Thursday, October 14, 2010

Ikadin Siap Jadi PH Rudy Ariffin

BANJARMASINÄ Ä © Menyikapi ditetapkannya Rudy Ariffin sebagai
tersangka dalam kasus Pabrik Kertas Martapura (PKM) oleh Kejaksaan
Agung (Kejagung) membuat beberapa pengacara di wilayah Kota
Banjarmasi angkat bicara dan akan melakukan pembelaan.
Á ÁOrganisasi pengacara yang tergabung dalam Ikatan Advokat
Indonesia (Ikadin) Banjarmasin bersedia menjadi penasihat hukum
(PH) atau pembela Rudy Ariffin, mantan Bupati Banjar yang sekarang
menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan.
Á ÁHal ini dikatakan Ketua Ikadin Banjarmasin, A Rasyid Rahman
yang didampingi beberapa pengacara terkenal, Selasa (12/10) siang
saat berada di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin.
Á ÁSebagai organisasi advokat mereka bersedia dan siap untuk
membantu dan mendampingi Gubernur Kalsel atas status hukum yang
menimpanya.
Á Á"Secara lembaga, semua ini kami lakukan atas inisiatif
organisasi untuk membantu Rudy Ariffin selaku kepala daerah,"
katanya didampingi pengacara Fauzan Ramon dan Muchtar Daud Yahya.
Á ÁDitambahkan Fauzan Ramon, dukungan hukum ini diberikan karena
sesuai dengan profesi mereka. Selain itu, sebagai bentuk kepedulian
warga banua dan organisasi yang ada di Banjarmasin terhadap
pemimpin Kalsel.
Á ÁDan apabila semua memang benar, tidak semua anggota Ikadin
yang akan ditunjuk untuk mendampingi Rudy Ariffin untuk menghadapi
kasus hukumnya nanti, akan tetapi hanya beberapa anggota
perwakilannya saja, yang akan ditentukan untuk mendampingi.
Á ÁPembelaan yang akan dilakukan Ikadin sebagai bentuk dukungan
sebagai orang banua, dan kepentingan hukum yang dimiliki Rudy
Ariffin dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. "Terbukti
atau tidak kasus itu merupakan hal lain," ungkapnya.
Á ÁDikatakannya, kualat kalau tidak menawarkan diri untuk
membantu Rudy, dan ia memastikan, kalau dukungan yang diberikan
organisasinya itu murni atas dasar moral hukum bukan karena
politis. "Kami tidak ada kepentingan, semua yang kami lakukan murni
dan tulus," terangnya.
Á ÁIa juga menjamin, kalau bantuan hukum yang diberikan ini
lantaran bukan hanya Rudy sebagai kepala daerah, akan tetapi
bantuan hukum serupa juga bisa untuk semua masyarakat yang
memerlukan bantuan hukum.
Á Á"Bantuan hukum ini, bukan saja hanya kepada kepala daerah,
akan tetapi semua masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan,"
tandasnya.
Á ÁDikatakannya, proses hukum yang akan dijalani Gubernur Kalsel
ini akan melalui proses yang sangat panjang, karena untuk
pemeriksaan kepala daerah, biasanya harus mendapatkan izin dari
Presiden.Ã Ã ris/adi

No comments: