Tuesday, March 1, 2011

Kepala Daerah Tak Responsif

BANJARMASINÄ Ä © Hampir saja, demo besar©besaran di Alalak sebagai
tanda protes warga Alalak terhadap ketidakpedulian pengusaha kayu
pendatang pecah, Senin (28/2) kemarin. Hanya saja, berkat bujukan
Polresta Banjarmasin, demo tak jadi dilakukan. Hanya saja, jika
tetap masalah itu menemui jalan buntu, maka demo yang lebih fatal
bisa saja terjadi.
Á ÁSayangnya, meski krisis Alalak ini sudah beberapa bulan
berlangsung, kepala daerah, baik Walikota Banjarmasin H Muhidin,
maupun Gubernur Kalsel H Rudy Arifin belum bereaksi atau setidaknya
mengambil langkah sebagai penengah, antara penduduk asli Alalak
dengan pengusaha kayu pendatang.
Á Á"Mereka kepala daerah semestinya cerdas memantau situasi yang
memanas di Alalak. Kalau tidak cepat ditangani, bisa©bisa terjadi
seperti di Sampit, pengusiran pengusaha pendatang yang tak peduli
dengan Alalak. Mereka seolah tak peduli, padahal ketika meminta
bantuan suara warga Alalak, kala kampanye lalu, mereka begitu
antusias," ujar Abdurrahman, penduduk Alalak.
Á ÁWarga lain menimpali bahwa ketidakseriusan pimpinan daerah
termasuk pimpinan aparat penegak hukum, bisa jadi blunder, manakala
telah terjadi rusuh di Alalak, atau ketika ada kepala yang
terpenggal.
Á ÁSementara itu, tokoh warga Alalak, H Maulana mengatakan,
mereka sebenarnya hendak demo, karena H Mukhlis yang terlibat
kesepakatan dengan pihaknya, seperti tak serius melaksanakan isi
kesepakatan.
Á ÁDi samping itu, tak ada niat baik dari pihak H Mukhlis
menjelaskan bagaimana pelaksanaan isi kesepakatan 13 Oktober 2010
di Polda Kalsel.
Á Á"Tadi petinggi Polresta Banjarmasin meminta kepada kami agar
tak melaksanakan demo, mengingat mungkin masih ada jalan lain,
seperti pertemuan besar antara warga dengan pengusaha pendatang di
Alalak. Namun, saya secara pribadi tak bisa menghentikan demo,
karena hal itu harus dimusyawarahkan lagi dengan warga. Memang ada
sebagian menghendaki pertemuan besar itu. Tetapi, semestinya,
kepala daerah dan unsur Muspida yang memfasilitasinya," cetusnya.
Á ÁDi samping ketidakpuasan warga Alalak terhadap H Mukhlis dan
pengusaha kayu pendatang lainnya yang dinilai tak mengerti tata
krama di Alalak, warga juga merasa tidak puas atas susunan pengurus
Yayasan Alalak Besar termasuk sebagian kegiatannya.
Á Á"Warga menghendaki agar susunan pengurus bisa mewakili semua
kalangan di Alalak. Selain itu, sasaran bantuan dari yayasan,
semestinya tidak dibatasi hanya ke RT©RT tertentu saja, melainkan
mencakup seluruh Alalak," terang H Imau.
Á ÁDisinyalir, kegeraman warga dipicu, kalau dana pembangunan TK
Al Quran RT 02 Alalak Tengah justru diambil dari Yayasan Alalak
Besar. Padahal, sesuai kesepakatan 13 Oktober 2010, tanggung jawab
pembangunan sepenuhnya ada pada pihak H Mukhlis.
Á ÁBegitu masyarakat mempertanyakan soal kesepakatan antara H
Maulana dan H Mukhlis di Polda Kalsel, 13 Oktober 2010 lalu,Ô h) 0*0*0*° ° Ô akhirnya, H Muhklis kabarnya mau mempertanggungjawabkannya.
Á ÁDari info kubu H Maulana, pihak H Muhklis mengakui kalau
pembangunan TK Al Quran RT 2 Alalak Tengah adalah tanggung
jawabnya, bukan tanggung jawab Yayasan Alalak Besar.
Á ÁPada 14 Februari 2011, H Muhklis kabarnya membuat surat
pernyataan mengakui bahwa uang Rp68 juta yang digunakan untuk
membangun TK Al Quran RT 2 adalah pinjaman dari yayasan.
Á ÁH Muhklis pun berjanji dalam waktu sebulan, terhitung sejak
membuat surat pernyataan itu, akan mengembalikan uang yayasan
sebesar Rp68 juta. Surat pernyataan itu ditandatangani oleh H
Mukhlis dan disaksikan oleh H Alariansyah (pengurus yayasan) serta
Akuzaman. Ã Ãadi

No comments: