Thursday, October 21, 2010

Pendemo Desak Polda Hapuskan Premanisme Di Legislatif

BANJARMASINÄ Ä © Puluhan massa pendemo yang menamakan diri Koalisi
Masyarakat Sipil Anti Anarkisme yang kebetulan adalah mantan rekanªrekan aktivis Birhasani, presenter freelance TVRI Banjarmasin yang
jadi korban kekerasan oknum anggota DPRD Banjarmasin berinisial Z,
melakukan aksi demo di Polda Kalsel, Kamis (21/10).
Á ÁPendemo mendesak Kapolda Kalsel Brigjen Pol Syafrudin agar
kasus pemukulan itu diusut hingga tuntas bahkan menangkap pelaku
yang diduga oknum anggota dewan.
Á ÁSebagaimana diungkapkan tiga orator, Emmy Lasari, Agus dan Eka
di halaman Polda Kalsel, pemukulan tersebut jelas©jelas sebagai
tindak kriminal. Selain itu, karena berkaitan dengan dunia
jurnalistik, maka aksi pemukulan terhadap pekerja media, sudah
menciderai kebebasan berpendapat.
Á Á"Kami menuntut agar Kapolda Kalsel segera memerintahkan
bawahannya untuk mengusut tuntas kasus pemukulan presenter TVRI
Banjarmasin, Birhasani oleh oknum anggota legislatif. Tujuan kami
ke sini juga meminta perlindungan hukum dan jaminan keamanan para
aktivis dan pekerja pers atas aksi premanisme yang kembali marak di
Banjarmasin," kata mereka.
Á ÁMenurut Emmy, jika lembaga legislatif bahkan eksekutif masih
ditempati pejabat©pejabat yang bermental preman maka dikhawatirkan
akan menimbulkan gejolak yang lebnih luas dalam masyarakat dan hal
itu sangat berbahaya bagi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
Á ÁBahkan, lanjutnya, polisi perlu untuk menertibkan penggunaan
senjata tajam yang disinyalir ada dipakai oleh beberapa oknum
anggota dewan dan eksekutif, karena tidak pantas pejabat masih
memakai senjata tajam ke mana©mana.
Á ÁPendemo juga meminta unsur Muspida Kalsel duduk bersama
membahas persoalan tersebut, sebab jika dibiarkan ada pejabat suka
berlagak bagai preman, maka boleh jadi akan mendapat reaksi yang
lebih keras dari masyarakat dan aktivis.
Á ÁSelain membawa persoalan pemukulan pekerja media, pendemo juga
meminta agar kasus hukum SHM No 21/1972 yang diduga melibatkan H
Muhidin, Walikota Banjarmasin supaya secara transparan dijelaskan
kepada umum.
Á ÁPendemo berharap agar aparat hukum jangan mau menenggelamkan
kasus tersebut, karena cukup kental ada nuansa pemalsuan SHM
tersebut.
Á ÁMereka juga menyoroti tentang proses hukum tangkapan Dit
Polair Polda Kalsel atas sebuah kapal tanker yang diduga `kencing'
di laut. Kasus itu begitu penting, karena BBM yang diangkut di
kapal tersebut, merupakan kebutuhan BBM untuk masyarakat banyak.
Á Á"Masyarakat menjadi korban kesulitan memperoleh BBM yang
murah, karena sudah terjadi pengurangan jatah ke masyarakat akibat
tanker kencing di laut. Jika memang ada keterlibatan oknum
Pertamina, supaya juga diusut. Kasus ini supaya diawasi hingga ke
pengadilan," cecar pendemo.
Á Á"Kami akan usut tuntas kasus pemukulan Birhasani, dan pasti
akan menangkap pelakunya. Saya berharap kepada rekan©rekan aktivis,
agar segera membujuk Birhasani dan bersama©sama membawanya ke Dit
Reskrim Polda Kalsel untuk melengkapi bahan penyidik guna
pengusutan kasus tersebut," ungkap Guntur menanggapi keinginan
pendemo. Ã Ãadi

No comments: