Wednesday, December 8, 2010

Terdakwa Dinilai Tak Terbukti Korupsi

BANJARMASINÄ Ä © Habis manis sepah dibuang, kalimat ini adalah
pembukaan dari nota pledoi atau pembelaan yang dibacakan penasihat
hukum terdakwa Tedja K.
Á ÁNota pembelaan yang berisikan sekitar 300 halaman, dibacakan
dengan terperinci oleh penasihat hukum terdakwa secara bergantian,
di Pengadilan Negeri (PN) Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur,
Kalteng.
Á ÁPenasihat hukumnya minta terdakwa dibebaskan dari segala
tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), Utama Jaya SH, jaksa dari
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tamiang Layang. Semua tuntutan JPU itu
dinilai mereka tidak logis atau tidak sesuai dengan fakta yang
terungkap di persidangan.
Á ÁMenurut penasihat hukum terdakwa, yang paling tidak terbukti
adalah keterangan para saksi yang dihadirkan oleh JPU di muka
persidangan. Selain itu saksi tersebut tidak mengetahui dan tidak
mengerti permasalahan yang didakwakan terhadap terdakwa.
Á ÁSelain itu, menurut penasihat hukum terdakwa, ada beberapa
saksi yang dihadirkan di persidangan yang keterangannya diduga
diarahkan oleh JPU, yang ada dalam persidangan tersebut.
Á ÁSegala unsur yang didakwakan JPU terhadap terdakwa menurut
penasihat hukum terdakwa tidak terbukti. Di hadapan majelis hakim
yang diketuai Berton Sihotang SH MH, bersama dua anggotanya
Feberian Ali SH MH dan Muliyawan SH MH, penasihat hukum terdakwa
minta agar kliennya dibebaskan dari segala tuntutan jaksa.
Á ÁSebelumnya, kasus itu berawal dari penangkapan Direktur Utama
PT Sari Borneo Yufanda (SBY) dan PT Puspita Alam Kurnia (PAK),
investor pembangunan jalan khusus angkutan tambang di Kabupaten
Barito Timur, oleh Polda Kalteng, diduga rekayasa.
Á ÁPerwakilan PT SBY, Muhammad Solikin, Minggu (14/3) mengatakan,
penangkapan Jahrian dan Tedja Kurnia, Dirut PT SBY dan PT PAK
merupakan bentuk rekayasa dan banyak sekali kejanggalan. "Penetapan
tersangka dan penahanan terhadap pimpinan perusahaan kami tidak
beralasan dan kami menduga adanya upaya rekayasa," tegasnya.
Á ÁHal itu dikarenakan kedua perusahaan investor pembangunan
jalan khusus angkutan tambang tersebut, bekerja sesuai dengan
Peraturan Daerah Nomor 5/2006 yang mengatur investasi
infrastruktur jalan. Selain itu, pihak investor dalam pengumpulan
fee jasa jalan, telah menjalankan kewajiban penyetoran PAD bagi
Kabupaten Barito Timur, sesuai Peraturan Bupati nomor 26/2007.
Á ÁSelama sebelas bulan beroperasi hingga munculnya kasus tuduhan
korupsi menimpa pihak PT SBY dan PT PAK, sedikitnya telah
disetorkan kontribusi PAD Rp1,5 miliar. Sementara investasi murni
yang ditanamkan pihak perusahaan mencapai Rp42,5 miliar.
Á ÁRekayasa kasus ini juga terlihat dari munculnya Peraturan
Bupati yang isinya menyatakan besarnya pungutan fee terhadap
angkutan tambang sebesar Rp15.500 perton dan setoran ke daerah
sebesar 10 persen. Perbup ini berbeda dengan acuan penarikan fee
angkutan tambang yang dipakai pihak investor yaitu sebesar Rp28.000Ô h) 0*0*0*° ° Ô perton dengan setoran ke daerah 30 persen.
Á Á Selain itu terbitnya surat Bupati yang menginstruksikan
penghentian kegiatan investor secara sepihak, sehingga sangat
merugikan pihak PT SBY dan PT PAK. Menurut Solikin, pihaknya
menduga 'kriminalisasi' yang dilakukan aparat terhadap kedua
tersangka terkait keterlibatan oknum pengusaha lokal yang ingin
mengambil alih bisnis jalan tambang ini.
Á ÁSaat ini, pasca penangkapan pimpinan PT SBY dan PT PAK,
pengelolaan jalan tambang telah beralih kepada Asosiasi Penambang
Batubara (APB) Barito Timur. "Kasus ini sangat kental dengan
permainan dan kesewenang©wenangan. Dan kami pun telah menempuh
jalur hukum untuk menggugat masalah ini," tambahnya.
Á ÁMelihat fakta adanya rekayasa dalam penanganan kasus tuduhan
korupsi terhadap investor jalan tambang ini, Solikin yang juga
menjabat Wakil Ketua Kadinda Kalsel ini mendesak pemerintah
(presiden) memberikan perlindungan terhadap investor, serta meminta
Polda Kalteng, menghentikan proses hukum dan membebaskan dua
tersangka.
Á ÁSementara, Hadin Muhjad, pakar hukum Universitas Lambung
Mangkurat, Banjarmasin, mengatakan tidak ada tindikan ilegal yang
dilakukan PT SBY dan PT PAK, selaku investor pembangunan dan
pengelolaan jalan tambang di Kabupaten Barito Timur. Demikian juga
tindak pidana korupsi yang dituduhkan tidak berdasar, karena sumber
dana digunakan berasal dari investasi swasta murni.
Á Á"Kejadian ini apabila dibiarkan dapat mematikan kiprah
pengusaha daerah dan memperburuk iklim investasi yang tengah gencar
diupayakan pemerintah," ulasnya. Ã Ãris/adi

No comments: