Tuesday, February 22, 2011

Kasus JBG Masih Lengkapi Berkas

BANJARMASINÄ Ä © Sat IV Tipiter Dit Reskrim Polda Kalsel masih terus
berusaha melengkapi berkas kasus penambangan di kawasan hutan tanpa
izin Menhut oleh PT Jorong Barutama Greston (JBG), sebagaimana
petunjuk dari Kejati Kalsel, khususnya melengkapi sejumlah saksi.
Á ÁSelasa (22/2), Dir Reskrim Kombes Pol Mas Guntur Laope melalui
Kasat IV Tipiter AKBP Asep menerangkan, pihaknya masih menunggu
tanggapan dari Kejati Kalsel terkait pengiriman berkas tambahan,
berisi keterangan sejumlah saksi.
Á Á"Kejaksaan sebelumnya meminta kita melengkapi saksi©saksi. Dan
itu sudah kita lakukan, sehingga berkas sudah dikirim, dan tinggal
menunggu tanggapan saja, apakah P©19 lagi ataukah P©21 atau sudah
lengkap," bebernya.
Á ÁAsep menambahkan, untuk tersangka, pihaknya masih menetapkan
satu orang, yakni big bos PT JBG, berkewarganegaraan Thailand.
Sejauh ini, inisial tersangka masih dirahasiakan.
Á ÁPadahal, sebelumnya, penyidik pernah menetapkan dua orang
petinggi PT JBG sebagai tersangka kasus penambangan tanpa izin
pinjam pakai dari Menhut.
Á ÁJumat (23/7/2010), Dir Reskrim Kombes Pol Mas Guntur Laope
membenarkan penetapan dua petinggi PT JBG sebagai tersangka, yakni
seorang petinggi PT JBG yang berkedudukan di pusat, berkewargaan
Thailand, serta seorang lagi petinggi PT JBG di lokasi tambang di
Desa Asam Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut (Tala).
Á ÁSayangnya, Guntur tak merinci siapa saja nama kedua tersangka
tersebut.
Á ÁDisinggung apakah kedua tersangka akan dilakukan penahanan,
Guntur menerangkan bahwa penahanan dipertimbangkan jika kedua
tersangka berpotensi melarikan diri.
Á ÁSat IV Tipiter Dit Reskrim Polda Kalsel Senin (24/5) lalu
memeriksa tiga orang direksi PT JBG, sebagai bagian penyidikan
kasus penambangan di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai Menhut.
Á ÁTidak disebutkan siapa saja nama ketiga direksi tersebut.
Hanya saja, diperkirakan, ketiga orang petinggi JBG itu warga
negara Thailand.
Á ÁBerkas©berkas yang sudah disita pihaknya, kemudian data dan
fakta yang terkumpul selama penyidikan sudah memenuhi unsur, telah
ada pelanggaran pidana terhadap kawasan hutan akibat penambangan
tanpa disertai izin pinjam pakai Menhut tersebut.
Á ÁSebagaimana diketahui, Sat IV Tipiter AKBP menerangkan, selain
menambang di luar titik koordinat
PKP2B, PT JBG juga menambang di kawasan hutan industri.
Á ÁPT JBG diduga menambang di kawasan tersebut tanpa surat izin
pinjam pakai dari Menhut. Walaupun menurut PT JBG, mereka sudah
mengantongi rekomendasi dari Dirjen Mineral Energi dan Batubara
(Minerba).
Á ÁIzin pinjam pakai dari Menhut sendiri diduga sudah habis masa
berlakunya pertengahan tahun 2009 lalu. Oleh sebab itu, lanjutnya
lagi, aktivitas penambangan batubara di kawasan tersebut
dihentikan.
Á ÁSemua peralatan operasi penambangan seperti tronton, gleder,
eksavator, dan dozer, termasuk lahan seluas 200 hektar diberi garis
polisi. Ã Ãadi

No comments: