Thursday, November 25, 2010

KAI Merasa Terzalimi Dengan Putusan MA

BANJARMASINÄ Ä © Kongres Advokat Indonesia (KAI) kembali lakukan
penolakan terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) bahwa kegiatan
verifikasi yang dilakukan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
sah.
Á ÁDiungkapkan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KAI Kalsel,
Abdul Hakim SH MH, Rabu (24/11), kegiatan verifikasi yang dilakukan
Peradi tersebut merupakan salah satu tindakan yang mendiskreditkan
KAI karena advokat yang tidak melakukan verifikasi ke Peradi tidak
diizinkan mendampingi kliennya dalam peradilan.
Á Á"Kami merasa itu adalah politik yang dilakukan oknum©oknum
Peradi, karena kalau kita mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi
(MK) bahwa organisasi yang diakui adalah KAI dan Peradi tidak hanya
satu," ucapnya.
Á ÁUntuk memastikan hal ini, KAI menurutnya sebelumnya sudah
menemui Komisi III DPR RI yang disambut oleh Anggota Komisi III,
Ahmad Yani yang mempertanyakan substansi pendirian dua organisasi
ini.
Á ÁMelihat hasil keputusan MK, Abdul Hakim menegaskan bahwa
keputusan yang ada hanya penyatuan dua organisasi ini, bukan
menetapkan Peradi sebagai organisasi atau wadah tunggal, dan
pernyataan bahwa Peradi sebagai wadah tunggal itu tidak sah.
Á Á"Tetapi, kenapa MA menetapkan Peradi sebagai wadah tunggal,
padahal hal ini belum ada kesepakatan, karena untuk menentukan
wadah tunggal ini perlu diadakan kongres lagi yang rencananya akan
dilaksanakan dua tahun lagi," jelasnya.
Á ÁUntuk itu, apapun alasannya, pernyataan bahwa anggota KAI yang
tidak melakukan verifikasi ke Peradi tidak bisa mendampingi klien
hingga pengadilan, Abdul Hakim menyatakan bahwa hal itu tidak
benar.
Á ÁKendati menyatakan hal demikian, namun KAI tidak bisa
menghalangi anggotanya untuk masuk atau mengikuti verifikasi ke
Peradi, namun diharapkan agar komitmen, apakah ikut Peradi atau
KAI.
Á Á"Kalau mereka sudah berpindah ke Peradi, tolong memberikan
surat pernyataan bahwa mereka cabut atau keluar dari KAI,"
tandasnya.
Á ÁUntuk mendapat kepastian mengenai status kewenangan ini, KAI
rencananya terus akan berjuang, salah satunya dengan mengajukan
pertimbangan ke Menhumkam, HAM, dan melakukan upaya ke DPR RI
Komisi III.
Á ÁDengan keluarnya keputusan dari MA bahwa Peradi©lah wadah
satu©satunya advokasi di negeri ini, KAI menilai MA tidak mematuhi
putusan MK atau hukum yang dianggap lebih tinggi dan kuat ketimbang
surat edaran MA.
Á Á"KAI akan terus berjuang karena kita merasa sah, karena
berdirinya berdasarkan hasil kongres advokat seluruh Indonesia yang
dituangkan dalam akte notarial lengkap dengan ADRT, sedangkan
Peradi berdiri atas keinginan oknum©oknum petinggi dari organisasi
seperti IPHI," ucapnya. Ã Ãmad/adi

No comments: