Tuesday, May 10, 2011

8 Anggota Dewan Tanbu Dipolisikan

BANJARMASIN © Delapan orang petinggi dan anggota DPRD Tanah Bumbu
(Tanbu) dilaporkan Ketua LKP3M, Irwansyah ke Subdit IV Tipikor Dit
Reskrim Polda Kalsel, Selasa (10/5). Laporan ini terkait dugaan
kedelapan pejabat ini menerima gratifikasi dari pengusaha tertentu
yang diduga ingin menguasai tapal batas Tanbu dan Tanah Laut
(Tala).
Á Á"Sebagaimana diketahui, sesuai pasal 11 UU Pemberantasan
Tipikor No 20 Tahun 2001, penyelenggara negara dilarang menerima
pemberian dalam bentuk apapun dari orang yang memiliki kepentingan,
ini yang dinamakan gratifikasi," cetus pria yang akrab disapa Iwan
ini.
Á ÁMenurutnya, persoalan gratifikasi ini bermula dari konflik
perbatasan Tanbu dan Tala dari dua perusahaan yang kebetulan
lahannya saling tumpang tindih.
Á ÁDi Tala, lanjutnya, ada kuasa pertambangan (KP) milik Indo
Asia Cemerlang (IAC), kemudian di Tanbu ada KP milik Binuang Jaya
Mandiri (BJM).
Á Á"Berdasarkan data yang kami dapat di Direktorat Jenderal
Mineral Batu Bara dan Panas Bumi, terjadi tumpang tindih wilayah
antara IAC dan BJM, di mana KP BJM melintasi wilayah Tala,"
paparnya.
Á ÁIwan menambahkan, oknum anggota DPRD Tanbu berprinsip bahwa
sejengkal tanah tak boleh lepas, maka berangkatlah sembilan orang
anggota Komisi I DPRD Tanbu ke Jakarta pada 31 Maret 2011 lalu.
Á Á"Hanya saja, keberangkatan ke Kementerian Dalam Negeri itu
ilegal, karena terindikasi dibiayai oleh oknum pengusaha yang ingin
tetap menguasai lahan di Tala.
Á Á"Sekretaris PDIP Kalsel sudah mengakui kalau salah seorang
anggota dewan Tanbu dari PDIP sudah mengembalikan dana tersebut,
karena dinilai ilegal. Disinyalir, setiap anggota yang berangkat
itu dibiayai sekitar Rp5 juta per orang," ungkapnya.
Á Á"Makanya hari ini saya melaporkan kasus gratifikasi ini ke
Tipikor Dit Reskrim Polda Kalsel, dengan harapan, kasus ini bisa
disidik dan diungkap kebenarannya," tegasnya. Ã Ãadi

No comments: