambil
menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA), terhadap para
terdakwa kasus pertama, maka kasus kedua yang melibatkan
Fatizanolo, mantan petinggi Pelindo III Kotabaru kita pending
dulu," paparnya.
Á ÁNamun, karena Fatizanolo tidak pernah hadir dalam pemeriksaan
dan diduga menghilang, maka kejaksaan sudah menetapkannya sebagai
buronan. Penyimpangan diduga terjadi pada pungutan kepada kapalªkapal yang sandar di pelabuhan tak sesuai ketentuan.
Á ÁSementara itu, Kejati Kalsel juga hampir merampungkan berkas
kasus dugaan korupsi pada proyek lanjutan Pusat Pelelangan Ikan
(PPI) di Desa Aluh Aluh, Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar yang
diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp200 juta.
Á ÁDari kasus proyek yang bernilai sekitar Rp800©an juta itu,
Kejati Kalsel menetapkan empat orang sebagai tersangka, masingªmasing MI alias Isra, Kadis Perikanan Kalsel, FT alias Fit, kuasa
direktur CV Panorama Permai, kemudian Alfi alias AR, Direktur CV
Panorama Permai serta Hair alias HR sebagai konsultan pengawas.
Á ÁProyek di 2010 ini sebenarnya lanjutan dari beberapa proyek
sebelumnya. Hanya saja, pekerjaan yang dilaporkan ke pihak
berkompeten tidak sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan.
Á ÁSebagaimana pernah diberitakan, kondisi PPI cukup
memprihatinkan. Terlihat mulai banyak kerusakan yang terjadi pada
bangunan proyeknya yang menggunakan sistem sharing antara kabupaten
dan provinsi.
Á ÁDari pengamatan, khusus untuk kegiatan yang menggunakan dana
provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalsel, yakni
berupa pembangunan dermaga terkesan tidak profesional. Sebab, pada
proyek pembangunan dermaga termasuk jembatan penghubung ke tempatÔ h) 0*0*0*° ° Ô pelelangan, lantai yang berupa semen tersebut sudah mulai
terkelupas dan menampakkan material batu kerikil.
Á ÁTidak hanya itu, pemasangan tiang pancang juga terlihat tidak
sempurna, ada tiang pancang yang terlihat miring dan hampir ambruk.
Keberadaan tiang pancang tersebut terlihat sangatlah berbahaya bagi
para pengguna angkutan air, lantaran jika terjadi air pasang maka
tiang pancang tersebut akan tertutupi air, sehingga rawan tertabrak
kapal (kelotok/jukung) yang melintas.
Á ÁDari informasi yang berhasil dihimpun koran ini menyebutkan,
proyek pemasangan tiang pancang tersebut dilaksanakan oleh CV PP
yang beralamat di Jl A Syahriani Pelaihari. Meski ada upaya
mengembalikan dana sisa proyek, namun Kejati memandang, tindak
pidana tak bisa hapus, sesuai pasal 4 UU No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tipikor. Ã Ãadi

No comments: