Tuesday, October 26, 2010

Penyidikan Atas Istri Lihan Dipertanyakan

BANJARMASINÄ Ä © Berlarut©larutnya penyelesaian berkas kasus istri
Lihan, Hj Jum, mengundang pertanyaan dari kuasa hukum para korban
Lihan, Fauzan Ramon SH, Selasa (26/10). Menurutnya, semestinya
penyidik Dit Reskrim Polda Kalsel bisa segera menuntaskan
penyidikannya, mengingat Lihan sendiri sudah selesai perkaranya,
meski saat ini masih banding.
Á Á"Saya mewakili 1.000 yang menjadi korban Lihan, mempertanyakan
lambannya penanganan dan penyidikan atas istri Lihan. Kenapa harus
lama, sementara kasus Lihan, suami Hj Jum, sudah selesai di
Pengadilan Negeri (PN) Martapura dengan hukuman enam tahun enam
bulan penjara dan denda Rp10 miliar," ungkap Fauzan.
Á ÁIa berharap kepada Kapolda Kalsel Brigjen Pol Syafrudin agar
mendorong bawahannya supaya mempercepat dan menuntaskan penyidikan
terhadap Hj Jum. "Di Dit Reskrim, banyak penyidik hebat mulai
brigadir hingga komisaris besar. Masa hanya menuntaskan penyidikan
kasus yang sebenarnya perkara pokoknya sudah selesai di pengadilan,
tidak bisa tuntas. Ini justru akan menjadi preseden buruk penegakan
hukum. Masyarakat nanti bertanya©tanya, ada apa ini," cecarnya.
Á ÁFauzan menyesalkan kenapa sampai hampir setahun penanganan
kasus tersebut, justru berkas Hj Jum seperti jalan di tempat,
sementara berkas kasus Lihan, sang suami Hj Jum, bisa selesai dan
sudah divonis bersalah, meski masih banding.
Á Á"Kita dari pihak korban dan pengacara, mungkin akan membantu
jika memang diperlukan penyidik. Saya pikir, perkara Hj Jum cukup
sederhana, karena sifatnya hanya turut serta melakukan tindak
pidana yang dilakukan Lihan. Jadi, apa masalahnya sehingga
berkasnya berjalan lamban," bebernya lagi.
Á ÁFauzan pun mengharapkan, penyelesaian berkas Hj Jum bisa kelar
sebelum akhir tahun. "Jangan sampai 2011 baru berkasnya selesai.
Ini hanya sekadar imbauan, supaya ada kepastian hukum," ucapnya.
Á ÁDir Reskrim Kombes Pol Mas Guntur Laupe melalui Kompol Ery S
mengakui bahwa masih ada keterangan dari saksi ahli PPATK dan Bank
Indonesia yang diperlukan guna melengkapi berkas Hj Jum.
Á ÁMenurutnya, jika keterangan saksi ahli sudah diperoleh, maka
secepatnya berkas Hj Jum akan diserahkan ke Kajati Kalsel.
Á ÁSebelumnya, terdakwa Lihan akhirnya divonis majelis hakim
Pengadilan Negeri (PN) Martapura enam tahun enam bulan penjara,
denda Rp10 miliar subsidair empat bulan penjara dalam sidang yang
disaksikan puluhan pengunjung, Senin (11/10 siang.
Á ÁVonis yang dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Edy Suwanto
SH ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fadlan
SH yang menuntut terdakwa dengan 13 tahun penjara, denda Rp10
miliar subsidair enam bulan penjara.
Á ÁMajelis hakim mempertimbangan hukuman sesuai pasal yang
dikenakan padanya. Majelis hakim berpendapat terdakwa telah
terbukti melanggar pasal 372 KUHP tentang penggelapan, tentang Bank
Syariah dan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun terdakwa tidak
terbukti mempengaruhi seseorang untuk ikut berbisnis dengannya.
Á ÁUntuk penggelapan, terdakwa dianggap menggunakan uang
investasi nasabah untuk hal lain di luar bisnis intan, padahal
sesuai perjanjian, kedua belah pihak hanya untuk bisnis intan.
Untuk Bank Syariah, bisnis tersangka sudah masuk kategori syariah
(mudharabbah) atau bagi hasil, namun dalam praktiknya tidak adaÔ h) 0*0*0*° ° Ô izin dari Bank Indonesia (BI). Lihan melalui pengacaranya
menyatakan banding.
Á ÁLihan didakwa JPU sebagaimana diatur dan diancam pidana
berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, e UU RI 25 Tahun
2003 tentang Perubahan Atas UU RI 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang.
Á ÁSelain mengenakan dakwaan tindak pidana pencucian uang, JPU
juga mendakwa Lihan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan
diancam pidana berdasarkan pasal 59 ayat (1) UU RI 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah.
Á ÁSedang dakwaan primairnya pada terdakwa yang didampingi tim
penasihat hukum dari kantor pengacara Masdari Tasmin SH, adalah
pasal 46 ayat (1) UU RI 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI
7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Á ÁDakwaan primair itu dikenakan JPU karena terdakwa diduga
menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha
dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 16.
Untuk dakwaan subsidair, jaksa mengenakan terdakwa melanggar pasal
387 KUHP dan lebih subsidair melanggar pasal 372 KUHP. Ã Ãadi

No comments: