Thursday, April 28, 2011

Pidana Korupsi Perlu Penanganan Khusus

BANJARMASINÄ Ä © Peresmian pengoperasian pengadilan Tipikor yang
dipusatkan di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Kamis (28/4)
kemarin berjalan lancar, dihadiri Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Dr
H Haripin A Tumpa SH MH.
Á ÁDalam acara tersebut hadir pula beberapa petinggi lainnya yang
duduk di lembaga pemerintah Indonesia, seperti Wakil Kejaksaan
Agung (Wakajagung) RI Darmono SH MH dan Wakil Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) pusat, Slamet Bibit Rianto, dan
Kementerian Hukum dan HAM.
Á ÁSelain itu hadir pula beberapa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT)
dari daerah provinsi yang ada di Indonesia, dan beberapa anggota
dewan dari tingkat provinsi.
Á ÁAcara yang dimulai dari sekitar pukul 09.30 Wita hingga pukul
13.30 Wita berjalan lancar, yang diakhiri dengan ramah tamah sambil
makan siang.
Á ÁSebelum acara memasuki puncaknya, Ketua MA RI, Dr H Haripin A
Tumpa SH MH, dalam pidatonya menyampaikan bahwa peresmian
pengoperasian pengadilan Tipikor ini sudah yang keduakalinya,
karena sebelumnya empat pengadilan Tipikor yang saat ini beroperasi
telah diresmikan di Surabaya.
Á ÁPada persemian pengoperasian pengadilan Tipikor pertama yakni
PN Jakarta Pusat, PN Surabaya, PN Semarang dan PN Bandung.
Á ÁDiadakannya pengadilan Tipikor ini sesuai dengan UU No 46
Tahun 2009, setidaknya pengadian Tipikor di setiap provinsi, dengan
tujuan agar penanganan kasus pidana korupsi lebih terfokuskan.
Á ÁKemudian diresmikan lagi 14 pengadilan Tipikor yang ada di
beberapa provinsi, sedangkan PN Banjarmasin yang menjadi tuan
rumah.
Á ÁDipilihnya Banjarmasin sebagai tuan rumah, menurut Ketua MA
RI, karena Kota Banjarmasin merupakan sentral dan berada di tengahªtengah, selain itu terjangkau dengan mudah.
Á Á"Tidak ada unsur politis dalam penentuan tempat atau yang
menjadi obyek peresmian pengoperasian pengadilan Tipikor, semua
berdasarkan pertimbangan yang sudah dibicarakan," katanya.
Á ÁAdapun yang resmikan PN Medan, PN Padang, PN Pekanbaru, PN
Pelembang, PN Tanjung Karang, dan PN Serang, PN Jogjakarta, PN
Banjarmasin, PN Pontianak, PN Samarinda, PN Makasar, PN Mataram, PN
Kupang, serta PN Jayapura.
Á ÁRencananya setelah ini akan ada lagi 14 pengadilan Tipikor.
Namun karena keterbatasan keuangan dari pemerintah, maka peresmian
pengadilan Tipikor ini dilakukan secara bertahap.
Á Á"Pengadilan Tipikor sebagai salah satu mata rantai pengadilan
tindak pidana yang sering disebut integretad sulotion yang menjadi
kepercayaan masyarakat, maka dari itu dengan adanya pengadilan
Tipikor ini hendaknya penanganan pidana korupsi dilakukan secaraÔ h) 0*0*0*° ° Ô benar dan tegas," jelasnya.
Á Á"Karena tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan di
masyarakat dalam sendi©sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,
untuk itu penanganannya perlu secara khusus," tambahnya.
Á ÁPengoperasian pengadilan Tipikor resmi dinyatakan dibuka
setelah Ketua MA RI Dr H Haripin A Tumpa SH MH, bersama Ketua
Pengadilan Tinggi Kalsel, dan Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin,
beserta para petingi lembaga lainnya berdiri, dan berbunyinya
sirine yang ditekan Ketua MA RI. Ã Ãris/adi

No comments: