Sunday, October 31, 2010

Ketua KPUD Tabalong Dituding Palsukan Surat

BANJARMASINÄ Ä © Hasrudin H Hasbullah (47), warga Jl Basuki Rahmat
XIII No 1 Tanjung, Tabalong secara resmi melaporkan Ketua KPUD
Tabalong, Drs Jauhar Arifin MM ke Dit Reskrim Polda Kalsel terkait
dugaan pemalsuan surat.
Á ÁMinggu (31/10), Hasrudin mengakui tentang laporan dugaan
tindak pidana pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP jo pasal 266 ayat (1)
dan (2) KUHP tersebut.
Á ÁDikatakan, dirinya sebenarnya sudah memenuhi persyaratan
dukungan sebanyak 13.080 orang untuk mengikuti Pilkada Tabalong
2008, namun akibat perbuatan terlapor, Hasrudin justru batal
mengikutinya sebagai peserta independen.
Á ÁMenurutnya, ia bersama pendukung pada 5 Agustus 2008 mendaftar
ke KPUD Tabalong membawa serta daftar dukungan 115 PPS. "Ketika
dihitung bersama©sama secara manual, diperoleh angka 13.080
dukungan yang berarti sudah memenuhi syarat minimal," cetusnya.
Á ÁNamun, pada 30 Agustus 2008, Hasrudin justru tidak diundang
KPUD Tabalong mengambil nomor urut peserta Pilkada Tabalong.
Á ÁKetika 2 September 2008, hal itu dipertanyakan, terlapor
justru menyampaikan secara lisan bahwa dukungan untuk Hasrudin
tidak memenuhi syarat, karena cuma didukung 8.628 orang. Terang
saja jawaban terlapor membuat Hasrudin semakin bingung. Kemudian
pada 4 September 2008, KPUD Tabalong menyurati pelapor bahwa
Hasrudin tidak memenuhi syarat mengikuti Pilkada Tabalong, karena
dari verifikasi tidak memenuhi syarat minimal 13.017 pendukung.
Á ÁGugatan dilakukan Hasrudin secara perdata ke Pengadilan Negeri
(PN) Tanjung. Dikatakan, pada sidang di PN Tanjung, KPUD
Tabalong dinyatakan hakim telah melanggar UU karena terbukti tidak
melakukan verifikasi terhadap datacdata pendukung Hasrudin. Hakim
sudah memutuskan, di mana KPUD Tabalong diperintahkan untuk memberi
ganti rugi kepada Hasrudin sebesar Rp1.327.000.000 dari tuntutan
awal Rp5 miliar lebih.
Á ÁDitambahkan, jika pada proses awal, dalam hal ini verifikasi
saja, KPUD Tabalong sudah menyalahi ketentuan UU, maka proses
selanjutnya, baik itu pemungutan suara, penghitungan suara hingga
penetapan pemenang, jelas dan pasti juga cacat hukum.
Á ÁSebenarnya, pada Mei lalu, masalah cacat hukumnya verifikasi
sudah ditangani oleh Dit Reskrim Polda Kalsel. Hanya saja, saat
itu, dugaan yang dikenakan polisi kepada KPUD Tabalong adalah
pelanggaran pidana UU No 12 Tahun 2008 tentang Pemilukada.
Á ÁSejumlah anggota KPUD Tabalong diperiksa dan berkas sempat
dikirimkan ke Kejari Tanjung.
Á ÁLima orang anggota KPUD Tabalong sendiri, yakni Johar Arifin
(ketua), Yusi (pokja penjaringan cabup), Jainur Nainggolan, Nadi
Hanafi dan Joko Haryono dalam waktu berbeda akan dipanggil
penyidik, sejak 17 Mei hingga 21 Mei mendatang.
Á ÁKelimanya diduga melanggar pasal 115 ayat (9) UU No 12 Tahun
2008 dengan ancaman pidana hingga 72 bulan penjara.
Á ÁKelima anggota KPUD Tabalong ini diadukan ke Polda Kalsel
karena dinilai telah melakukan tindak pidana tidak melakukan
verifikasi sebagaimana tugas dan wewenangnya, sehingga merugikan
calon independen cabup Tabalong, Hasrudin Hasbullah. Alhasil,
Hasrudin, akibat diduga kelalaian KPUD Tabalong, justru tidak bisa
mengikuti Pilkada Tabalong 2008.Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒÁ ÁNamun, menurut Hasrudin, kasus ini justru dihentikan
penyidikannya. Ã Ãadi

No comments: