Friday, November 12, 2010

RA Diadvokasi PPP Pusat

BANJARMASINÄ Ä © Meski RA sudah dijadikan tersangka oleh Kejaksaan
Agung (Kejagung) dalam kasus pembebasan lahan eks Pabrik Kertas
Martapura (PKM), namun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pusat
tetap melakukan advokasi terhadap kader PPP ini.
Á ÁAhmad Yani, praktisi PPP yang duduk di Komisi III DPR RI
mengatakan, Rabu (11/11) malam menerangkan, pihak PPP sudah
mengetahui status RA sebagai tersangka.
Á Á"Karena beliau adalah kader PPP, maka PPP berhak dan akan
mengadvokasi beliau dalam menghadapi kasus ini," tegas Yani.
Á ÁBahkan, Yani yang terkenal vokal di Komisi III ini berharap,
Kejagung bisa menggelar kasus ini secara terbuka, sehingga publik
bisa mengetahui dengan persis bagaimana duduk perkaranya.
Á Á"Karena kasus ini menyangkut orang penting di samping era
keterbukaan dalam penanganan perkara, kita berharap, Kejagung bisa
secara terbuka melakukan gelar perkara atas kasus ini," paparnya.
Á ÁYani mengatakan, RA saat menjadi Bupati Banjar memang
mengeluarkan kebijakan untuk pembebasan lahan eks PKM demi
kepentingan umum.
Á Á"Sepanjang hemat saya, yang namanya kebijakan tidak bisa
dikriminalkan, sepanjang itu didasari niat baik demi kepentingan
umum. Namun, hal ini bukan berarti kebijakan tidak bisa dikenai
pasal korupsi. Kebijakan bisa dikenai sanksi hukum jika melanggar
aturan atau ada niat untuk memperkaya diri sendiri," cetusnya.
Á ÁMenurutnya, kebijakan RA sudah sesuai dengan Keppres yang
mengatur masalah pembebasan lahan HGB. "Apalagi, semestinya
pemberian santunan adalah 65 persen, namun Pemkab Banjar justru
mampu menekan hingga 45 persen dari nilai lahan. Nah, mestinya
Pemkab Banjar dikasih reard dong, bukan malah dikriminalkan,"
ucapnya.
Á ÁSementara itu, penyidikan kasus dugaan korupsi pembebasan
tanah eks PKM oleh tim penyidik pada Jampidsus Kejagung di Jakarta,
semakin intensif. Diinformasikan bahwa tim bakal 'turun gunung'
meninjau lokasi eks PKM di Martapura.
Á ÁMenurut Supiansyah, salah satu saksi, tim itu ingin mengetahui
secara langsung tentang sejauh mana manfaat yang dilakukan Pemkab
Banjar setelah pengambilalihan lahan dari PT Golden.
Á ÁSupi sendiri pada Rabu (27/10) sejak pukul 9.30 hingga 15.00
WIB diperiksa sebagai saksi. Kala itu ia disodori 14 pertanyaan
oleh tim yang dikoordinir Surya SH dari Jampidsus Kejagung.
Á ÁAdapun posisi kasus, bahwa tersangka Drs RA selaku Bupati
Kabupaten Banjar telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati
Kabupaten Banjar Nomor 24 Tahun 2001 tanggal 7 Pebruari 2001
tentang Pembentukan Tim Pengembalian dan Pemanfaatan eks Pabrik
Kertas Martapura Kabupaten Banjar, yang diketuai oleh Drs Iskandar
Djamaludin (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar) dan
Sekretaris oleh Khairul Saleh Bsc SSos (Kabag Perlengkapan
Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar).
Á ÁSurat Keputusan tersebut dikeluarkan untuk membebaskan tanah
HGB atas nama pemegang hak PT Golden Martapura (milik Gunawan
Sutanto) masing©masing, HGB No 11 Kelurahan Jawa Sungai Pering luas
30.729 m2 (yang akan berakhir HGB©nya pada tanggal 31 DesemberÔ h) 0*0*0*° ° Ô 2001) dan HGB No 103 Kelurahan Keraton Martapura seluas 144.521 m2
(yang telah berakhir HGB©nya tanggal 26 Januari 2000).
Á ÁSelanjutnya tersangka menerbitkan Surat Keputusan Panitia
Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar No.SK.01/KPTS/2002 tentang bentuk
dan besarnya santunan dalam rangka pengadaan tanah yang akan
dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk kepentingan umum atas
HGB No 11 dan No 103.
Á ÁSebagai tindaklanuutnya dibuat Surat Perjanjian Nomor 182
tanggal 8 Mei 2002, di hadapan Notaris Neddy Farmanto tentang
Santunan Tanah dan Bangunan antara Pemkab Banjar yang diwakili oleh
tersangka RA (Bupati Banjar) dengan Gunawan Sutanto (Dirut PT
Golden Martapura).
Á ÁUntuk merealisasikan pembayaran santunan ganti rugi tersebut,
tersangka RA selaku Bupati Banjar dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banjar
Nomor 85/SKOP/04/2002 tanggal 1 April 2002 tentang Otorisasi
Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2002 yang kemudian dengan
kwitansi tanggal 15 Agustus 2002 dibayarkan kepada PT Golden
Martapura sebesar Rp 3.000.000.000.
Á ÁKemudian Nomor 08/SKO©BL/0/2003 tentang Otorisasi Anggaran
Belanja Pembangunan Tahun 2003 yang kemudian dengan kwitansi
tanggal 26 Maret 2003 dibayarkan kepada PT Golden Martapura sebesar
Rp 3.439.702.000.
Á ÁBabul menambahkan, seharusnya tindakan tersebut tidak
dilakukan oleh tersangka karena tersangka telah mengetahui bahwa
terhadap kedua HGB atas nama PT Golden Martapura sudah berakhir
masa berlakunya, melalui surat PT Golden Martapura Nomor 414/GM/00
perihal Permohonan/Pembaharuan HGB Nomor 11 dan 103, akan tetapi
Kepala Kantor Kabupaten banjar menolak permohonan tersebut dengan
Surat Nomor 620.1/945/KP©02 tanggal 19 Oktober 2000 yang
ditembuskan kepada tersangka.
Á ÁSurat tersangka Nomor 500/260/KP.02 tanggal 12 Juni 2001 yang
ditujukan kepada PT Golden Martapura, di mana isi surat tersebut
antara lain menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
40 Tahun 1996 dengna berakhirnya kedua HGB yaitu Nomor 11 dan 103
maka statusnya menjadi tanah Negara.
Á ÁAdapun pasal yang disangkakan terhadap RA adalah pasal 2,
pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal
55 ayat (1) ke©1 KUHP. Ã Ãadi

No comments: