Monday, October 18, 2010

Polresta Banjarmasin Diminta Selesaikan Kasus 15 Hari

BANJARMASINÄ Ä © Kasus kekerasan terhadap presenter freelance TVRI
Banjarmasin oleh seorang pejabat anggota DPRD Kota Banjarmasin,
akhirnya dilaporkan oleh LSM, advokat, Badan Eksekutif Mahasiswa
(BEM) perguruan tinggi yang tergabung dalam Koalisi Demokrasi Anti
Anarkis (KDAA) ke Polresta Banjarmasin, Senin (18/10) pukul 15.00
Wita.
Á ÁDalam tuntutannya, KDAA meminta Polresta Banjarmasin untuk
menyelesaikan kasus kekerasan paling lama 15 hari sejak maklumat
disampaikan dan menuntut aparat keamanan menyelidiki dan mengusut
pihak mana pun tanpa kecuali yang mendalangi maupun berada di
belakang para pelaku pemukulan.
Á ÁSayangnya, dalam laporan kasus kekerasan tersebut, korban
Birhasani dan saksi tidak ikut datang, dikarenakan yang
bersangkutan masih trauma dengan kejadian kekerasan yang baru
dialaminya.
Á ÁKedatangan KDAA diwakili Taufik Arbain, pengamat politik
Unlam, Hasanuddin dari KAHMI, Fauzan Ramon dari advokat dan
beberapa perwakilan BEM pergurunan tinggi di Banjarmasin, diterima
Wakapolresta Banjarmasin AKBP A Yoga Pratama didampingi Kasat
Reskrim Kompol Suhasto di aula Polresta Banjarmasin.
Á ÁWakapolresta Banjarmasin AKBP A Yoga Pratama mengatakan,
pihaknya akan memproses sesuai prosedur hukum yang berlaku atas
adanya laporan dari masyarakat tentang kasus kekerasan yang terjadi
terhadap korban presenter freelance TVRI Banjarmasin, Birhasani
yang diduga dilakukan Zainal, salah satu anggota dewan Kota
Banjarmasin tersebut.
Á ÁDiharapkan dalam kasus ini, korban dan saksi harus ada
diikutkan dalam proses selanjutnya, selain itu yang paling penting
adalah hasil visum terhadap korban.
Á ÁKalau mengenai somasi yang diberikan KDAA diminta selama 15
hari kasus harus selesai ditangani, pihaknya bisa saja mempercepat
kalau memang ada korban, saksi dan hasil visumnya.
Á ÁDitambahkan Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Suhasto,
pihaknya akan benar©benar memproses hukum kalau memang ada korban
melapor, saksi dihadirkan dan hasil visum pemukulannya ada.
Á ÁSiapapun pelakunya akan tetap diproses sesuai hukum. Pihaknya
akan bekerja cepat kalau memang semuanya sudah terpenuhi. Sebab
petugas bekerja sesuai KUHAP, apalagi kepolisian merupakan alat
negara penegak hukum.
Á ÁSementara itu, Hasannudin juga meminta kepada kepolisian untuk
memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban. Anggota KDAA
yang datang melapor ke Polresta Banjarmasin sebanyak 16 orang.
Á ÁKepada semua pihak tokoh©tokoh masyarakat, alim ulama, DPRD
Kalsel, DPRD Kota Banjarmasin, PWI cabang Kalsel, Partai politik
dan pimpinan media massa baik cetak dan elektronik di Kalsel dan
masyarakat untuk mengawal proses hukum terhadap pelaku pemukulan
dan pihak yang mendalangi tindakan itu, agar di kemudian hari
tindakan dan prilaku premanisme itu tidak lagi terulang.
Á ÁSelain itu, kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarmasin
memanggil Walikota Banjarmasin yang diduga berhubungan dengan para
pelaku pemukulan dan selanjutnya menggelar rapat terbuka meminta
keterangan dan tanggung jawab yang bersangkutan.
Á ÁFauzan Ramon SH mengatakan, pers punya kebebasan untukÔ h) 0*0*0*° ° Ô memberitakan sebuah berita, sebab demokrasi di Kalsel harus bebas
dari kekerasan pihak manapun juga, tanpa ada yang menghalangi
kebebasan berbicara.
Á Á"Maka dari itu maklumat yang disampaikan KDAA ini, wartawan
harus memback up. Sebab kalau terus terjadi tindak kekerasan, maka
demokrasi akan mundur 20 tahun kembali, kalau tidak juga
dituntaskan," tukasnya.
Á Á"Korban tidak melapor tidak menjadi masalah, sebab sekarang
ini permasalahan kekerasan oleh pejabat negara sudah menjadi
urusan negara yang harus secepatnya diselesaikan," tegas Fauzan.
à Ãrds/adi

No comments: