Monday, November 1, 2010

Kadistam Anggap Tak Bermasalah

BANJARMASINÄ Ä © Ali Muzani, Kepala Dinas Pertambangan (Kadistam)
Kalsel menganggap, tak ada permasalahan untuk lahan DU 322 yang
menjadi garapan PT AI.
Á Á"Apanya yang dipermasalahkan, saya tidak mengerti," ucap Ali
lewat SMS yang merupakan balasan dari pertanyaan wartawan terkait
persoalan lahan DU 322 di Kabupaten Tanah Laut (Tala) dan Kotabaru,
Senin (1/11).
Á ÁIa juga mempertanyakan pihak mana yang menganggap kalau lahan
tersebut sudah dikembalikan ke negara. Ketika diberitahu kalau yang
mempersoalkan legalitas garapan PT AI itu adalah LSM Lembaga Kajian
Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (LKP3M) Kalsel,
Ali kemudian agak lama membalas SMS.
Á ÁDiperkirakan, mantan Kadistam Banjar ini berupaya serius
mengorek data untuk diungkapkan ke wartawan.
Á Á"DU 322/Kalsel meliputi Kabupaten Tala dan Tanah Bumbu
(Tanbu), itu sesuai dengan Dirjen PU No 198.K/2014/DDJP/1995, tgl
5 Mei 1995, utk masa laku 30 thn," ungkapnya dalam SMS.
Á ÁHal ini berarti, garapan di lahan DU 322 memang berlaku lama
sejak 1995 hingga 30 tahun ke depan. PT AI sebagai pemegang PKP2B
memang sudah memiliki legalitas untuk menambang di areal DU 322
tersebut.
Á ÁIrwansyah, Direktur LKP3M Kalseln, Kamis (28/10) dalam
rilisnya mempertanyakan legalitas PT AI yang bekerja di lokasi atau
areal PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), khususnya di
wilayah DU 322 yang masuk wilayah Kabupaten Tala dan Kotabaru
seluas 12.473 Ha.
Á ÁSejauh ini sudah sering terjadi sengketa lahan di lapangan,
akibat PT AI selaku pemegang PKP2B, terkesan seenaknya mengakui
titik©titik koordinat PT BA adalah milik mereka.
Á ÁIa menambahkan, pernah pihaknya mempertanyakan ini ke PT AI,
namun PT AI selalu memperlihatkan peta wilayah (koordinat) hasil
buatan mereka sendiri, ditambah Kuasa Pertambangan (KP) milik PT BA
berdasarkan Keputusan Dirjen Pertambangan Umum 245.K/2014/DDJP/
1995 (DU©314/Kalsel), di mana PT BA menempatkan PT AI hanya sebagai
kontraktornya saja untuk areal seluas 737,98 Ha di Kabupaten
Kotabaru.
Á ÁPadahal, lanjutnya, berdasarkan Kepmen 680 Tahun 1997 yang
mengatur Keppres No 75 tahun 1996, seluruh KP sudah kembali ke
negara, termasuk milik PT BA sendiri. "Sejak saat itu sudah sangat
jelas PT AI tidak ada kaitan lagi dengan PT BA. Nah kenapa sekarang
bisa©bisanya PT AI mengakui setiap ada sengketa kalau lahan DU 322
tersebut adalah milik mereka," ungkapnya.
Á ÁKalangan DPRD Kalsel juga berniat mengusung persoalan ini
dalam rapat. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kalsel HM
Husaini Aliman SE MM mengatakan, komisi©komisi terkait bidang
pertambangan dan hukum, bisa memanggil PT AI terkait persoalan
legalitas tersebut.
Á Á"Komisi terkait perlu mempertanyakan langsung ke PT AI tentang
legalitas penggarapan lahan di DU 322 yang dipersoalkan tersebut.
Hal ini penting, supaya di kemudian hari tidak terjadi permasalahan
atau sengketa pertambangan," paparnya.
Á ÁSementara itu, anggota Komisi I Bidang Hukum DPRD Kalsel, Ir
Soegeng Soesanto MAP mengatakan, pihaknya akan berupaya menyerapÔ h) 0*0*0*° ° Ô aspirasi dan pengaduan yang disampaikan LKP3M. Ã Ãadi

1 comment:

Anonymous said...

Mun sudah kaya ini kiapa kisahnya... Haduhhhhhh...