Monday, November 15, 2010

Rehab Bandara Pakai APBD Dipertanyakan

BANJARMASIN © Pengurus Daerah Gerakan Reformasi Indonesia (PD
Gerindo) Kalsel mempertanyakan rencana Pemprov Kalsel yang akan
merehab fasilitas Bandara Syamsudin Noor dengan menggunakan dana
daerah atau APBD Kalsel.
Á ÁSenin (15/11), Ketua Gerindo Kalsel Drs Syamsul Daulah
didampingi sekretarisnya Hermani Begman SSos mengatakan, sudah
sangat jelas, kalau bandara adalah milik dan dikelola oleh PT
Angkasa Pura, salah satu BUMN.
Á Á"Semestinya yang lebih berhak merehab bandara adalah PT
Angkasa Pura, bukan Pemprov Kalsel apalagi harus menggunakan dana
masyarakat Kalsel," cetus Syamsul.
Á ÁMenurutnya, PT Angkasa Pura sudah bertahun©tahun berusaha di
Bumi Lambung Mangkurat, sehingga adalah wajar kalau keuntungan dari
usahanya digunakan untuk menambah daya pelayanan demi kenyamanan
konsumen bandara.
Á Á"Kalau PT Angkasa Pura merasa telah berusaha dan untung di
sini, semestinya Angkasa Pura yang merehab sarana di bandara,
seperti terminal kedatangan penumpang maupun ruang tunggu
penumpang, bukan Pemprov Kalsel," bebernya.
Á ÁDitambahkan, sudah banyak contoh, bandara di bawah Angkasa
Pura, rehab fasilitasnya didanai dari APBN, bukan APBD daerah di
mana bandara itu berada.
Á ÁSekadar contoh, Bandara Kuala Namu di Medan direhab dengan
dana APBN sebesar Rp5,4 triliun, Bandara Hasanudin di Makassar
sebesar Rp1,5 triliun, Bandara Juanda di Surabaya Rp4,5 triliun,
bandara Ngurah Rai di Denpasar Rp2 triliun dan Bandara Sepinggan di
Balikpapan Rp1,5 triliun juga dari APBN bukan APBD.
Á Á"Kalau memang Pemprov Kalsel berkeinginan agar bandara
direhab, semestinya tekan Angkasa Pura atau lobi pemerintah pusat,
sehingga bisa menganggarkannya dalam APBN, jangan malah dana rakyat
Kalsel dipakai," tegasnya.
Á ÁMenurut Syamsul, pihaknya akan menentang keras upaya pemakaian
dan APBD untuk merehab Bandara Syamsudin Noor yang notabene milik
Angkasa Pura dan BUMN itu.
Á Á"Hal ini berarti, kemampuan lobi Pemprov Kalsel sangat lemah,
sehingga tidak berdaya dan mau saja memakai dana daerah hanya untuk
rehab bandara," sindirnya.
Á ÁHermani bahkan menaruh curiga jika Pemprov Kalsel tetap
memaksakan diri menggunakan dana APBD untuk merehab bandara. "Kalau
demikian, patut diduga ada kepentingan apa sehingga Pemprov Kalsel
mau begitu. Jangan lupa, Gubernur Sjachriel Darham bersama anak
buahnya pernah menuai masalah karena merehab runway bandara
menggunakan dana APBD di tahun 2002 dan 2003," ungkapnya.
Á ÁDikatakan, masih banyak kebutuhan daerah, seperti perbaikan
fasilitas sekolah, jalan, perbaikan kualitas kesehatan, bedah rumah
bagi kalangan penduduk miskin yang memerlukan dana daerah. Ã Ãadi

No comments: