Monday, February 21, 2011

Korupsi Kartu Siswa Negara Rugi Rp77.688.639

BANJARMASINÄ Ä © Pemeriksaan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) Kalselteng, dalam kasus pengadaan kartu
siswa di Kota Banjarmasin. Proyek dengan nilai pagu sebesar
Rp191.350.000, yang dipecah jadi empat paket pekerjaan, oleh Sat
Reskrim Mapolresta sudah menetapkan dua nama tersangka, sejak gelar
perkara di aula Jalaraga Mapolresta Banjarmasin, Senin (21/2) siang
kemarin.
Á ÁKedua orang ini, modus korupsinya unik, yakni mereka melakukan
pemecahkan anggaran dari satu paket proyek (pagu) pengadaan kartu
siswa menjadi empat paket, hingga proyek pengadaan itu, bisa
dilakukan penunjukan langsung, tanpa melalui lelang terbuka,
seperti proyek lainnya.
Á ÁSayangnya dari 12 saksi yang sudah diverbal Unit III Ekonomi
Sat Reskrim, baru dua nama yang kelar diperiksa oleh BPKP.
Á ÁTotal kerugian yang dialami negara RI, yaitu sbesar
Rp77.688.639, dari hasil audit BPKP sesuai rekomendasi indikasi
kerugian negara.
Á ÁAdapun tersangka diduga korupsi itu, Wakil Kepala Badan
Keluarga Berencana (BKBPNP), Pemerintah Kota Banjarmasin, Rudi,
warga Jl HKSN Permai RT 36 Kelurahan Alalak Banjarmasin Utara,
bersama Kepala Seksi (Kasi) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota
Banjarmasin, sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Hj
Elvi, warga Jl Handayani RT 36 No 48 Pemurus Baru Banjarmasin.
Á ÁSeperti yang diberitakan sebelumnya, indikasi diduga korupsi
oleh 12 saksi atau diduga tersangka, yang telah diverbal aparat
Mapolresta Banjarmasin, hingga dua nama keluar oleh Aadit BPKP,
akibat dana awal pagu proyek pengadaan kartu siswa sebesar
Rp191.350 juta, pada anggaran APBDP tahun 2008 silam, dipecah
menjadi empat paket hingga bisa dilakukan penunjukan langsung.
Á ÁKasus ini mencuat saat Unit III Ekonomi mengendus adanya
kejanggalan, dalam proyek pengadaan kartu siswa, setelah adanya
hasil audit dari BPK Pusat di Jakarta, seperti yang dikatakan
Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Drs Hilman melalui Kasat Reskrim
Mapolresta Banjarmasin Kompol Suhasto SIK, didampingi Aiptu Arif
SH, saat dikonfirmasi à ÃMata BanuaÄ Ä, Senin (21/2) kemarin sore.
Á ÁDitambahkan Kasat, ancaman yang dikenakan pasal (2) UU
Tipikor, hukuman seumur hidup atau pidana paling singkat empat
tahun, denda Rp1 milyar, pasal (3), pidana penjara seumur hidup
paling singkat satu tahun denda Rp50 juta maksimal Rp1 milyar.Ã Ã
zalÄ Ä/adi

No comments: