Monday, October 11, 2010

Lihan Divonis 6,5 Tahun Dan Denda Rp10 M

MARTAPURAÄ Ä © Terdakwa Lihan akhirnya divonis majelis hakim
Pengadilan Negeri (PN) Martapura enam tahun enam bulan penjara,
denda Rp10 miliar subsidair empat bulan penjara dalam sidang yang
disaksikan puluhan pengunjung, Senin (11/10 siang.
Á ÁVonis yang dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Edy Suwanto
SH ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fadlan
SH yang menuntut terdakwa dengan 13 tahun penjara, denda Rp10
miliar subsidair enam bulan penjara.
Á ÁMajelis hakim mempertimbangan hukuman sesuai pasal yang
dikenakan padanya. Majelis hakim berpendapat terdakwa telah
terbukti melanggar pasal 372 KUHP tentang penggelapan, tentang Bank
Syariah dan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun terdakwa tidak
terbukti mempengaruhi seseorang untuk ikut berbisnis dengannya.
Á ÁUntuk penggelapan, terdakwa dianggap menggunakan uang
investasi nasabah untuk hal lain di luar bisnis intan, padahal
sesuai perjanjian, kedua belah pihak hanya untuk bisnis intan.
Untuk Bank Syariah, bisnis tersangka sudah masuk kategori syariah
(mudharabbah) atau bagi hasil, namun dalam praktiknya tidak ada
izin dari Bank Indonesia (BI).
Á ÁBegitu pula untuk tindak pidana pencucian uang, beberapa unsur
terpenuhi. Setelah pembacaan vonis tersebut, Lihan berkonsultasi
dengan penasihat hukumnya Syahriani SH. Lihan menyatakan banding,
sedangkan JPU Fadlan SH menyatakan pikir©pikir.
Á ÁDi luar persidangan, Lihan menegaskan dirinya tidak bersalah,
dan menolak tuduhan yang dialamatkan padanya, karena itu pula dia
mengajukan banding atas putusan majelis hakim.
Á Á"Sudah saya katakan saya berniat baik mengembalikan uang
nasabah kalau perlu kemanapun saya selama proses pengembalian bisa
diikuti," katanya.
Á ÁSementara itu, kebanyakan pengunjung sidang yang merupakan
nasabah Lihan mengaku kecewa dengan vonis ini, karena dengan
terpenjaranya Lihan maka peluang untuk pengembalian uang nasabah
semakin sulit.
Á Á"Kami mengharapkan Lihan dibebaskan agar bisa mengembalikan
uang kami," ujar salah satu nasabah.
Á ÁLihan didakwa JPU sebagaimana diatur dan diancam pidana
berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, e UU RI 25 Tahun
2003 tentang Perubahan Atas UU RI 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang.
Á ÁSelain mengenakan dakwaan tindak pidana pencucian uang, JPU
juga mendakwa Lihan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan
diancam pidana berdasarkan pasal 59 ayat (1) UU RI 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah.
Á ÁSedang dakwaan primairnya pada terdakwa yang didampingi tim
penasihat hukum dari kantor pengacara Masdari Tasmin SH, adalahÔ h) 0*0*0*° ° Ô pasal 46 ayat (1) UU RI 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI
7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Á ÁDakwaan primair itu dikenakan JPU karena terdakwa diduga
menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha
dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 16.
Untuk dakwaan subsidair, jaksa mengenakan terdakwa melanggar pasal
387 KUHP dan lebih subsidair melanggar pasal 372 KUHP. Ã Ãdio/adi

No comments: