Tuesday, February 1, 2011

Kesalahpahaman Informasi Soal Tambang Pulau Laut

BANJARMASIN © Mantan Bupati Kotabaru, H Sjachrani Mataja memandang,
adanya dugaan Walhi Kalsel kalau dirinya menerima gratifikasi dari
perusahaan tambang untuk pembukaan tambang di Pulau Laut, hanya
sebagai kesalahpahaman informasi saja.
Á ÁSenin (31/1) malam, Sjachrani mengatakan bisa memaklumi
munculnya dugaan tersebut. "Mungkin ada sebagian informasi yang
belum sampai, sehingga tidak lengkap," tuturnya.
Á ÁMenurutnya, jika dirinya ingin memperkaya diri, tentu saja
sejak awal jabatannya, atau mulai tahun 2000, Pulau Laut akan ia
bebaskan untuk ditambang, terutama tambang batubaranya.
Á Á"Namun, hal itu tidak saya lakukan, karena saya yakin, kalau
pertambangan yang tanpa ada kompensasi jelas bagi masyarakat dan
daerah, justru hanya akan meninggalkan dampak lingkungan yang
parah," cetusnya.
Á ÁAdapun persetujuan izin eksplorasi kepada Konsorsium PT SILO
(Sebuku Iron Lateritic Ores) pada 20 April 2009, karena adanya
permohonan untuk membangun pabrik baja di Pulau Laut.
Á ÁHal itu, atau niat baik itu dituangkan dalam Pernyataan Nomor:
01 Akta tanggal 3 Juli 2010 yang dibuat di hadapan notaris Iwan
Setiawan SH Mkn di Banjarmasin.
Á ÁDikatakan, banyak pertimbangan strategis, sehingga izin
dikeluarkan, karena bijihbesi yang ditambang tidak langsung dijual
ke luar daerah, tetapi diolah minimal setengah jadi sebagai bahan
baku baja (pic iron).
Á Á"Pertimbangannya, kalau ada pengolahan di Pulau Laut, maka
akan ada nilai tambah, termasuk penyerapan tenaga kerja lokal,"
cetusnya.
Á ÁAdapun batubara yang ditambang di Pulau Laut, tidak dijual ke
luar daerah, melainkan diprioritaskan untuk bahan baku atau bahan
bakar pabrik baja serta PLTU 100 MW, di mana 10 MW di antaranya
digunakan untuk daerah.
Á ÁPT SILO juga sudah menyanggupi membangun pabrik pengolahan
bijihbesi, dengan kapasitas produksi 1 juta ton per tahun. SILO
juga membangun pabrikm kokas dengan kapasitas 800.000 ton per tahun
untuk bahan baku industri bijihbesi.
Á ÁTak hanya itu, akan dibangun juga pelabuhan laut yang
berkapasitas 30.000 ton per kapal. SILO menyatakan memberi
kompensasi membangun jembatan penyeberangan dua jalur dari daratan
Kalimantan ke Pulau Laut dengan panjang maksimum 3,5 kilometer.
Á Á"Kalau jembatan ini selesai, maka Pulau Laut akan semakin
maju, karena aksesnya bisa lebih mudah," paparnya.
Á ÁSjachrani juga berani memberikan izin setelah SILO bersedia
menyerap 75 persen tenaga kerjanya berasal dari lokal. Setidaknya
ada 5.000 tenaga kerja diserap dalam kegiatan perusahaan.
Á ÁDi samping itu, SILO akan memberikan kompensasi pengolahan air
bersih untuk masyarakat Kotabaru di kecamatan atau pedesaan yang
dekat lokasi pertambangan, dengan kapasitas tampung 1 juta
meterkubik.
Á ÁPulau Laut sendiri memiliki luas 230.000 hektar, sedangkan
areal tambang bijihbesi yang diizinkan untuk dieksploitasi seluas
4.200 hektar terbagi dalam tiga lokasi (hamparan).Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒÁ Á"Sebenarnya sudah lama pemerintah setempat ingin mewujudkan
Kotabaru yang maju dengan cara membangun jembatan penyeberangan
serta industri strategis dan menyerap tenaga kerja. Namun, dari
banyak perusahaan tambang yang ingin menambang, tak satupun yang
mampu memberikan kompensasi membangun jembatan, pelabuhan ataupun
pabrik pengolahan," bebernya.
Á ÁTak hanya itu, Sjachrani juga mengaku tak ingin memperkaya
diri jika wilayah yang dipimpinnya masih jauh tertinggal. adi

No comments: