Friday, October 15, 2010

Pen©DPO©an H Jahrian Bagai Penerapan Hukum Rimba

BANJARMASINÄ Ä © Pemilik saham PT SBY sekaligus keluarga H Jahrian,
Solihin menyayangkan tindakan Dit Reskrim Polda Kalteng yang
mengenakan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap Direktur PT
SBY, H Jahrian. Menurutnya, pen©DPO©an tersebut sudah menyalahi
hukum dan hal itu menunjukkan bahwa aparat hukum sudah menerapkan
hukum rimba.
Á Á"Kami menilai, pen©DPO©an itu tidak berdasar sama sekali. Lain
halnya H Jahrian tidak jelas keberadaannya dan mangkir dari
pemanggilan tanpa ada alasan yang kuat. Lha ini, H Jahrian memang
sedang sakit dan dirawat secara intensif di RS Mounth Elizabeth
Singapura sehingga memang tidak mungkin menghadiri panggilan
penyidik," cetus Solihin gusar, Jumat (15/10).
Á ÁDikatakan, pernyataan Dir Reskrim Polda Kalteng Kombes Pol
Kliment bahwa H Jahrian yang menjadi tersangka kasus korupsi tarif
angkutan batubara lewat Jl Eks Pertamina Tamiang Layang, Bartim,
sebagai buron, bisa menyesatkan masyarakat.
Á Á"H Jahrian ada di rumah sakit di Singapura, jadi tidak benar
kalau dikatakan bahwa H Jahrian berkeliaran di Kaltim, Surabaya dan
Jakarta. Kalau hal itu berdasar laporan dari aparat intel, maka
boleh kami katakan aparatnya tidak profesional dalam bekerja,"
katanya.
Á ÁDitambahkan, H Jahrian memang ada dua kali atau tiga kali
dipanggil penyidik, namun seiring panggilan itu, tim kuasa hukum H
Jahrian dari Toedjoeh Empat & Co selalu menanggapi secara resmi
bahwa klien mereka tak bisa menghadiri panggilan karena masih
sakit.
Á ÁSolihin menjelaskan, sejak ditetapkan sebagai tersangka, H
Jahrian kemudian lebih banyak dirawat akibat sakit paru. Bahkan, RS
Bhayangkara di Kramat Jati Jakarta sekitar pertengahan Juni 2010
lalu, sudah merujuk H Jahrian ke Metropolitan Medical Centre Jl
Rasuna Said Jakarta Selatan.Á À À ( Á
Á ÁOleh dokter ahli paru, dr Handoko Guanawan SpP pada 10 Juni
2010, H Jahrian dinyatakan secara klinis menderita sakit paru,
yakni paru sebelh kiri tak berfungsi optimal, sehingga harus
dioperasi dan dirawat.
Á ÁBerikutnya, H Jahrian dirawat di RS Mounth Elizabeth
Singapura. H Jahrian memang dipanggil penyidik Polda Kalteng pada
14 dan selanjutnya 18 Juni 2010. Namun, oleh kuasa hukum ditanggapi
kalau klien mereka tak mungkin hadir akibat sakit.
Á ÁDokter di rumah sakit itu, John McCarty juga menerangkan hal
serupa pada 16 September 2010 bahwa H Jahrian memang harus dirawat
secara intensif selama tiga bulan. "Lampiran dokter sudah kita
serahkan ke Polda Kalteng pada 9 dan 11 Oktober 2010. Ini sebagai
bukti kalau H Jahrian ada dan tidak mangkir, namun kenapa koq
ditetapkan sebagai DPO," ucapnya heran.
Á ÁHal yang sama juga dikatakan ahli hukum pidana, Prof Idham
Jarkasy SH MHum. Menurutnya, untuk menerapkan seseorang sebagai
DPO, maka yang bersangkutan harus tidak diketahui keberadaannya
meski sudah dicari dan dipanggil sebanyak tiga kali. "Dan kalau
orangnya ada dan masih sakit tidak bisa dipanggil paksa apalagi
ditetapkan sebagai DPO. Kalau itu dilakukan, itu sama saja denganÔ h) 0*0*0*° ° Ô melanggar hukum atau setidaknya melanggar hak azasi seseorang,"
tegasnya. Ã Ãadi

No comments: