Thursday, April 28, 2011

Tiga Panitia B Jadi Tersangka Penerbitan HGU

PELAIHARIÄ Ä © Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelaihari menetapkan
tiga tersangka ES, S dan satu lagi AT yang saat ini merupakan salah
satu pejabat teras Pemkab Kotabaru yang diduga terlibat dalam kasus
pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) bermasalah milik perkebunan PT
Malindo Jaya Diraja.
Á Á"Kita telah menetapkan tiga tersangka, "ES, AT, dan S, mereka
adalah Panitia B," ucap Kepala Kejari Pelaihari Iman Wijaya SH MH
melalui koordinator penyidik H Mahyuni, didampingi dua penyidik A
Nuril Alam dan Fatchurrahman, Kamis (28/4).
Á ÁKetiganya merupakan panitia B pada penerbitan HGU milik PT
Malindo Jaya Diraja yang dikeluarkan tertanggal 27 Oktober 1999.
Dan Salah satunya saat ini AT pejabat teras Pemkab Kotabaru.
Á ÁPanitia B adalah pihak yang menangani secara teknis proses
perizinan HGU, yang terdiri atas pejabat teras lintas sektor dari
instansi teknis terkait, sehingga para tersangka ini diduga
melakukan pengabaian persyaratan pelepasan kawasan tersebut, yang
pada akhirnya terbit HGU milik PT Malindo Jaya Diradja. Á Ð Ð F Á
Á ÁKejaksaan menilai, HGU Malindo ditengarai bermasalah. Pihak
penyidik Kejari Pelaihari menyatakan ada satu syarat penting yang
diabaikan yakni izin pelepasan kawasan hutan dari Menhut.
Á ÁPasalnya sebagian area HGU itu masuk kawasan hutan dan luasan
HGU milik PT Malindo yang masuk kawasan hutan 1.500 hektare.
Pelepasan kawasan hutan wajib dipenuhi terhadap areal HGU yang
masuk kawasan dan kewajiban ini diatur dalam PP No 40 Tahun 1996
pasal 4 ayat 2 tentang HGU.
Á ÁData yang dipegang penyidik, luasan kawasan hutan yang berada
dalam HGU Malindo sekitar 1.500 hektare dari total luasan 9.638
hektare. HGU diterbitkan tanggal 27 Oktober 1999. Lokasinya di Desa
Sungaicuka, Salaman, dan Riamadungan Kecamatan Kintap.
Á ÁDia menerangkan Panitia B adalah pihak yang menangani secara
teknis proses perizinan HGU, terdiri atas pejabat teras lintas
sektor dari instansi teknis terkait. Koordinatornya BPN Provinsi.
Namun, faktanya, HGU Malindo tersebut diterbitkan tanpa ada izin
pelepasan kawasan. Mestinya sebelum ada pelepasan kawasan, HGU
tersebut tak bisa diterbitkan.
Á Á"Tapi mengapa panitia B bisa merekomendasikan persyaratan
teknis telah terpenuhi hingga akhirnya terbit HGU Malindo. Dalam
hal ini Panitia B yang harus bertanggung jawab," kata Mahyuni.
Á ÁKejadian itu berpotensi merugikan negara. Nominalnya berapa,
masih dihitung yakni dari banyaknya tegakan pohon (kayu hutan) di
area HGU Malindo yang kini telah sirna.
Á ÁTerkait persoalan tersebut, Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran
Tanah BPN Tala Januari mengatakan sepengetahuannya proses perizinan
HGU Malindo sesuai ketentuan. Pengecekan lapangan telah dilakukan.
Itu sebabnya, kata Januari, sesuai data yang dipegangnya, area HGU
Malindo menyusut signifikan dari semula yang diajukan mencapai
18.000©an hektare menjadi 9.000©an hektare. Ã Ãcan/adi

No comments: