Friday, December 10, 2010

Pejabat Kemenag RI Dipanggil Kejati

BANJARMASIN © Sejumlah pejabat yang ada di Kementerian Agama
(Kemenag) RI dipanggil penyidik Kejati Kalsel terkait dugaan
gratifikasi oleh tersangka S, seorang pejabat di Kanwil Depag
Kalsel.
Á ÁKasi Penyidikan Pidsus Kejati Kalsel, Agus Suroto SH MH,
didampingi Kasi Penkum dan Humas Rajendra SH MH mengatakan, guna
menambah alat bukti dan memperkuat dugaan, pihaknya memanggil
sejumlah pejabat di Kemenag RI.
Á ÁAdapun pejabat yang sudah memenuhi panggilan dan menjalani
pemeriksaan pada Kamis (9/12) adalah Priyadi, seorang pejabat pada
Biro Kepegawaian Kemenag RI.
Á Á"Saksi diperlukan keterangannya, apakah apa yang sudah
dilakukan oleh tersangka dapat dibenarkan atau memang ada
ketentuannya. Jika ternyata memang menyalahi, apakah yang
bersangkutan sudah dikenai sanksi secara internal atau belum,"
tukas Agus.
Á ÁSelain itu, Kejati Kalsel juga berencana untuk memanggil lagi
sejumlah saksi dari Inspektorat Jendral Kemenag RI, masing©masing
S dan Khairunnas.
Á ÁKhairunnas adalah Ketua Tim Audit Investigatif di Inspektorat
Jendral Kemenag RI. Diharapkan, penyidik bisa mengetahui apakah
memang pungutan dan gratifikasi yang diterima oleh tersangka,
menyalahi ketentuan Kemenag RI ataukah tidak.
Á Á"Minggu depan, kedua orang dari tim audit itu kita panggil
guna dimintai keterangan," jelas Agus, Kamis (9/12).
Á ÁDisinggung mengenai apakah ada kemungkinan tersangka baru,
selain S, Agus mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, karena
sangat bergantung dari bukti©bukti yang dikumpulkan. "Kalau memang
ada cukup bukti, ada selain S yang terlibat, maka bisa saja itu
terjadi. Namun, kami tak ingin gegabah, memaksakan diri. Sebab,
kalau bukti lemah, justru akan memperlemah penuntutan nanti di
pengadilan," tegasnya.
Á ÁSebagaimana diketahui, seorang oknum pejabat di Kanwil
Departemen Agama (Depag) Kalsel berinisial S, dijadikan tersangka
oleh Kejati Kalsel dalam kasus gratifikasi atau pungutan ilegal
terhadap para CPNS Depag.
Á ÁPenetapan sekaligus ekspos kasus tersebut dilaksanakan oleh
Kasi Penjum dan Humas Kejati Kalsel, Rajendra SH di Kejati Kalsel,
Selasa (9/11) kemarin.
Á Á"Hari ini, setelah ekspos kasus, ternyata Kajati Kalsel (Didik
Sukarno SH MH) memerintahkan agar kasus gratifikasi di Depag Kalsel
yang semula berada di tingkat penyelidikan, supaya ditingkatkan
statusnya ke penyidikan," terang Rajendra.
Á ÁDitambahkan, diduga, penerimaan gratifikasi yang terjadi di
Depag Kalsel, semenjak 2006 sampai 2009.
Á Á"Setiap CPNS yang ingin mengambil SK PNS mesti menyerahkan
sejumlah uang berkisar Rp400 ribu hingga Rp1 juta. Ini tentu saja
tidak sesuai ketentuan, karena tidak ada perintah maupun arahan
dari pusat mengenai pungutan ini. Hal ini bisa melanggar pasal 11
dan pasal 12 huruf b UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tipikor," jelasnya.
Á ÁJika jumlah CPNS yang diduga menjadi korban sebanyak 1.241
orang, maka nilai gratifikasi mencapai jumlah yang cukup besar.Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒÁ ÁOknum S kala terjadinya pungutan tersebut menjabat sebagai
Kasubag Ortala Depag Kalsel. Ã Ãadi

No comments: