Wednesday, April 27, 2011

Ratusan Pengusaha Kayu Di HSS Resah

BANJARMASIN © Dampak razia kayu yang dilaksanakan oleh Polres Hulu
Sungai Selatan (HSS) di sejumlah wantilan di Kandangan dan
sekitarnya, membuat ratusan pengusaha kayu resah. Bahkan, pengusaha
plus buruh kayu terancam tak bekerja dan memperoleh penghasilan.
Jika kondisi ini tidak dibijaksanai, pengusaha dan warga bakal
melakukan demo ke Polres HSS.
Á Á"Kita menyayangkan tindakan aparat Polres HSS yang menurut
saya arogan. Kayu yang ada di wantilan milik warga dirazia.
Padahal, usaha wantilan itu kan sudah puluhan tahun digeluti warga
dan kayunya juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang rumah dan
bangunan miliknya masih menggunakan bahan dasar kayu," cetus Fauzan
Ramon SH, kuasa hukum Persatuan Usaha Kayu Masyarakat HSS, Rabu
(27/4).
Á ÁPengacara ini menambahkan, sementara usaha kayu di lain
tempat, seperti di Amuntai dan Danau Panggang (HSU), Pamasiran,
Tanah Laut, Laiang Anggan Banjarbaru yang serupa tak memperoleh
perlakuan demikian oleh aparat setempat.
Á Á"Aparat Polres HSS semestinya bisa bijaksana, tidak langsung
main razia saja, kan itu menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.
Nah, kalau warga dan pengusaha sudah mati usahanya, terus bagaimana
nasob ekonomi ribuan warga yang bergantung dengan usaha itu.
Apalagi, umumnya perumahan di HSS masih menggunakan bahan dasar
kayu. Apa aparat punya solusi mengenai pekerjaan lain bagi warga
itu," tanyanya.
Á ÁSudah 10 hari ini, pengusaha dan buruh kayu di wantilan di
Kandangan dan sekitarnya tidak bekerja, akibat adanya razia aparat
tersebut. Bahkan, ada lima pengusaha wantilan yang diproses di
Polres HSS.
Á ÁFauzan juga menyayangkan pada saat razia berlangsung, aparat
tidak didampingi petugas dari Dishut HSS, di samping tak adanya
surat penggeledalahan dan penyitaan. "Menurut warga, surat
penggeledahan justru datang belakangan hari ini, meski tanggal
dibuat mundur," cetusnya.
Á ÁMenurutnya, Kapolres HSS yang baru justru sekadar ingin
menunjukkan kalau ia bekerja dengan baik, namun tanpa
memperhitungkan dampak sosial bagi masyarakat luas di HSS. "Namanya
polisi itu mengayomi masyarakat, bukan mamatikan usaha dan hajat
hidup orang banyak. Kalau tidak mengerti juga dengan daerah yang
dipimpinnya, lebih baik mundur saja jadi Kapolres HSS," tegasnya.
Á ÁSermentara Ketua Persatuan Usaha Kayu Masyarakat HSS, Nisfu
Sani mengatakan, akibat razia yang dilakukan aparat, usaha wantilan
mereka menjadi terhenti dan dikhawatirkan akan menambah banyak
pengangguran di HSS.
Á Á"Kami sudah melengkapi perijinan seperti SIUP dan lain©lain.
Bahkan, kita juga sudah memberikan dana kepada polsek©polsek yang
dilewati angkutan kayu. Yang kami jual adalah kayu yang kami beli,
jadi sangat aneh, kalau kayu di wantilan justru disita," paparnya.
Á ÁKayu yang mereka jual adalah untuk kebutuhan di HSS dan
sekitarnya. "Tak ada kayu yang dibawa ke luar Kalsel atau dikirimk
ke Jawa. Jadi, sah©sah saja kalau usaha kami bisa berjalan seperti
sebelumnya. Kayu dari bumi Kalimantan memang selayaknya
dimanfaatkan oleh masyarakat Kalimantan," tegasnya.
Á ÁMenurutnya, jika tak ada juga kebijakan, maka dalam waktuÔ h) 0*0*0*° ° Ô dekat, Polres HSS akan didemo secara besar©besaran oleh pengusaha
dan masyarakat yang hidupnya bergantung dari usaha perkayuan
masyarakat. Ã Ãadi

No comments: