Tuesday, February 8, 2011

Tiga Terpidana PKM Bakal Bebas

MARTAPURAÄ Ä © Sepertinya tiga terpidana dalam kasus korupsi eks
lahan Pabrik Kertas Martapura (PKM), yakni mantan Kabag
Perlengkapan Setda Banjar Hairul Saleh, mantan Kepala BPN Banjar
Iskandar Jamaluddin dan Direktur PT Golden Gunawan Santoso bakal
menghirup udara bebas dalam waktu dekat ini.
Á ÁPasalnya, salinan putusan peninjauan kembali (PK) yang
diajukan para terpidana ternyata dikabulkan oleh Mahkamah Agung
(MA), dan salinan putusan sudah diterima oleh Pengadilan Negeri
(PN) Martapura, Senin lalu (7/2).
Á Á"Memang kami sudah mengetahui kalau PK sudah turun. Tapi kami
belum mengambil salinan itu karena masih di PN Martapura," ujar
kuasa hukum Hairul Saleh, Masdari Tasmin SH saat dikonfirmasi koran
ini via telepon genggamnya, Selasa (8/2) kemarin.
Á ÁNamun demikian, ia sudah memerintahkan stafnya untuk melihat
langsung salinan putusan tersebut ke PN Martapura, dan selanjutnya
pihaknya meminta salinan ditembuskan ke Pengadilan Tinggi
Banjarmasin oleh PN Martapura, agar pihaknya bisa mengambil salinan
putusan tersebut.
Á Á"Kami nanti akan mengambil di Banjarmasin saja. Yang pasti
salinan sudah kami ketahui dikabulkan oleh MA," tegasnya.
Á ÁSoal langkah hukum yang akan diambil penasihat hukum pasca
dikabulkannya PK itu, Masdari mengaku kalau semuanya sudah
dicantumkan dalam salinan putusan MA itu, di mana para penegak
hukum harus melaksanakan perintah yang sudah tertulis di salinan
putusan yang berkekuatan hukum tetap itu, salah satunya adalah
memulihkan nama baik Hairul Saleh yang selama ini tercemar,
lantaran menyandang status sebagai terpidana setelah terbitnya
putusan hukum terdahulu.
Á Á"Itu sudah jelas. Rehabilitasi nama baik itu yang terpenting,"
pungkasnya.
Á ÁSementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Martapura
Zulhadi Savitri SH dimintai komentarnya terkait terbitnya PK ini
mengaku, kalau pihaknya belum menerima salinan putusan MA itu
hingga siang kemarin.
Á ÁKarena itulah, ia belum berani mengambil langkah©langkah
hukum termasuk pencabutan status DPO bagi ketiga terpidana itu,
serta tetap memburu para terpidana sampai pihaknya menerima salinan
tersebut.
Á Á"Kami belum menerima salinan putusan. Jadi, status para
terpidana masih tetap sama, dan tetap masuk dalam DPO," pungkasnya.
Á ÁSementara itu, Kepala Pengadilan Negeri (PN) Martapura Edy
Suwanto SH belum bisa dikonfirmasi soal ini, karena yang
bersangkutan masih sibuk memimpin sidang hingga sore kemarin.
Á ÁNah, di PN Martapura sendiri terdengar khabar, kalau Biro
Hukum Pemprov Kalsel telah mengutus beberapa stafnya mengunjungi PN
Martapura untuk mengetahui kepastian terbitnya PK ini, di mana
wartawan koran ini memang melihat ada dua orang PNS berseragam
dengan lambang Pemprov Kalsel mengunjungi PN Martapura, namun
mereka tidak bisa dikonfirmasi soal kedatangan mereka.
Á ÁSeperti diketahui, MA beberapa waktu lalu melalui petikan amar
putusan MA tertanggal 19 Januari 2010, mengabulkan kasasi JPUÔ h) 0*0*0*° ° Ô Kejari Martapura terhadap vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim
PN Martapura terhadap Hairul Saleh, Iskandar Djamaluddin dan
Gunawan Sutanto dalam kasus korupsi eks PKM.
Á ÁDalam putusannya, selain membatalkan putusan majelis hakim PN
Martapura yang kala itu diketuai Purwanto SH, tertanggal 8 Oktober
2007, MA juga menjatuhkan hukuman masing©masing lima tahun penjara
dan denda Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan.
Á ÁKhusus untuk terpidana Gunawan S, MA menambah hukuman berupa
kewajiban Gunawan untuk mengembalikan uang negara sebesar Rp6,3
miliar. Jika sebulan kemudian, Gunawan tidak juga mengembalikan
kerugian negara, maka harta bendanya akan disita untuk kemudian
dilelang oleh negara.
Á ÁKasus ini terjadi setelah Pemkab Banjar di masa pemerintahan
Bupati Rudy Ariffin (sekarang Gubernur Kalsel) memutuskan memberi
ganti rugi lahan eks PKM kepada PT Golden senilai Rp6,3 miliar
dalam dua tahap, 2002 sebesar Rp3 miliar (Keputusan Bupati Banjar
No 85/5.Kep.14/2002) dan 2003 (Keputusan Bupati Banjar No 08/BKOªBT/3/2003 tanggal 28 Maret 2003) senilai Rp3,4 miliar.
Á ÁPemkab Banjar berdasar masukan dari panitia pembebasan yang
dimotori Hairul Saleh dan Iskandar, mesti membayar ganti
kerugian lahan seluas 3 haktare yang masih dimiliki oleh PT Golden
sesuai HGB yang dikantonginya.
Á ÁPanitia pembebasan mendasari pemberian ganti rugi sesuai isi
Keppres Nomor 55 Tahun 1993, sedangkan JPU berpatokan pada PP Nomor
40 Tahun 1996 yang mengisyaratkan tak perlu ada ganti rugi dalam
pembebasan lahan HGB tersebut.
Á ÁGanti rugi menjadi kontroversial, karena HGB No 13/Keraton
seluas 105.306 m2 dan HGB No 11/Jawa/Sei Paring seluas 30.729 m2
milik PT Golden telah berakhir masing©masing tanggal 26 Januari
2000 dan 31 Desember 2000.
Á ÁDi atas lahan yang terletak di Jl Menteri Empat dan Jl A Yani
itu, Pemkab Banjar membangun Pusat Perbelanjaan Sekumpul yang
sampai sekarang masih sepi peminat, serta pemindahan RS Ratu
Zalekha. Ã Ãsup/adiTiga Terpidana PKM Bakal Bebas
MARTAPURAÄ Ä © Sepertinya tiga terpidana dalam kasus korupsi eks
lahan Pabrik Kertas Martapura (PKM), yakni mantan Kabag
Perlengkapan Setda Banjar Hairul Saleh, mantan Kepala BPN Banjar
Iskandar Jamaluddin dan Direktur PT Golden Gunawan Santoso bakal
menghirup udara bebas dalam waktu dekat ini.
Á ÁPasalnya, salinan putusan peninjauan kembali (PK) yang
diajukan para terpidana ternyata dikabulkan oleh Mahkamah Agung
(MA), dan salinan putusan sudah diterima oleh Pengadilan Negeri
(PN) Martapura, Senin lalu (7/2).
Á Á"Memang kami sudah mengetahui kalau PK sudah turun. Tapi kami
belum mengambil salinan itu karena masih di PN Martapura," ujar
kuasa hukum Hairul Saleh, Masdari Tasmin SH saat dikonfirmasi koran
ini via telepon genggamnya, Selasa (8/2) kemarin.
Á ÁNamun demikian, ia sudah memerintahkan stafnya untuk melihat
langsung salinan putusan tersebut ke PN Martapura, dan selanjutnya
pihaknya meminta salinan ditembuskan ke Pengadilan Tinggi
Banjarmasin oleh PN Martapura, agar pihaknya bisa mengambil salinan
putusan tersebut.
Á Á"Kami nanti akan mengambil di Banjarmasin saja. Yang pasti
salinan sudah kami ketahui dikabulkan oleh MA," tegasnya.
Á ÁSoal langkah hukum yang akan diambil penasihat hukum pasca
dikabulkannya PK itu, Masdari mengaku kalau semuanya sudah
dicantumkan dalam salinan putusan MA itu, di mana para penegak
hukum harus melaksanakan perintah yang sudah tertulis di salinan
putusan yang berkekuatan hukum tetap itu, salah satunya adalah
memulihkan nama baik Hairul Saleh yang selama ini tercemar,
lantaran menyandang status sebagai terpidana setelah terbitnya
putusan hukum terdahulu.
Á Á"Itu sudah jelas. Rehabilitasi nama baik itu yang terpenting,"
pungkasnya.
Á ÁSementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Martapura
Zulhadi Savitri SH dimintai komentarnya terkait terbitnya PK ini
mengaku, kalau pihaknya belum menerima salinan putusan MA itu
hingga siang kemarin.
Á ÁKarena itulah, ia belum berani mengambil langkah©langkah
hukum termasuk pencabutan status DPO bagi ketiga terpidana itu,
serta tetap memburu para terpidana sampai pihaknya menerima salinan
tersebut.
Á Á"Kami belum menerima salinan putusan. Jadi, status para
terpidana masih tetap sama, dan tetap masuk dalam DPO," pungkasnya.
Á ÁSementara itu, Kepala Pengadilan Negeri (PN) Martapura Edy
Suwanto SH belum bisa dikonfirmasi soal ini, karena yang
bersangkutan masih sibuk memimpin sidang hingga sore kemarin.
Á ÁNah, di PN Martapura sendiri terdengar khabar, kalau Biro
Hukum Pemprov Kalsel telah mengutus beberapa stafnya mengunjungi PN
Martapura untuk mengetahui kepastian terbitnya PK ini, di mana
wartawan koran ini memang melihat ada dua orang PNS berseragam
dengan lambang Pemprov Kalsel mengunjungi PN Martapura, namun
mereka tidak bisa dikonfirmasi soal kedatangan mereka.
Á ÁSeperti diketahui, MA beberapa waktu lalu melalui petikan amar
putusan MA tertanggal 19 Januari 2010, mengabulkan kasasi JPUÔ h) 0*0*0*° ° Ô Kejari Martapura terhadap vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim
PN Martapura terhadap Hairul Saleh, Iskandar Djamaluddin dan
Gunawan Sutanto dalam kasus korupsi eks PKM.
Á ÁDalam putusannya, selain membatalkan putusan majelis hakim PN
Martapura yang kala itu diketuai Purwanto SH, tertanggal 8 Oktober
2007, MA juga menjatuhkan hukuman masing©masing lima tahun penjara
dan denda Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan.
Á ÁKhusus untuk terpidana Gunawan S, MA menambah hukuman berupa
kewajiban Gunawan untuk mengembalikan uang negara sebesar Rp6,3
miliar. Jika sebulan kemudian, Gunawan tidak juga mengembalikan
kerugian negara, maka harta bendanya akan disita untuk kemudian
dilelang oleh negara.
Á ÁKasus ini terjadi setelah Pemkab Banjar di masa pemerintahan
Bupati Rudy Ariffin (sekarang Gubernur Kalsel) memutuskan memberi
ganti rugi lahan eks PKM kepada PT Golden senilai Rp6,3 miliar
dalam dua tahap, 2002 sebesar Rp3 miliar (Keputusan Bupati Banjar
No 85/5.Kep.14/2002) dan 2003 (Keputusan Bupati Banjar No 08/BKOªBT/3/2003 tanggal 28 Maret 2003) senilai Rp3,4 miliar.
Á ÁPemkab Banjar berdasar masukan dari panitia pembebasan yang
dimotori Hairul Saleh dan Iskandar, mesti membayar ganti
kerugian lahan seluas 3 haktare yang masih dimiliki oleh PT Golden
sesuai HGB yang dikantonginya.
Á ÁPanitia pembebasan mendasari pemberian ganti rugi sesuai isi
Keppres Nomor 55 Tahun 1993, sedangkan JPU berpatokan pada PP Nomor
40 Tahun 1996 yang mengisyaratkan tak perlu ada ganti rugi dalam
pembebasan lahan HGB tersebut.
Á ÁGanti rugi menjadi kontroversial, karena HGB No 13/Keraton
seluas 105.306 m2 dan HGB No 11/Jawa/Sei Paring seluas 30.729 m2
milik PT Golden telah berakhir masing©masing tanggal 26 Januari
2000 dan 31 Desember 2000.
Á ÁDi atas lahan yang terletak di Jl Menteri Empat dan Jl A Yani
itu, Pemkab Banjar membangun Pusat Perbelanjaan Sekumpul yang
sampai sekarang masih sepi peminat, serta pemindahan RS Ratu
Zalekha. Ã Ãsup/adi

No comments: