Sunday, January 9, 2011

Transcoal International Bingung Diajak Ke PTUN

BANJARMASINÄ Ä © Manajemen PT Transcoal International (TI) mengaku
bingung IUP Operasi Produksi tambang batubaranya di Desa Suka Damai
Blok E II Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) belum
juga ditandatangani pejabat berkompeten. Apalagi disarankan supaya
menggugat ke PTUN Banjarmasin.
Á ÁMinggu (9/1), Hana, Leader PT TI mengatakan, sepanjang
perizinan yang sudah mereka urus tidak bermasalah dan lengkap,
semestinya tidak boleh ada upaya menjegal keluarnya IUP tersebut.
Á ÁBerdasarkan surat yang dikeluarkan Dinas Pertambangan dan
Energi (Distamben) Kalsel mengenai persyaratan izin usaha
pertambangan, PT TI sudah lengkap.
Á ÁDokumen persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan
finansial, semua lengkap. Terkecuali dokumen peta wilayah dan
koordinat yang masih berada di staf khusus Bupati Tanbu serta
persetujuan dokumen lingkungan, Amdal/UKL©UPL di Bapedalda.
Á Á"Namun, secara teknis, sudah tak ada masalah. Namun, tinggal
IUP saja yang tidak kita mengerti masih belum ditandatangani Bupati
Tanbu (Mardani H Maming)," ungkap Hana.
Á ÁMenurutnya, memang Mardani ada mengatakan, jika memang PT TI
ingin menambang, mesti menyelesaikan soal tumpang tindih lahan
dengan CV Berkah Tanah Bumbu (BTB) ke PTUN. "Itu aneh, bagaimana
kami menggugat, karena memang objek perkara tidak ada. Sudah
diterangkan Distamben Kalsel, lahan seluas 250 hektar itu memang
lahan APL murni karena awalnya milik warga trans. Sedangkan CV BTB
sama sekali tidak memiliki keabsahan di atas lahan tersebut,
sebagaimana penjelasan soal status tanah dari Distamben Kalsel
dalam suratnya No: 545/921/PU/Tamben, Desember 2010," paparnya.
Á ÁHana mengeluh, lahan mereka itu, pada Oktober 2010 mulai
ditambang oleh CV BTB secara ilegal, sehingga ada sekitar 1.500 ton
batubara sempat ditambang dan loading ke Pelsus PT SBT. "Warga yang
mendukung kami sampai mengadu ke Polres Tanbu dan TNI, namun cuma
ditanggapi oleh TNI, sehingga akhirnya pertambangan ilegal yang
dilakukan CV BTB bisa dihentikan," cetusnya.
Á ÁManajemen PT TI sebenarnya sudah beberapa kali bertemu dengan
Bupati Mardani bahkan dengan niat untuk turut membantu pembangunan
di Tanbu dengan menyerahkan keuntungan Rp5.000 per ton ke Tanbu.
Á Á"Namun, entah apa atau memang ada sesuatu, sehingga IUP tidak
juga beliau tandatangani. Yang kami sesalkan, beliau secara
gamblang di depan banyak saksi mau menandatangani asal setengah KP
diserahkan kepadanya. Nah, kami tentu saja keberatan, karena lahan
itu sudah kami eksplorasi sejak 2008 dan segala perizinan sudah
diurus semua. Selain itu, warga sekitar juga sudah menunggu
pertambangan PT TI jalan," paparnya.
Á ÁDitambahkan Hana, jika mereka menolak berbagi, maka PT TI
disarankan untuk menggugat ke PTUN. "Bagaimana kami akan menggugat
kalau objek masalahnya tidak jelas. Yang diperkarakan itu apa,"
tanyanya.
Á ÁTerhambatnya IUP tersebut, lanjutnya, sudah berlangsung lebih
dari empat bulan. Padahal, di daerah lain, setelah perzinan beres,
tidak akan selama itu.
Á ÁIa mengatakan, jika pertambangan di wilayah KP mereka ituÔ h) 0*0*0*° ° Ô berjalan, maka perusahaan sudah berniat untuk mengadakan kliring
plasma atau perkebunan sawit di sekitar areal demi kesejahteraan
warga sekitar.
Á ÁSementara, perwakilan warga Desa Suka Damai, Suratman, Kasino,
Kandar dan lain©lain berharap agar pertambangan tersebut bisa
berjalan, sehingga masyarakat sekitar dapat meningkatkan
kesejahteraannya, ketimbang lahan tersebut ditambang secara ilegal
oleh penambang tanpa izin. Ã Ãadi

No comments: