Wednesday, December 15, 2010

Komisi III Tanyakan Penggunaan Helikopter Oleh Satgas

BANJARMASINÄ Ä © Ada beberapa permasalahan yang selama ini menunjol di
wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dibahas anggota Komisi III
DPR RI di aula Rupatama Polda Kalsel bersama Kapolda Brigjen Pol
Syafruddin dan jajaran Polda Kalsel, Rabu (15/12) kemarin.
Á ÁAdapun permasalahan yang bicarakan dalam pertemuan itu, yakni
tentang pemanfaatan alur sungai yang ada di Kalsel, sebagai salah
satu pendukung transportasi batubara, dan masalah Satuan Tugas
(Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum, yang telah datang ke Kalsel,
serta banyaknya lahan tumpang tindih yang terjadi di daerah Tanah
Bumbu (Tanbu).
Á ÁTiga permasalahan tersebut sangat mencuat di kalangan
masyarakat lokal, namun tidak menutup kemungkinan permasalahan
tersebut akan mencuat ke tingkat nasional, karena semua itu
bukanlah hal yang baru, melainkan sudah lama, akan tetapi masih
bisa diredam.
Á ÁDikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr Aziz Ayamsuddin,
secara global atau menyeluruh, kedatangan anggota Komisi III DPR RI
yang berjumlah sekitar sepuluh orang ini merupakan kunjungan kerja
untuk mengetahui jelas bagaimana situasi Kalsel saat ini, dan
permasalahan apa yang bisa dibantu terkait bidang yang mereka
tangani.
Á ÁPermasalahan yang menonjol adalah perairan Sungai Barito,
karena menurut mereka kalau wilayah Kalsel, hampir 70 persen
perairan, dan juga masyarakatnya banyak bekerja di perairan.
Á Á"Untuk itu kondisi sungai yang ada di Kalsel yang juga ikut
menunjang pembangunan daerah perlu diperhatikan, karena sungai yang
ada di Kalsel masih digunakan masyarakat, khususnya masyarakat
pesisir untuk keperluan sehari©hari," kata Aziz.
Á ÁMenurutnya, setelah dilakukan peninjauan langsung ke lapangan,
sungai yang ada di Kalsel selain sebagai sarana tranportasi
masyarakat, juga merupakan sarana transportasi batubara.
Á ÁNamun, sampai saat ini, apakah ada dari pihak perusahaan
batubara tersebut, melakukan pemeliharaan terhadap sungai tersebut,
karena masih terlihat sungai dalam keadaan kotor.
Á Á"Kita akan lakukan peninjauan ke perusahaan©perusahaan terkait
bagaimana tanggung jawabnya kepada masyarakat sekitar mengenai arus
sungai yang menjadi sarana angkut barang perusahaan," ungkapnya.
Á ÁWakil Ketua Komisi III DPR RI, juga menyinggung tentang
kunjungan anggota Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum
ke Kalsel yang menggunakan transportasi helikopter Polda Kalsel.
Padahal, menurut mereka keterangan yang didapat, kalau anggaran
operasional Polda Kalsel ini sangat minim.
Á Á"Kita juga akan tanyakan dan bahas nantinya, mengapa anggota
Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, bisa menggunakan alat
transportasi tersebut. Kita mau penerapan dan penegakan hukum di
Indonesia ini tidak bertele©tele, dan sebagaimana telah diketahuiÔ h) 0*0*0*° ° Ô masyarakat, selama ini penegakan hukum itu ada di institusi Polri
dan kejaksaan, yang mana kedua institusi ini sangatlah erat
hubungannya. Kita mengupayakan supaya masyarakat tersebut dekat dan
bisa percaya dengan dua institusi ini, karena tidak menutup
kemungkinan akan adanya penegakan hukum yang baru, seperti KPK dan
Satgas Pemberantasan Mafia Hukum," bebernya.
Á ÁDalam pertemuan terbuka dengan jajaran Polda Kalsel, juga
disinggung soal tumpang tindih lahan di daerah Tanbu, antara
perusahaan tambang dan masyarakat, maupun antara perusahaan sawit
dan pertambangan.
Á ÁDikatakan anggota Komisi III DPR RI, kalau memang
permasalahannya adalah hanya lahan tumpang tindih pasti ada
solusinya, asal jangan kasus pertambangan ilegal yang
menumpanginya, apalagi yang menanganinya juga adalah mafia
pertambangan.Ã Ã ris/adi

No comments: