Thursday, April 28, 2011

KPK Belum Serahkan Kasus Korupsi

BANJARMASINÄ Ä © Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indoensia
belum serahkan kasus korupsi terkait di Kalsel kepada Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin.
Á ÁBahkan hingga sampai saat ini, kasus korupsi di daerah Kalsel
masih belum terjamah pihak KPK. Sampai saat ini masih baru laporan
saja, belum sampai dilakukan persidangan. "Mudah©mudahan di Kalsel
tidak ada kasus korupsi," ujar Wakil KPK RI, Bibit Samad Riyanto,
seusai acara peresmian pengoperasian pengadilan Tipikor di
Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Kamis (28/4).
Á ÁKasus korupsi yang ada diserahkan penanganannya oleh KPK hanya
ada kasus Tanjung Karang. Itupun masih dalam tahap persidangan yang
rencananya dilaksanakan pengadilan Tipikor setempat.
Á ÁSebelumnya, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr H
Harifin A Tumpa SH MH, ditemui seusai acara ramah tamah dengan
Gubernur Kalsel dan jajarannya di Mahligai Pancasila, Rabu (27/4)
malam mengatakan, alasan dipilihnya Kota Banjarmasin sebagai pusat
peresmian 14 pengadilan Tipikor, karena Banjarmasin berada di
tengah©tengah kepulauan Indonesia, sehingga dekat ke berbagai
daerah seperti dari Jayapura dan Medan.
Á ÁKeberadaan Pengadilan Tipikor di daerah seperti di
Banjarmasin, maka semua tindak pidana korupsi yang terjadi di
Kalsel akan diadili di Banjarmasin.
Á ÁPenangganannya dilakukan oleh hakim karier dan hakim ad hock.
Itulah susunan majelis hakimnya. Tujuannya, supaya lebih efektif
dalam penyelesaian perkara tidak pidana korupsi, kata Ketua MA.
Á ÁEmpat hakim ad hock itu dalam teknisi didampingi oleh empat
hakim karir yang telah mendapat pelatihan menjadi hakim Tipikor,
untuk pengadilan Tipikor Banjarmasin ada empat hakim karir yang
dipilih dan telah menjalani pelatihan, adalah Ketua PN Banjarmasin,
M Amril SH MHum, Yohanes Priana SH MH, Udjianti SH MH, dan Susi
Saptati SH MH.
Á ÁDikatakan Ketua MA bahwa penrekrutan calon hakim ad hock itu
dilakukan secara terbuka dan transparan.
Á ÁMA sudah bertugas secara profesional untuk merekrut calon
hakim ad hock yang berkualitas sesuai dengan UU.
Á ÁSedangkan pemilihan calon hakim ad hock itu bukan hanya
melibatkan orang©orang dari MA saja, melainkan masyarakat yang
memiliki keterkaitan dengan pemilihan hakim ad hock.
Á ÁDikatakannya, pihaknya masih sulit sulit mencari hakim ad hock
yang memenuhi persyaratan. Sebagai gambaran pada seleksi tahap
pertama pada tahun 2009, setelah berlaku UU No 46 Tahun 2009, dari
peserta yang mendaftar sekitar 300 orang yang lulus hanya 26 orang.
Á Á"Empat orang hakim ad hock di MA RI, dan empat orang hakim ad
hock di tingkat banding, 18 orang hakim ad hock ditingkat pertama,
yang telah ditempatkan di pengadilan Tipikor Semarang, Bandung,
Surabaya dan Jakarta Pusat," katanya.
Á ÁSedangkan pada pemilihan tahap II pada bulan Nopember 2010,
dari jumlah yang ikut serta 280 orang, hanya 82 orang yang
dinyatakan lulus kemudian mengikuti pelatihan hakim Tipikor, dan
mereka saat ini telah memiliki surat pengangkatan dari presiden
sebagai hakim ad hock, dan telah ditempatkan pada 14 pengadilan
Tipikor yang telah diresmikan saat ini. Ã Ãrds/ris/adi

No comments: