Monday, March 21, 2011

Keluarga Terpidana Minta Keadilan Hukum

BANJARMASINÄ Ä © Rahmi, kakak dari terpidana Taufik Rahman yang sudah
dijebloskan ke dalam penjara, selama 18 bulan karena tersentuh
kasus proyek pengadaan alat studio dan komunikasi dari Kantor
Pengelolaan Data dan elektronik (KPDE) Kabupaten Tabalong tahun
2007, Base Tranciever Station (BTS), merasa keberatan.
Á ÁSudahlah sang adik dihukum dalam kasus proyek senilai Rp770
juta, dan hukuman yang dijalani belum selesai, Taufik kini diadukan
lagi masalah pemalsuan tanda tangan.
Á ÁKepada kuli tinta termasuk à ÃHarian Mata BanuaÄ Ä, Rahmi yang
didampingi Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemerhati Hukum
dan Lingkungan (MPHL) Kalsel, Umar N SMHK, pada Jumat (18/3) sore,
meminta keadilan hukum, serta pertanyakan tindak lanjut dari proses
hukum terhadap terdakwa Muhamad Iksan Ngratubun, dan Gunadhi
Supriyadi, yang sampai saat ini (DPO) Kejari Tanjung.
Á Á"Ihsan orangnya hanya dua kali jalani sidang, tapi ia bebas
berkeliaran. Sejak divonis hukuman oleh PN Tanjung selama 12 bulan,
ia hanya sempat dua hari ditahan. Saat diperiksa dikatakan sakit,
dari surat keterangan yang dibuat oleh Dr Eny Dahliana, bantarannya
surat sakit ke Ketua PN Tanjung Purwanto SH," tanyanya heran.
Á Á"Kenapa tersangka lainnya Ihksan tak diproses hukum, sejak
awal Februari 2007, hingga sidang pertama (25/6) 2010, hakim ketua
saat itu Pak Purwanto SH. Anehnya Ihsan yang ditetapkan DPO oleh
pihak Kejari Tanjung, pulang pergi Jakarta©Banjarmasin. Kita bicara
begini berdasarkan saksi mata dari keluarga terpidana sendiri,"
ucapnya.
Á ÁBegitu juga dengan Gunadi yang adalah DPO Kejari Tanjung.
Gunadi tak ada saat putusan sidang berlangsung. "Beda sama Ihsan 12
bulan dan Taufik adik saya 18 bulan penjara, anehnya juga Tajuddin
selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), tak terlibat dalam kasus
proyek BTS di Kabupaten Tabalong. Ini ada apa," tukasnya.
Á Á"Ihsan divonis oleh PN Tanjung, hingga masa tahanan habis ia
tak pernah datang di sidang. Saya akui ia sempat layangkan surat ke
Pengadilan Tinggi (PT), seharusnya pada Nopember 2010 adik kami
bebas dari tahanan," tegasnya.
Á ÁMenurutnya, masalah ini sudah ditembuskan ke Mahkamah Agung,
Kejaksaan Agung, ketua DPP MPHL, Kapolda dan Kejati, Kejari dan
Polres Tabalong.Ã Ã zal/adi

No comments: