Thursday, October 21, 2010

Kasus Presenter Dipukul Dilaporkan Ke Komnas HAM

BANJARMASINÄ Ä © Kasus tindak kekerasan terhadap presenter freelance
TVRI Banjarmasin, Birhasani yang diduga dilakukan Z, seorang
pejabat anggota DPRD Kota Banjarmasin dilaporkan ke Komnas HAM
pusat.
Á ÁRencananya Komnas HAM akan datang ke Kota Banjarmasin untuk
mendengarkan dan mempelajari kasus kekerasan yang telah dilakukan
seorang pejabat negara anggota DPRD Kota Banjarmasin.
Á ÁSalah satu anggota yang tergabung dalam Koalisi Demokrasi Anti
Anarkis (KDAA), Hasanuddin, Rabu (20/10), membenarkan pihaknya
sudah melaporkan kasus kekerasan tersebut ke Komnas HAM yang
diterima langsung bagian Komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh di
Jakarta.
Á ÁSebab seorang warga masyarakat yang memiliki hak berbicara dan
berpendapat telah diperlakukan dengan kekerasan sudah sangat tidak
diperbolehkan dilakukan orang lain, apalagi yang melakukan adalah
seorang anggota dewan yang seharusnya memperhatikan masyarakatnya.
Á ÁMenurutnya, permasalah ini sudah merupakan tindak pidana
murni, kekerasan terhadap masyarakat. Apa lagi Birhasani pada waktu
itu usai bertugas sebagai presenter freelance TVRI Banjarmasin.
Á ÁDitakutkan kalau nanti setiap kali ada kritikan terhadap
Walikota Banjarmasin H Muhidin dan pejabat lainnya, terulang lagi
kepada para wartawan yang bertugas di lapangan.
Á ÁDitambahkan Agus dari LSM Kompak yang juga tergabung dalam
KDAA, pelaporan kepada Komnas HAM pusat, dilakukan karena kasus
kekerasan tersebut telah melanggar hak azasi manusia yang bebas
mengeluarkan pendapat.
Á ÁMasalah korban Birhasani apakah nantinya melaporkan atau tidak
kepada pihak kepolisian Polresta Banjarmasin, tidak jadi masalah.
Dikatakan, kasus ini adalah pidana murni bukan delik aduan dan
polisi harus segera bertindak mengumpulkan bukti dan saksi serta
harus memanggil pelakunya untuk diperiksa pihak kepolisian.
Á ÁApa lagi kini PWI Cabang Kalsel sudah menyatakan mendukung
agar kasus kekerasan terhadap wartawan dan warga masyarakat tidak
terjadi lagi di Kota Banjarmasin dan sekitarnya.
Á ÁKetua PWI Cabang Kalsel, Drs Faturahman, kemarin meminta agar
dalam menyikapi persoalan jangan dengan cara kekerasan. "Jika
memang ada salah satu media yang salah dalam memberitakan berita
atau menayangkan acara, pihak bersangkutan yang merasa dirugikan
bisa melakukan hak jawabnya di media tersebut," tukasnya.
Á ÁJika ada upaya pencideraan dan mengganggu kemerdekaan pers,
apalagi yang melakukan penghambatan adalah pemerintah, TNI atau
Polri dan pihak lainnya, itu sudah sangat tidak dibenarkan sama
sekali.
Á ÁKasus dugaan kekerasan tersebut terus dilakukan pemantauan dan
dikumpulkan data©data yang lengkap untuk bisa diketahui
kebenarannya. Ã Ãrds/adiÄ Ä


Ô h) 0*0*0*° ° Ԍà ÃPWI Kalsel Sambangi TVRI Banjarmasin
MENINDAKLANJUTIÄ Ä kasus Birhasani yang diduga mengalami tindak
kekerasan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kalimantan
Selatan (Kalsel), Rabu (20/10) sambangi LPP TVRI Banjarmasin untuk
melakukan mediasi terkait perkara ini.
Á ÁDalam upaya menindaklanjuti dukungannya terhadap Birhasani,
PWI Cabang Kalsel yang dipimpin Ketua PWI Cabang Kalsel, Drs
Fathurrahman, berupaya mengumpulkan data sebaik mungkin untuk
nantinya diserahkan ke PWI pusat, Dewan Pers dengan tembusan
Gubernur dan Depkominfo.
Á ÁMenurut Fathurrahman, ada dua langkah yang bisa diambil untuk
menyelesaikan permasalahan ini, yaitu jalur hukum dan mediasi yang
hingga saat ini terus dibicarakan dengan korban maupun LPP TVRI
Banjarmasin sebagai instansi penanggung jawab.
Á Á"Kedatangan kita ke sini untuk mendapatkan informasi mengenai
kasus ini, yang kemudian data tersebut kita himpun untuk kita
krimkan ke pusat agar bisa ditindaklanjuti," jelasnya.
Á ÁData yang telah dikumpulkan tersebut nantinya akan diperiksa
dan dikaji kembali guna melihat perkara yang terdapat di dalamnya,
apakah masuk pada perkara pidana atau lainnya yang bisa
diselesaikan melalui mediasi.
Á ÁKendati Birhasani sampai saat ini masih belum melaporkan
perkaranya, namun Fathurrahman menyatakan berdasarkan pengakuan
Birhasani tindak kekerasan tersebut benar terjadi, yakni pemukulan.
Á ÁDalam pengakuan Birhasani, Fathurrahman juga mengatakan bahwa
dia mendapat tekanan mengenai masalah ini, sehingga sampai sejauh
ini keberanian untuk melaporkan perkara masih belum dilakukan,
mengakibatkan aparat kepolisian tidak bisa berbuat apa©apa.
Á ÁTekanan inilah yang menurutnya perlu disikapi, untuk itu
diperlukan mediasi untuk mencari komitmen bersama dan dari dua opsi
terkait perkara ini, mediasilah yang dilihat lebih baik untuk
dilakukan.
Á ÁMerasa insan pers kembali terancam dalam menjalankan tugasnya,
PWI Cabang Kalsel rencananya akan membuka rapat pleno mengenai
masalah ini, terlebih menyangkut perlindungan pekerja media yang
mulai terancam.
Á Á"Jika keamanan dan perlidungan hukum lemah terhadap media, ini
akan melunturkan demokrasi yang dibina bangsa ini, untuk itu kita
akan perjuangkan kasus ini sampai ditemukan kata sepakat," ucapnya.
Á ÁDalam menjalankan tugasnya, pekerja media dilindungi undangªundang, untuk itu PWI Cabang Kalsel menyatakan, institusi harus
melindungi mereka, baik dari segi keselamatan hingga hukum.Ã Ã mad/adiÄ Ä


à ÃPolisi Belum Bisa Ambil Keputusan
Ä ÄÃ ÃPIHAKÄ Ä Mapolresta Banjarmasin untuk sementara tak bisa ambil
kesimpulan guna menyikapi dugaan kekerasan yang dilakukan oleh
oknum anggota DPRD Banjarmasin, Z, terhadap satu presenter
freelance TVRI Banjarmasin, Birhasani.
Á ÁDikatakan Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Drs Hilman Thayib
SIK, pihaknya akan melakukan pengusutan sesuai prosedur hukum atas
adanya laporan yang masuk dari masyarakat terhadap korban, namun
sampai detik ini belum ada laporan yang masuk. Korban dan saksi
harus diikutkan dalam kasus ini," katanya.Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒÁ Á"Proses hukum akan jalan bila ada laporan yang masuk dari
korban dan saksi dan kita akan proses. Semua berdasarkan atas
laporan, yang jelas akan kita tindaklanjuti," tegasnya saat parade
pasukan hadapi para demonstran satu tahun SBY©Budiono.
Á ÁDalam pantauan di Mapolresta Banjarmasin, dalam tiga hari
terakhir masih belum terlihat korban yang teraniaya, Birhasani.
Á ÁSementara Kapolsekta Banjarmasin Timur AKP Dodik Tatok SIK,
saat berada di depan Kantor TVRI Banjarmasin, saat dikonfirmasi,
karena peristiwa itu masuk dalam wilayah hukumnya, mengaku tak
bisa berbuat banyak. "Korban tak lapor," katanya Rabu (20/10)
sekira pukul 11.00 Wita.
Á ÁMenurutnya, pihaknya tak bisa memproses suatu kasus apalagi
itu kasus penganiayaan, tanpa ada bukti kuat baik laporan yang
masuk dari korban dan saksi©saksi saat kejadian berlangsung. "Ini
kasusnya beda dengan kasus KDRT, bila ada dari keluarga korban yang
lapor kita bisa bertindak terhadap pelaku dan secepatnya diproses,"
tegasnya.
Á Á"Memang saya akui kejadian itu berlangsung di bawah wilayah
hukum saya, tapi saya tak bisa berbuat banyak. Lain halnya bila
korban datang lapor ke Mapolsekta Banjarmasin Timur, atau ia
berikan surat kuasa kepada keluarga atau apanya kita akan
tindaklanjuti laporan dari korban itu," pungkasnya.
Á ÁSeperti yang diberitakan sebelumnya, usai dialog yang
dilakukan di ruang TVRI Banjarmasin, Jumat (15/10), korban
Birhasani keluar dari kantor TVRI Banjarmasin. Kemudian datang
oknum anggota DPRD Banjarmasin bersama dua centengnya dan melakukan
aksi penganiayaan. Bahkan H Muhidin, Walikota Banjarmasin
dikabarkan ada di sekitar lokasi kejadian.
Á ÁSayang korban tak berani melaporkan kasusnya ke polisi. Diduga
korban dalam tekanan dan pengancaman hingga ia takut lapor ke
polisi. Ã Ãzal/adi

No comments: