Tuesday, December 21, 2010

Tak Ada Lagi Aparat Bekingi Pengusaha

BANJARMASIN © Kapolda Kalsel Brigjen Pol Syafruddin menegaskan ke
depannya tak akan ada lagi aparat kepolisian yang menjadi beking
pengusaha termasuk pertambangan batubara.
Á ÁPenegasan itu disampaikan kepada wartawan, Selasa (21/12),
usai bertemu dengan Komisi III DPR yang dipimpin Ketua Komisi III
DPR Benny K di Polda Kalsel.
Á ÁMenurut Kapolda Kalsel, renumerasi untuk Polri yang senilai
Rp1,9 triliun yang kini diperjuangkan di DPR diharapkan bisa
menambah kesejahteraan aparat kepolisian, sekaligus menghilangkan
budaya beking©membekingi pengusaha, termasuk pengusaha tambang.
Á Á"Ke depannya kita harapkan tidak ada lagi polisi menjadi
beking pengusaha tambang," paparnya.
Á ÁKetika disinggung sinyalemen adanya sejumlah oknum polisi yang
mengamankan area tambang batubara di kawasan tertentu, Kapolda
mengatakan masih belum tahu. "Saya belum tahu, nanti akan saya
cek," ujar Kapolda.
Á ÁNamun, dari data rekaman yang diperoleh wartawan dari warga
yang minta identitasnya dirahasiakan, berjaga©jaganya aparat di
sebuah pertambangan yang diduga dimiliki oleh JD, justru atas
perintah petinggi di Polda Kalsel.
Á ÁPadahal, lahan tambang di Desa Makmur Mulia Satui itu, menurut
sejumlah warga masih bersengketa dengan pemilik perkebunan kelapa
sawit, TN.
Á ÁSebagaimana pernah diberitakan, Ã ÃÄ Äsinyalemen adanya mafia
pertambang di Kalsel memang berbau cukup kuat. Abdul Tinus, Ketua
TPK Sumber Harapan mensinyalir, PT EDI yang masih beroperasi di
kawasan sengketa di Desa Makmur Mulia diduga dibekingi oknum
perwira menengah di Polda Kalsel.
Á ÁMenurut Tinus, alat berat milik PT EDI mulai beroperai
menambang sejak 16 Juni 2010.
Á ÁDikatakan, karena masih menghormati proses hukum, pihaknya
hanya menyurati petinggi PT EDI dan ditembuskan ke Polda Kalsel dan
Kejati Kalsel, yang intinya agar PT EDI menghormati proses hukum
yang sedang berjalan.
Á Á"Kami menyayangkan, Polda Kalsel tak bisa beruat banyak
terkait aktivitas PT EDI. Jangankan menghentikan penambangan di
lahan sengketa itu, memasukkan Jadid ke dalam sel, meski jelasªjelas Jadid sudah tersangka dan berkasnya sudah P©21, tidak
dilakukan," ungkapnya.
Á ÁSejumlah wartawan kemarin mengaku melihat JD cukup akrab
dengan sejumlah anggota Komisi III DPR. Disinyalir pula ada oknum
anggota Komisi III DPR yang memiliki saham di perusahaan tambang
tersebut, meski kebenaran informasi ini masih memerlukan penelitian
lebih lanjut.
Á ÁMeski kunjungan kerja Komisi III DPR dalam rangka reses ke
Polda Kalsel, namun sejumlah kalangan mencibir bahwa kedatangan
tersebut hanya sekadar mengamankan aset tambang milik sejumlah
oknum anggota dewan terhormat itu. Ã Ãadi

No comments: