Thursday, May 5, 2011

Polisi Diminta Jeli Pahami Status HGB PT Golden

BANJARMASIN © Ä ÄKetua Forum Lintas Organisasi Kemasyarakatan dan
Pemuda (OKP)©Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se©Kalsel, Drs
Syamsul Daulah meminta aparat Polres Banjar lebih jeli dalam
memahami persoalan lahan eks Pabrik Kertas Martapura (PKM)
khususnya status Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Golden.
Á ÁKamis (5/5), Syamsul mengatakan, pihaknya sudah bersilaturahmi
ke Wakapolda Kalsel Kombes Pol Saput sekaligus membicarakan kasus
yang kini ditangani Polres Banjar, yakni penangkapan terhadap
pendukung Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Banjar.
Á Á"Mereka dituduh telah mencuri dan menyerobot sarang walet
milik PT Golden, sehingga ditangkap. Padahal, lahan eks PKM
tersebut jelas©jelas milik LVRI sebagaimana bukti pembelian lahan
yang sudah disampaikan pihak veteran kepada Bid Propam Polda
Kalsel," tukasnya.
Á ÁMenurutnya, justru status HGB yang kini dipakai PT Golden
untuk mengklaim lahan eks PKM sebagai miliknya, patut
dipertanyakan.
Á ÁHGB No 111 di atas lahan seluas 39.215 meter persegi di Jl
Veteran, Kelurahan Keraton Martapura, di mana terletak bangunan
yang dijadikan sarang walet, jelas menyebutkan bahwa sebidang tanah
itu untuk pabrik. Makanya, dahulu berdiri pabrik kertas dan
selanjutnya pabrik bubur kertas.
Á ÁSeiring tak sehatnya perusahaan, kemudian pabrik tidak
beroperasi lagi. Bahkan, disinyalir, mesin pabrik sudah dipindahkan
PT Golden entah ke mana, dan itu sudah sejak puluhan tahun lalu.
Á Á"Semestinya, berdasar ketentuan pertanahan, jika lahan sudah
tidak diperuntukkan bagi pabrik, maka dengan sendirinya HGB untuk
PT Golden gugur alias batal. Syarat tanah diperuntukkan bagi
pabrik, dan jika ternyata dibuat sarang walet, tidak ada lagi
pabrik, maka otomatis status HGB batal," tegas Syamsul.
Á ÁDitambahkan, jika status HGB itu batal untuk PT Golden, maka
lahan bisa saja dikembalikan ke negara atau pemilik asal lahan,
yakni veteran, sebab veteran memiliki bukti otentik kalau lahan itu
dibeli dari masyarakat tahun 60©an.
Á Á"Kami berharap, polisi bisa lebih jeli dan bijaksana
mencermati persoalan ini, dan tidak gegabah menetapkan tersangka
terhadap veteran dan pendukungnya, karena mereka pun pantas
mengklaim hak mereka atas lahan tersebut," bebernya.
Á ÁSebelumnya, Ã ÃÄ Änanyaknya pihak yang menyudutkan aparat Polres
Banjar dalam hal penanganan kasus sengketa antara anggota veteran
dan PT Golden, membuat kuasa hukum PT Golden H Djunaidi SH angkat
bicara.
Á ÁIa menilai banyak pihak yang tidak mengetahui persis kasusnya,
namun ikut©ikutan angkat bicara sehingga tercipta opini yang kurang
baik di masyarakat, di mana seolah©olah polisi tidak menghormati
para pejuang kemerdekaan itu.
Á Á"Polisi sudah bertindak secara profesional. Mereka sangat baik
menjalankan tugas, yakni cepat bertindak setelah menerima laporan
dari masayarakat," ujar Djunaidi dalam konferensi pers dengan
wartawan di Martapura, Rabu (4/5) kemarin.
Á ÁDiceritakannya, asal©usul tanah eks PKM sebenarnya adalah
milik negara, namun dikelola oleh Departemen Veteran RI selaku
institusi yang mengurusi masalah veteran dan aset©asetnya.Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒÁ ÁNah, setelah departemen ini bubar, maka aset dikelola oleh
Departemen Perindustrian, dan di lahan tersebut dibangun pabrik
kertas yang diberi nama PKM.
Á ÁDalam perjalanannya, pabrik ini dilikuidasi alias bangkrut
pada tahun 1979 karena selalu merugi. Pada tahun itu juga,
Departemen Perindustrian mengeluarkan sebuah iklan kalau tanah itu
dijual dengan sistem lelang.
Á Á"Banyak yang mendaftar saat itu termasuk LVRI. Namun PT Golden
akhirnya memenangi lelang sehingga punya hak atas tanah dan
bangunan karena sudah membeli dari pemerintah. Karenanya sertipikat
HGB keluar," katanya. Ã Ãadi

No comments: