Monday, February 21, 2011

Perda No 3/2008 Dimanfaatkan Jadi ATM Oknum Pejabat

BANJARMASIN © Gerakan Awasi (Gawi) Daerah Kalsel, mensinyalir bahwa
Perda No 3 Tahun 2008 tentang Larangan Truk Batubara dan Perkebunan
Melewati Jalan Umum tidak bertaji dan justru terkesan 'dikentuti'
oleh pengusaha batubara dan perkebunan, karena masih saja banyak
truk batubara atau perkebunan melewati jalan provinsi.
Á ÁMinggu (20/2), Ketua Gawi daerah, Hermani Begman mengatakan,
mereka mencium ada gelagat tidak beres dalam pelaksanaan Perda No
3/2008 itu yang dalam pelaksanaannya diawasi secara bersama oleh
tim terpadu terdiri Sekda Kalsel, Dishub Kalsel, Dit Lantas Polda
Kalsel, Denpom, Dishub kabupaten/kota dan instansi terkait.
Á Á"Masih banyak kami temui truk batubara atau perkebunan
melintasi jalan provinsi. Ada sinyalemen, dispensasi sengaja
diberikan oleh oknum pejabat yang terlibat dalam tim terpadu.
Apakah Perda No 3/2008 ini hanya dimanfaatkan sebagai ATM saja bagi
oknum pejabat," tanyanya.
Á ÁMenurutnya, dengan tidak diindahkannya Perda No 3/2008 oleh
beberapa pengusaha itu, seolah©oleh pemerintah tidak lagi berwibawa
di mata masyarakat.
Á ÁSelain itu, lanjutnya, Perda No 3/2008 itu sangat bertentangan
dngan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Á ÁNamun, meski hal itu sudah disampaikan ke DPRD Kalsel, namun,
tetap saja Perda No 3 Tahun 2008 yang tampaknya hanya dimanfaatkan
untuk ATM terhadap oknum pengusaha yang berkepentingan terhadap
jalan umum itu, tetap saja berjalan atau dilegalkan.
Á ÁHermani mengatakan, Perda No 3/2008 perlu ditinjau kembali.
Kemudian, perlu dilakukan mutasi terhadap petugas di lapangan yang
tidak becus dalam melaksanakan tugas.
Á ÁSelain itu, pejabat harus bertindak tegas dalam melaksanakan
tugasnya. "Pejabat juga hendaknya tidak lagi menerbitkan dispensasi
kepada para pengusaha yang mengakibatkan Perda No 3/2008 tidak
berguna, yakni dibuat tapi untuk dilanggar. Bahkan dispensasi
kental dengan nuansa uang pelicin," ujarnya.
Á ÁGawi Daerah juga meminta agar pungutan©pungutan yang diterima,
harus segera disetorkan ke kas daerah, mengingat pelaksanaan Perda
No 3/2008 mesti transparan dan akuntabel. Ã Ãadi

No comments: