Friday, November 12, 2010

Komisi III DPR Puji Kapolda

BANJARMASIN © Komisi III DPR memuji Kapolda Kalsel Brigjen Pol
Syafruddin dalam hal menjalan tugas dan fungsinya sebagai pelayan,
pelindung dan pengayom masyarakat, sehingga daerah Kalsel dinilai
kondusif dan tertib.
Á ÁPenilaian itu disampaikan lima anggota Komisi III DPR yang
kebetulan sedang reses dan melakukan kunjungan kerja ke Kalsel.
Mereka terdiri dari Saruhudin Suding (Hanura), A Yani (PPP),
Bambang (Golkar), Robert Ruba'i (PAN), dan Herman Hery (PDIP).
Á ÁDikatakan Yani di hadapan wartawan dan Kapolda serta Dir
Reskrim Kombes Pol Mas Guntur Laupe, pihaknya menilai, visi yang
dilakukan Kapolda sudah baik.
Á Á"Fungsi polisi sebagai pelayan, pelindung dan pengayom
masyarakat sudah diupayakan secara baik oleh Polda Kalsel. Kita
memang sedang cross check di lapangan, apakah praktik premanisme di
Kalsel marak atau tidak. Untungnya, praktik premanisme bisa
diminimalisir dengan baik," pujinya.
Á ÁDikatakan, Kalsel memang penuh dengan SDA yang tentunya
menarik minat bagi pengusaha baik dalam daerah, luar daerah hingga
internasional.
Á ÁDi samping penegakan hukum, lanjut Yani, prinsip pelayanan,
perlindungan dan pengayoman polisi kepada masyarakat secara luas,
termasuk pengusaha perlu dilaksanakan, sehingga tercipta iklim
usaha dan investasi yang baik.
Á Á"Orang boleh berusaha dan ini dijamin konstitusi. Yang
penting, pengusaha mesti memenuhi persyaratan dan perizinan. Namun,
premanismen dalam usaha harus ditertibkan. Jika pengusaha tambang,
misalnya, melakukan usaha secara ilegal, maka hukum tetap harus
dikedepankan," paparnya.
Á ÁNamun, tidak dibenarkan kalau oknum polisi karena ada
kepentingan pihak tertentu, justru sengaja mencari©cari kesalahan
pengusaha tambang, karena hal itu justru tak baik untuk kenyamanan
berusaha dan investasi.
Á Á"Jika hal itu terkait masalah administrasi dan prosedural,
dalam arti tak ada niat untuk berbuat jahat, maka ini yang mesti
dilakukan pembinaan, bukan langsung dikriminalkan," bebernya.
Á ÁMenurut Yani, polisi harus mengutamakan institusi Polri dan
Polri harys tunduk pada kemauan rakyat. Kemitraan polisi dan
masyarakat harus diutamakan.
Á ÁSementara itu, Suding menambahkan, pihaknya memang ada
mendengar isu rekayasa kasus tambang di Polda Kalsel. "Tidak boleh
lagi ada rekayasa kasus demi kepentingan oknumtertentu, ini juga
poin perhatian Kapolri yang baru," terangnya.
Á ÁKapolda yang baru, lanjutnya, sudah berkomitmen untuk mengubah
pandangan negatif tersebut, artinya jangan sampai ada pengusaha
jadi ATM berjalan bagi oknum polisi, hanya karena dicari©cari
kesalahannya.
Á Á"Pengusaha yang tak berniat jahat dan masih mengedepankan
kepentingan masyarakat banyak jangan langsung dikriminalkan, ketika
hanya terjadi masalah mekanisme yang sebenarnya masih bisa
diperdebatkan di tingkat pusat. Misalnya, aturan di bidang
kehutanan begini, sedangkan bidang pertambangan begini. Mengenai
masalah perbedaan ini tentu bisa dibicarakan di tingkat pusat,"
cetus Suding.Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒÁ ÁBambang menambahkan, pengusaha yang berusaha di Kalsel juga
mesti memperhatikan masyarakat, jangan sampai pengusaha mempersulit
masyarakat. Kalau untung, uangnya jangan dibelanjakan ke luar
Kalsel, tetapi harus banyak diputar di Kalsel juga, demi lancarnya
perputaran roda ekonomi di masyarakat. Ã Ãadi

No comments: