Friday, October 29, 2010

Legalitas Area AI Dipertanyakan

BANJARMASINÄ Ä © Irwansyah, Direktur Lembaga Kajian Pengawasan
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (LKP3M) Kalimantan Selatan,
Kamis (28/10) dalam rilisnya mempertanyakan legalitas PT AI yang
bekerja di lokasi atau areal PT Tambang Batubara Bukit Asam
(Persero), khususnya di wilayah DU 322 yang masuk wilayah Kabupaten
Tanah Laut (Tala) dan Kotabaru seluas 12.473 Ha.
Á ÁDikatakan, sejauh ini sudah sering terjadi sengketa lahan di
lapangan, akibat PT AI selaku pemegang PKP2B, terkesan seenaknya
mengakui titik©titik koordinat PT BA adalah milik mereka.
Á ÁPria yang akrab disapa Iwan ini menambahkan, pernah pihaknya
mempertanyakan ini ke PT AI, namun PT AI selalu memperlihatkan peta
wilayah (koordinat) hasil buatan mereka sendiri, ditambah Kuasa
Pertambangan (KP) milik PT BA berdasarkan Keputusan Dirjen
Pertambangan Umum 245.K/2014/DDJP/ 1995 (DU©314/Kalsel), di mana PT
BA menempatkan PT AI hanya sebagai kontraktornya saja untuk areal
seluas 737,98 Ha di Kabupaten Kotabaru.
Á ÁPadahal, lanjutnya, berdasarkan Kepmen 680 Tahun 1997 yang
mengatur Keppres No 75 tahun 1996, seluruh KP sudah kembali ke
negara, termasuk milik PT BA sendiri. "Sejak saat itu sudah sangat
jelas PT AI tidak ada kaitan lagi dengan PT BA. Nah kenapa sekarang
bisa©bisanya PT AI mengakui setiap ada sengketa kalau lahan DU 322
tersebut adalah milik mereka," ungkapnya.
Á ÁIwan berharap, masalah ini bisa menjadi sorotan DPRD Kalsel
dan Dinas Pertambangan Kalsel, sehingga sengketa lahan tak
berkepanjangan.
Á ÁDiakui Iwan, memang pihaknya pernah mendampingi penambang
rakyat untuk mempertanyakan legalitas PT AI di area DU 322
tersebut, namun Dinas Pertambangan selalu berkilah bahwa masalah
itu adalah urusan pusat.
Á Á"Memang di PT AI ini sarat dengan kepentingan politis dan
kekuasaan. Bukan hanya dinas terkait saja di daerah yang tak berani
menyentuh, aparat berwajib sebagai ujung tombak penegakan hukum pun
seperti tak berani," tegasnya.
Á ÁAktivis ini juga mengkritik soal kemanfaatan PT AI selama ini
di daerah Tala dan Kotabaru, di mana ketika ada pembebasan lahan
oleh PT AI, hasilnya sangat jauh dari harapan. "Coba bayangkan
saja, sebuah perusahaan yang tergolong sudah multinasional seperti
PT AI ini, hanya mampu membayar Rp20 juta untuk pembebasan 1 Ha
lahan milik masyarakat, bandingkan dengan penambang rakyat yang
lebih berani membayar lebih tinggi," bebernya.
Á ÁBelum lagi soal dana community development PT AI yang dirasa
masyarakat sekitar masih kurang, karena lebih bersifat seremonial.
à Ãadi

No comments: