Friday, October 1, 2010

Teja Kurnia Tak Layak Dipidana

BANJARMASIN © Tim kuasa hukum Direktur PT Puspita Alam Kurnia
(PAK), Teja Kurnia, yakni Henry Darmawan SH dari 74 Law Firm
Jakarta, Syarifudin Yusuf SH dari Syarifudin dan Rekan Jakarta,
serta Solihin menilai, klien mereka tidak layak dipidana dengan
pasal©pasal korupsi sebagaimana sedang disidangkan di Pengadilan
Negeri (PN) Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Kalteng.
Á ÁMenurut Henry, sesuai keterangan saksi ahli, Prof Sogar
Simamora SH MHum, guru besar bidang kontrak pengadaan barang di
Unair, pekerjaan pengelolaan dan pemeliharaan jalan batubara eks
Pertamina di Tamiang tembus ke Telang Baru yang dilakukan PT PAK
yang kemudian bekerja sama dengan PT SBY adalah sah, karena
didasari kerja sama perdata antara PT PAK dengan Pemkab Barito
Timur.
Á ÁMenurut Sogar, lanjutnya, kerja sama pengelolaan jalan justru
sudah melalui proses sesuai ketentuan dalam Keppres No 80/2003
tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa serta Perpres No 67/2005
tentang Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam Pengadaan
Infrastruktur.
Á Á"Penunjukan oleh Pemkab Barito Timur setelah proses pengumuman
lelang sebanyak dua kali sepi peminat, sehingga dilakukan
penunjukan langsung. Kalau pun ada kekeliruan atau kesalahan
perjanjian, maka pihak swasta yang diundang tidak bisa serta merta
disalahkan apalagi dibawa ke ranah pidana. Prof Sogar justru
menyarankan agar dilakukan perundingan ulang," cetus Henry.
Á ÁDitambahkan Syarifudin, malah kerja sama yang sudah dituangkan
ke dalam Perda Barito Timur kemudian ditindaklanjuti dengan Perbup
harus dihormati, dan tidak bisa dihentikan secara sepihak hanya
dengan surat keputusan. Dalam arti, Perbup dihapus harus juga
dengan Perbup tidak bisa dengan hanya sebuah surat keputusan
bupati.
Á ÁSelain itu, saksi ahli Prof NurBasuki SH MH yang ahli masalah
korupsi menyatakan di depan majelis hakim PN Tamiang Layang yang
dipimpin Berton Sihotang SH MH dan dibantu Febrian Ali SH MH dan
Muliawan SH MH bahwa tak ada unsur korupsi yang dilakukan Teja
Kurnia, mengingat tak ada kerugian negara, sebab perjanjian antara
PT PAK dan Pemkab Barito Timur murni memakai dana investor, tak
memakai dana APBD apalagi APBN.
Á Á"Semua saksi yang ada 24 orang tak melihat ada unsur korupsi
dalam kasus ini, sehingga kami berharap majelis hakim bisa objektif
dalam memandang dan menilai serta memutuskan kasus ini. Kami
percaya, ada rekayasa di belakang kasus ini oleh pihak©pihak yang
ingin mengambil keuntungan proyek pengerjaan ini dari tangan PT
PAK©PT SBY," tambah Solihin.
Á ÁDalam Perbup sudah jelas dicantumkan kerja sama antara Pemkab
dan PT PAK selama 18 tahun dan pungutan muatan batubara sebesar
Rp28.000/ton. "Namun, anehnya, ada Perbup yang nomor dan perihalnya
sama namun isi berbeda, justru mencantumkan pungutan Rp15.000/ton.
Ini aneh, seolah©olah ada upaya menuding PT PAK sudah melakukan
mark up pungutan. Inilah yang diistilahkan saksi ahli sebagai
penyelundupan hukum," beber Solihin lagi.
Á ÁSolihin menyatakan, sebagai pihak yang dirugikan, pihaknya
sudah melakukan upaya hukum, yakni praperadilan terhadap Polda
Kalteng yang menahan H Jahrian, Direktur PT SBY dan akhirnyaÔ h) 0*0*0*° ° Ô menang.
Á Á"Kemudian kita melakukan gugatan PTUN terhadap surat keputusan
Bupati Barito Timur yang saat ini masih proses pembuktian di depan
majelis hakim. Selanjutnya, kita juga melakukan gugatan perdata
kepada Bupati Barito Timur dengan nilai gugatan RpRp2 triliun,
terbagi kerugian materiil Rp900 miliar dan immateriil Rp1,1
triliun," cetusnya. Ã Ãadi

No comments: