Tuesday, May 10, 2011

Bupati Tapin Digugat

BANJARMASINÄ Ä © Merasa tidak puas dengan putusan Bupati Tapin Idis
Nurdin Halidi, terkait pemberhentian dengan tidak hormat, Alus Aziz
SSos, mantan Lurah Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara Rantau,
Kabupatin Tapin, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Banjarmasin.
Á ÁDalam gugatannya Alus Aziz menganggap bahwa keputusan Idis
Nurdin Halidi, selaku Bupati Tapin, itu sepihak dan tanpa ada
pertimbangan©pertimbangan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah
(PP) RI Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Á ÁSurat keputusan (SK) diterimanya pada tanggal 18 Januari 2011.
Sedangkan alasan pemberhentian tersebut tidak dijelaskan kepada
dirinya. Á ` ` Á"Saya sebelumnya memang mendengar kalau saya akan
diberhentikan, namun tidak tahu apa alasannya," akunya.
Á ÁDiceritakannya, bermula diberhentikannya dirinya oleh Bupati
Tapin kemungkinan dari sebuah proyek yang tengah ditangani
penggugat, yakni perluasan wilayah Kabupatin Tapin dan mengenai
tanah warga.
Á ÁKemudian lurah dan camat disuruh untuk menangani pembebasan
lahan yang merupakan milik warga, padahal seharusnya itu ditangani
oleh tim sembilan.
Á ÁKarena warga terus mendesak akhirnya camat dan lurah yang saat
itu dijabat terdakwa, membayar ganti rugi tersebut dengan uang
pribadi untuk biaya administrasi.
Á Á"Dari situlah muncul, ada yang mengatakan kalau uang pengganti
atau pembebasan lahan tersebut dipotong, hingga ada yang melaporkan
kalau itu tindakan korupsi," katanya.
Á ÁSingkatnya terdakwa selaku Lurah Rangda Malingkung, bersama
Camat Tapin Utara, diseret ke ranah hukum dan menjalani hukuman
karena di persidangan dinyatakan terbukti bersalah, hingga dihukum
selama 10 bulan.
Á ÁSaat penggugat menjalani hukuman itu kemudian muncul surat
dari Bupati Tapin yang diterimanya, dan isinya menyatakan telah
memecat penggugat secara tidak hormat.
Á Á"Menerima SK tersebut saya sangat terkejut, karena menurut
saya keputusan Bupati Tapin itu sepihak, sebab saya menerima
hukuman ini pun sudah tidak lazim, apalagi sampai dikeluarkan SK
pemberhentian dengan tidak hormat," ungkapnya.
Á Á"Saya hanya mengharapkan bisa bekerja lagi dan tidak menuntut
macam©macam, karena kalau memang dikaitkan dengan kasus terdahulu,
saya bukan lagi merasa keberatan, tetapi sudah dizalimi, sebab
semestinya pada kasus dugaan korupsi pertama itu bukan saya yang
menjadi tersangka, karena saya ini hanya bawahan," bebernya.
Á ÁSedangkan pihak tergugat Bupati Tapin Idis Nurdin Halidi, yang
dihadiri penasihat hukumnya dari Kepala PLT Kabag Hukum Sekretariat
Daerah, Unda Absori, mengatakan kalau gugatan yang dilakukan
penggugat itu merupakan haknya untuk mencari keadilan.
Á ÁNamun, menurutnya apa yang telah diputuskan Bupati Tapin itu
sudah sesuai, mengingat penggugat tersangkut dalam masalah
pidana. Ã Ãris/adi

No comments: