Monday, May 30, 2011

Keterangan Saksi Meringankan Terdakwa

BANJARMASIN Ä Ä© Lima orang saksi yang dihadirkan untuk memberikan
keterangan dalam kasus dugaan gratifikasi pada kantor Kementerian
Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang menyeret Drs Syafruddin
sebagai terdakwa, sepertinya meringankan terdakwa.
Á ÁPada sidang lanjutan yang berlangsung di ruang I PN Tipikor
Banjarmasin, Senin (30/5) kemarin, kelima saksi di bawah sumpah
memberikan keterangan kalau uang yang diberikan para calon CPNS itu
bukanlah suatu paksaan atau istilah lain pungutan.
Á ÁUang kumpulan dari para CPNS itu merupakan bentuk ucapan
terima kasih, karena terdakwa telah mengurus semua administrasi
para CPNS sehingga SK para CPNS keluar atau diterbitkan.
Á ÁMenurut saksi Abdul Hadi, uang tersebut sebelumnya juga telah
ditanyakan terdakwa, apakah belakangan nantinya tidak menimbulkan
masalah.
Á ÁSaksi juga sempat berkoordinasi dengan para CPNS yang
memberikan uang tersebut, karena saksi yang ditunjuk para CPNS
untuk mengumpulkan uang tersebut sehingga menjadi banyak.
Á Á"Dan hasilnya para CPNS juga mengatakan kalau uang pemberian
itu sebagai bentuk ucapan terima kasih, karena mereka mengaku puas
dengan telah terbitnya SK CPNS mereka," aku saksi.
Á ÁDitanyakan majelis hakim mengapa masalah tersebut sampai ke
pengadilan, ia menjawab bahwa dalam masalah itu tidak ada unsur
paksaan, artinya semua pemberian uang itu atas dasar inisiatif para
CPNS.
Á Á"Yang membuat masalah ini sampai ke pengadilan, kemungkinan
ada yang melaporkan. Namun hingga saat ini kami tidak tahu siapa
pelapornya, karena semuanya tidak ada merasa dirugikan," katanya.
Á ÁDikatakan saksi, ia pernah menerima laporan dari para CPNS,
kalau mereka dipaksa pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
untuk mengaku kalau mereka itu dipaksa untuk memberikan hadiah.
Á Á"Nah kemungkinan yang melaporkan itu adalah pihak inspektorat
tersebut," ungkapnya.
Á ÁBahkan salah seorang dari para CPNS bernama Kusmayadi, salah
seorang guru yang juga ikut memberikan uang, pemberian uang itu
sebagai bentuk ucapan terima kasih karena terdakwa telah
menguruskan administrasi miliknya dan jumlahnya tidak banyak.
Á ÁSaksi Kusmayadi mengatakan kalau dirinya memberikan uang
sebagai bentuk ucapan terima kasih sebesar Rp700 ribu, dan itu pun
setelah SK mereka keluar atau diterbitkan.
Á ÁMenurut saksi Abdul Hadi bahwa uang yang pertama terkumpul
sebesar Rp35 juta, kemudian yang kedua Rp115 juta. Pemberian dari
para CPNS bervariasi.
Á ÁBahkan uang tersebut tidak dipakai terdakwa sendiri, menurut
saksi ia pernah mengasihkan uang tersebut kepada Drs Gurdani Syukur
sebesar Rp25 juta dan dirinya juga mendapat bagian.
Á ÁNamun Drs Gurdani Syukur yang merupakan mantan Kepala
Kementerian Agama HST, membantah kalau dirinya telah menerima uang
tersebut dari saksi Abdul Hadi.
Á ÁMajelis hakim sempat memanggil kembali saksi Abdul Hadi keÔ h) 0*0*0*° ° Ô persidangan, karena saksi Drs H Gudani Syukur membantah keras kalau
dirinya tidak pernah menerima uang sebesar Rp25 juta tersebut. Ia
mengaku ada menerima uang sebesar Rp6 juta, tapi bukan uang dari
hasil pemberian para CPNS.
Á ÁDi hadapan majelis hakim yang diketuai Agung Wibowo SH MHum,
bersama dua hakim anggota Mardianto SH dan Bagus Handoko SH, serta
jaksa penuntut umum (JPU) Agus Suroto SH dan Arif SH, keterangan
kedua saksi berbeda.
Á ÁBahkan keterangan saksi Drs H Gurdani Syukur itu berbeda
dengan isi BAP, yang membuat majelis hakim sempat mempertegaskan
isi BAP tersebut.
Á ÁDiketahui, terdakwa sebagai pegawai negeri atau penyelenggara
negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga
bahwa hadiah tersebut diberikan segabai akibat atau disebabkan
karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Á ÁPerbuatan terdakwa dipandang sebagai perbuatan perbarengan
beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri
sendiri, sehingga beberapa kejahatan yang dilakukan terdakwa.
Á ÁJPU menjerat terdakwa dalam dua pasal, yakni pasal 11 dan
pasal 12 huruf b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 jo pasal 65
ayat 1 KUHP.
Á ÁKasus ini terjadi dari tahun 2005 hingga 2009. Terdakwa selaku
Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) dan Kepegawaian
Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan,
mengirimkan data tenaga honorer yang ada di wilayah Departemen
Agama Kalimantan Selatan untuk diangkat menjadi PNS. Ã Ãris/adi

No comments: