Tuesday, November 2, 2010

Konsesi PKP2B Memang Perlu Dievaluasi

BANJARMASIN © Munculnya pertanyaan tentang keabsahan DU 322 yang
digarap PT AI oleh LSM LKP3M Kalsel ternyata mendapat dukungan dari
Aspektam Kalsel.
Á ÁMenurut Sekretaris Aspektam, Solikin, selain perlu
dipertanyakan keabsahan penggarapan lahan tambang di Kabupaten
Tanah Laut (Tala) dan Kotabaru tersebut, juga kontribusi perusahaan
PKP2B masih dinilai minim di daerah ini.
Á ÁSolikin merujuk dari kuota produksi batubara di Kalsel yang
menempati peringkat tiga nasional, namun dari tingkat indeks
pembangunan manusia (IPM) secara nasional, justru menempati
peringkat 26 dari 33 provinsi.
Á ÁJadi, ada kesenjangan antara sumbangan perut bumi Kalsel
dibanding dengan pembangunan manusia Kalsel.
Á ÁIa menilai, pemegang PKP2B, termasuk PT AI, belum bermanfaat
optimal bagi pembangunan di Kalsel, khususnya pembangunan manusia.
Á ÁSolikin bahkan lebih sengit mengatakan, perusahaan pemegang
PKP2B sudah mengeruk keuntungan yang besar, sementara pengusaha
lokal cenderung dimarginalisasi oleh pemerintah pusat, bahkan dalam
banyak kasus justru dikriminalisasi.
Á ÁMenurutnya, memang perlu dilakukan evalusasi terhadap konsesi
pemegang PKP2B di daerah ini, di mana 95 persen lahan tambang yang
potensial justru dikuasai PKP2B.
Á ÁIa menawarkan, perlu dibentuknya Badan Usaha Milik Rakyat
(BUMR) yang mengelola 30 persennya. Sedangkan untuk royalti, harus
ditingkatkan lagi dari yang selama ini pusat memperoleh 13,5 persen
dan Kalsel hanya kebagian 2 persen dari 13,5 persen itu, menjadi
dibalik, 70 persen bagi daerah.
Á ÁSementara, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melalui Direktur
Ekesekutif Walhi Nasional, Berry Furqon menyangkut sorotan dewan
terhadap PT AI para pemegang PKP2B mengatakan, secara umum, yang
namanya pertambangan batubara sifatnya adalah merusak lingkungan.
Á ÁDikatakan, tanpa adanya pengawasan atau monitoring dari
seluruh pihak, dipastikan lambat laun Kalsel akan hancur akibat
aktivitas pertambangan.
Á ÁBerry menambahkan, perlu secepatnya dilakukan evaluasi secara
menyeluruh atas eksploitasi batubara secara berlebihan yang
dilakukan perusahaan©perusahaan besar seperti PT AI dan pemegang
PKP2B lainnya.
Á ÁIa bahkan meminta, instansi terkait meneliti benar©benar,
apakah daya dukung lingkungan telah diterapkan atau tidak. Jika
tidak, maka instansi yang berwenang menindak, wajib menjeratnya
dengan UU Lingkungan Hidup yang baru.
Á ÁSementara itu, PT AI yang coba dikonfirmasi, tak ada satu pun
yang merespon telepon wartawan. Ã Ãadi

No comments: