Friday, January 21, 2011

Penanganan Kasus Pemalsuan Dokumen Dipertanyakan

BANJARMASIN © Fauzan Ramon SH MH menyesalkan sudah tiga bulan kasus
yang dilaporkannya pada 1 November 2010 lalu ke Dit Reskrim Polda
Kalsel, sampai sekarang belum terlihat kemajuannya. Padahal,
lanjutnya, laporannya itu resmi sesuai tanda bukti lapor Nomor:
TBL/146.a/XI/2010/KALSEL/DIT RESKRIM yang ditandatangani petugas
piket AKP Grendius Martin.
Á Á"Kendala apa sehingga laporan saya itu sampai sekarang, atau
hampir tiga bulan, seperti jalan di tempat. Padahal, kasusnya cuma
pemalsuan dokumen," ujar Fauzan, Jumat (21/1).
Á ÁDitambahkan warga Jl Sabumi V No 32 F RT 17 RW 007 Kelurahan
Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara itu, kasus itu bermula dari
adanya dugaan pemalsuan dokumen berupa dokumen notula rapat umum
pemegang saham luar biasa PT Arya Puspita yang dibuat oleh notaris
Robensjah Sjachran SH MH, diduga pada 26 Oktober 2010 sekitar pukul
12.00 Wita.
Á ÁMenurut Fauzan, kenapa ia berani mengatakan kalau surat itu
palsu atau dipalsukan, karena seolah©olah telah terjadi rapat umum
pemegang saham luar biasa di PT Arya Puspita, perusahaan yang
begerak dalam jasa transportasi.
Á Á"Padahal, saya tidak pernah mengikuti rapat itu sebagai salah
seorang pemilik saham. Jadi, bagaimana bisa ada nama dan notulen
rapat kalau memang rapat itu tidak pernah terjadi," cetusnya.
Á ÁPria yang juga berprofesi sebagai pengacara ini menuturkan,
dirinya mencurigai ada upaya dari pihak tertentu yang ingin
mendongkel kedudukannya di PT Arya Puspita sebagai Direktur Utama.
Á Á"Ada sinyalemen kalau saya hendak dijatuhkan dari jabatan,
namun untuk menjatuhkan itu dipakai cara©cara yang ilegal sampai
berani memalsukan dokumen notula rapat umum pemegang saham luar
biasa itu," sesalnya.
Á ÁFauzan yang memiliki 375 lembar saham di PT Arya Puspita di
dalam dokumen notula dinyatakan hadir dan justru memimpin rapat.
Peserta rapat lain, yakni pemegang saham Wiranata Halim dan
Freddick Fandy Susanto. "Ini kan sudah mengada©ngada. Saya tidak
pernah hadir apalagi memimpin rapat. Makanya saya melaporkan kasus
pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP,"
cetusnya.
Á ÁIronisnya, lanjutnya, pihak penyidik seperti tidak serius
menangani laporannya. "Laporan saya seorang pengacara ini saja
seperti diabaikan, apalah lagi jika laporan dari warga biasa,"
keluhnya.
Á ÁMemang, lanjutnya, pada 18 Januari 2011, ia mendapat surat
pemberitahuan perkembangan hasil penelitian penyidikan, di mana
penyidik mengaku telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah
saksi, seperti M Yusuf SE, Rahmadiansyah SSos, Drs Basuki T SE,
Adelbertus Santoso, Wiranata Halim, Syaifuddin SH MH, Dedy
Faturrahman SH.
Á Á"Namun, giliran memanggil Robensjah, penyidik seperti
kehilangan wewenang. Ketika saya kenapa yang terlapor belum
dipanggil sebagai saksi, penyidik beralasan kalau mereka tidak
memperoleh izin dari Majelis Dewan Pengawas Notaris. Kan aneh, apa
UU Polri lebih rendah ketimbang majelis itu, sehingga tidak mampu
memanggil," bebernya.
Á ÁSementara itu, Kasat I Krimum Dit Reskrim AKBP NamoraÔ h) 0*0*0*° ° Ô dikonfirmasi mengatakan, dirinya masih harus mengecek kasus ini,
karena laporan Fauzan pada November 2010 lalu, ia masih belum
menjabat di kedudukannya sekarang. Ã Ãadi

No comments: