Monday, May 2, 2011

Tidak Ada Keterbukaan Di Tubuh KPU

BANJARMASINÄ Ä © Dari keterangan tiga saksi yang hadir pada lanjutan
sidang kasus dugaan gratifikasi, Senin (2/5) kemarin, kesalahan
yang terjadi mengarah kepada pihak Sekretariat KPU Kota Banjarmasin
bersama salah seorang stafnya.
Á ÁKetiga saksi yang hadir dan memberikan keterangan di
persidangan adalah dua anggota KPU, Tamlihan Harun dan Agus Rahman,
sedangkan salah satunya lagi adalah Suhardi pegawai Sekretariat KPU
Kota Banjarmasin.
Á ÁDalam keterangan ketiga saksi di bawah sumpah menyatakan,
sepertinya di lembaga KPU Kota Banjarmasin itu tidak ada
keterbukaan antar sesamanya, karena menurut dua anggota KPU,
Tamliha Harun dan Rahman Agus, mereka tidak tahu adanya kontrak
kerja mengenai pengadaan barang kertas suara dengan PT Josindo
Sidoarjo.
Á ÁMenurut keterangan Tamliha Harun dan Agus Rahman, proyek
pengadaan barang dan jasa untuk pemilihan walikota dan wakilnya
pada tahun 2010 yang telah lewat tidak ada dimusyawarahkan, padahal
semestinya dibicarakan dalam rapat pleno.
Á Á"Rapat pleno diadakan setelah pelantikan walikota pada 18 Juni
2010, dan dalam rapat tersebut sekretaris dari Sekretariat KPU
mengatakan kalau ia telah menerima hadiah berupa uang yang masih
terbungkus amplop. Dari situlah kami tahu adanya gratifikasi
tersebut," kata kedua saksi yang dihadirkan bersamaan.
Á ÁMenurut para saksi, karena mereka tidak mengetahui prihal
pemberian hadiah dalam bentuk uang itu, mereka pun sempat menolak
ketika Mastuti Rabitan menanyakan tentang pembagian uang tersebut.
Á ÁSebelumnya dalam rapat pleno itu, kami sempat menanyakan
tentang pengguna anggaran dan pengadaan logistik, namun pertanyaan
mereka tidak dihiraukan, malahan dalam rapat pleno tersebut
membicarakan pembagian uang hadiah yang diberikan pihak PT Josindo
Sidoarjo.
Á Á"Kami mendengar bahwa telah terjadi perubahan speak dan revisi
tersebut tidak diketahui oleh pihak KPU, apalagi dampak perubahan
itu anggarannya meningkat dari Rp750 menjadi Rp805, dan kalau dalam
peraturan itu tidak boleh, namun karena tidak ada dilaporkan dari
kita, dan pihak sekretariat ingin menjalankan sendiri maka kita
biarkan saja, dan dalam rapat pleno tersebut baru kita tanyakan
semuanya," ungkapnya. Á h h # Á
Á ÁPara saksi telah mengetahui adanya pelanggaran itu ketika
mengetahui kalau revisi tersebut melebihi dari batas yang telah
ditentukan.
Á ÁKarena tidak pernah dimusyawarahkan, tentang perubahan maupun
hasil pelelangan makanya dibiarkan saja sekalian apa yang dilakukan
Sekretariat KPU. Padahal revisi tersebut semesti hanya Rp800,
maksimal menurut keputusan Gubernur Kalimantan Selatan.Á Ð Ð F Á
Á Á"Kami tahu ada pelanggaran itu, maka hadiah itupun kami tolak
pula, dan setelah itu pegawai Sekretariat KPU Ariyani sempat
menelpon saya menawarkan kembali pembagian uang tersebut dan tetapÔ h) 0*0*0*° ° Ô saya tolak, meskipun ia sempat mengatakan kalau tidak mau maka
uangnya akan dikembalikan kepada pemiliknya, dan menurut saya
terserah saja," tambah Rahma Agus.
Á ÁPun begitu pula dengan keterangan pegawai Sekretariat KPU
Banjarmasin Suhardi yang mengatakan kalau dirinya tidak tahu
tentang pemberian hadiah tersebut.
Á ÁIa menyatakan di depan persidangan meskipun sebagai salah satu
pengawai Sekretariat KPU Banjarmasin, namun ia tidak mengetahui
prihal gratifikasi tersebut, karena menurutnya apa yang telah
direncanakan dan dilakukan pihak sekretariat selalu tertutup.
Á ÁSidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi itu pun
dinyatakan selesai dan rencana sidang lanjutan pekan depan dengan
agenda pemeriksaan terdakwa.
Á Á"Untuk saksi saya rasa sudah cukup, karena sudah ada delapan
saksi yang hadir, sidang selanjutnya mengagendakan pemeriksaan
terdakwa," jelas jaksa penuntut umum (JPU) Ramadhani SH.
Á ÁDiberitakan sebelumnya, kejadiannya pada tahun 2010, berawal
KPU Kota Banjarmasin akan mengadakan pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Banjarmasin, kemudian untuk keperluan pemilihan tersebut
harus ada pengadaan kertas suara yang dananya diambil dari APBD
Kota Banjarmasin.
Á ÁUntuk pengadaan kertas suara tersebut kemudian diadakan
tender, yang mana dalam hal tersebut ditunjuklah Mastuti Rambitan
dan Rodian sebagai panitia pengadaan barang dan jasa.
Á ÁDalam pengadaan barang dan jasa terpilihlah PT Yusindo
Sidoarjo, selaku pengadaan kertas suara dan logistiknya PT Erlisda.
Sekitar enam bulan berlalu muncul berita telah terjadi korupsi
pengadaan kertas suara, namun setelah diselidiki ternyata kasus
gratifikasi atau pemberian suap dan tersangkanya adalah GF selaku
pemberi uang.
Á ÁSelain itu ada MR dan RD selaku panitia pengadaan barang dan
jasa atau penerima hadiah berupa uang sebesar Rp25 juta yang selama
ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Ã Ãris/adi

No comments: