Sunday, April 3, 2011

PUAP Banjar Bermasalah?

MARTAPURA Ä Ä© Penyaluran dana Program Usaha Agronomi Pertanian (PUAP)
di Kabupaten Banjar sepertinya penuh masalah. Selain dikabarkan
adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum PNS di
Badan Pelaksana Penyuluh (Bapeluh), juga dikabarkan dana PUAP
dengan nilai Rp100 juta per Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
dipermainkan aparat desa,
aalah satunya adalah Desa Makmur Kecamatan Gambut.
Á ÁDisebut©sebut kalau dana PUAP tidak sampai ke sasarannya,
karena diduga telah dipermainkan aparat desanya.
Á Á"Kami selaku anggota kelompok tani tidak diberitahu secara
jelas dan transparan soal bantuan dana PUAP tersebut. Karena,
jumlah uang yang diterima desa melalui Gapoktan tak dijelaskan
secara gamblang kepada masyarakat," ujar H Hamdi, salah seorang
anggota kelompok tani Desa Makmur.
Á ÁSehingga para petani yang tergabung dalam kelompok tani tidak
tahu berapa uang yang diterima oleh Gapoktan dan berapa yang
diterima para petani keseluruhan. Pihaknya hanya tahu satu kelompok
tani diserahkan Rp3 juta dari delapan kelompok tani yang ada di
Desa Makmur. "Kami hanya terima segitu saja. Padahal katanya
dananya mencapai Rp100 juta," pungkasnya.
Á ÁSementara itu, Kepala Desa Makmur Sarnuni yang juga warga
Handil Kabuau RT 5 saat dikonfirmasi via telpon genggamnya
menjelaskan, kalau pembagian dana PUAP di desanya tidak ada masalah
dan bagus saja. Terkait uang yang diterima Rp3 juta itu, ujarnya,
itu memang berdasarkan hasil musyawarah dan yang diterima memang
baru tahap awal sebesar Rp50 juta dan sisanya bertahap yang
diterima tahun 2011 ini.
Á Á"Kalau Gapoktan ingin menggunakan dana PUAP harus berdasarkan
musyawarah guna memudahkan pertanggungjawabannya. Kita serap dahulu
apa aspirasi masyarakat, makanya semuanya tidak lepas dari
musyawarah," katanya.
Á ÁKalau ada informasi tidak baik soal dana PUAP di Desa Makmur
tentu tidaklah salah, namun jangan langsung disalahkan juga karena
pihaknya masih mengatur dana tersebut untuk dibagi lantaran dana
baru saja diterima desa.
Á Á"Dana PUAP saat ini memang sangat diperlukan karena sedang
masa tanam. Dana akan diberikan pada mereka yang benar©benar
membutuhkan," pungkasnya.
Á ÁTidak hanya masalah itu, sebelumnya beredar isu dari Gapoktan
Banjar yang menyebutkan adanya pungutan liar yang dilakukan oleh
oknum Bapeluh Banjar.
Á ÁIsu yang beredar menyebutkan, pungli dilakukan dalam proses
pembuatan rekomendasi pencairan PUAP, di mana pengurus dipungut
biaya yang nilainya berkisar antara Rp100 ribu sampai Rp250 ribu.
Á ÁTak hanya sampai di situ, setelah dana PUAP yang total
diterima per Gapoktan sebesar Rp100 juta cair, dana yang cairnya
bertahap tersebut dipotong dengan nilai bervariasi berkisar jutaan
rupiah untuk satu Gapoktan, di mana jumlah Gapoktan penerima PUAP
di Kabupaten Banjar pada 2010 ini sebanyak 51 Gapoktan dari 53
Gapoktan yang mengusulkan, dan dua Gapoktan lainnya belum
diketahui.
Á ÁDikonfirmasi mengenai isu ini, Kabid Pengembangan Kelembagaan,
dan Sarpras Bapeluh Banjar, Khairil Anwar beberapa waktu laluÔ h) 0*0*0*° ° Ô mengatakan bahwa dirinya tidak berwenang dalam pembuatan
rekomendasi untuk pencairan PUAP, lantaran dirinya yang sebenarnya
menjabat sebagai Kabid dilangkahi dalam birokrasi pembuatan
rekomendasi itu.
Á Á"Saya tidak pernah tahu rekomendasi pencairan PUAP, karena
pembuatan rekomendasi disposisinya ke Kasubbid bukan ke Kabid,"
ujarnya kepada sejumlah wartawan beberapa waktu lalu.
Á ÁKemudian mengenai pungli dana PUAP setelah dicairkan, ia
menegaskan tidak mengetahui adanya pungli itu karena ia selaku
Kabid tidak diikutkan dalam penanganannya.
Á Á"Silahkan tanyakan ke Kasubbid. Dia yang lebih tahu masalah
ini," pungkasnya.
Á ÁKasubbid Pengembangan dan Kelembagaan dan Sarpras, Aef
Sayifullah ketika dikonfirmasi tidak membantah kalau pembuatan
rekomendasi pencairan PUAP melalui dirinya. Namun mengenai pungli
seperti isu yang beredar ia membantah keras.
Á Á"Tidak ada pungutan. Mereka memberi kami upah karena kami
mengerjakan surat©surat yang mereka minta," ungkapnya.
Á ÁMenurutnya pihak Bapeluh tidak pernah mengenakan pungutan
dalam proses keluarnya rekomendasi. Namun ditambahkannya, pada saat
melengkapi persyaratan untuk mendapatkan PUAP 2010, pihak Gapoktan
sempat kelabakan lantaran waktu yang sangat mepet, bahkan
disebutkannya hanya dua hari setelah keluarnya SK dari pusat. "SK
yang kami terima pun dalam bentuk fotokopi," bebernya.
Á ÁAlhasil, Gapoktan sempat pesimis dan meminta bantuan kepadanya
untuk melengkapi persyaratan tersebut. Dengan itikad baik, dirinya
berupaya membantu membuatkan persyaratan yang dimaksud.
Á Á"Kami tidak pernah meminta apalagi memasang tarif, mereka
(Gapoktan) yang meminta bantuan sampai terima beres sampai tinggal
tanda tangan, sebagai tanda terima kasih ada yang memberi Rp100
ribu sampai Rp200 ribu," jelasnya.
Á ÁKepala Badan Penyuluh Pertanian (Bapeluh) Kabupaten Banjar
Noor Ifansyah saat akan dikonfirmasi hal ini tidak berada di
tempat. Dihubungi via telepon ia membalas via SMS mengatakan kalau
ia sedang rapat di Banjarmasin. Begitu juga saat dihubungi lain
hari ia mengaku sibuk karena ada urusan penting di Polres Banjar
sehingga tidak bisa berbicara dengan wartawan koran ini. sup/adi

1 comment:

bapakadi said...

Sekadar koreksi bung,PUAP itu singkatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan bukan Program Usaha Agronomi Pertanian, beda jauh kan. Mohon lebih cermat deh, apalagi anda wartawan yg cukup senior. Saya setuju program PUAP ini perlu terus dikawal, dipantau, diawasi oleh semua pihak agar sasarannya tercapai. Lanjutkan!