Thursday, October 14, 2010

Helmi Indra Sangun Dituntut Lima Tahun

BANJARMASINÄ Ä © Sidang tindak pidana korupsi pengembangan landasan
pacu Bandara Syamsudin Noor, dengan terdakwa Helmi Indra Sangun,
kembali digelar di ruang sidang Garuda Pengadilan Negeri (PN)
Banjarmasin, Kamis (14/10) siang.
Á ÁSidang kali ini mengagendakan pembacaan tuntutan jaksa
penuntut umum (JPU) Ramadhani cs, yang digelar sekitar pukul 14.00
Wita.
Á ÁPun sidang kali tidak seperti biasanya, karena seperti yang
telah lewat biasanya terdakwa didampingi penasihat hukum dari
Jakarta yakni Henry Yosodiningrat, tapi kali ini terdakwa hanya
sendiri duduk di kursi pesakitan mendengarkan isi tuntutan yang
dibacakan JPU.
Á ÁAda puluhan halaman isi tuntutan yang dibacakan, namun pada
intinya jaksa menuntut terdakwa Helmi Indra Sangun selama lima
tahun kurungan penjara, denda Rp300 juta atau subsidair enam bulan
kurungan. Selain itu terdakwa juga harus membayar uang pengganti
sebesar Rp10,98 miliar.
Á ÁMendengar tuntutan jaksa, terdakwa mengajukan keberatan hingga
akhirnya sidang ditunda hingga dua minggu, sesuai yang diberikan
majelis hakim Wurianto bersama hakim anggota, Wahyono dan Suprapti.
Á ÁDalam kesempatannya, terdakwa mengatakan akan mengajukan
pembelaan atas tuntutan jaksa, karena semua keterangan saksi yang
dibacakan dalam persidangan itu tidak sesuai dengan fakta selama di
persidangan.
Á Á"Saya tidak tahu dari mana keterangan saksi yang dibacakan
jaksa itu, namun yang jelas semua saksi dipersidangan kami rekam,
dan keterangan jaksa tidak sesuai dengan pakta yang terungkap di
persidangan," katanya.
Á ÁTerdakwa dituduh bersama©sama dengan Ir Sampurno mantan
Kasubdin Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Kalsel, dianggap
melakukan dugaan korupsi dalam proyek pemgembangan landasan pacu
Syamsudin Noor untuk embarkasi haji.
Á ÁBerdasarkan dakwaan JPU, akibat perbuatan terdakwa dan
bawahannya Ir Sampurno, daerah dirugikan sebesar Rp14.754.452.790,
dari dana proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor untuk
embarkasi haji yang mendekati Rp100 miliar.
Á ÁTuduhan yang dikenakan kepada Helmi yakni pasal 2 jo pasal 18
UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 64 dan pasal 55 ayat (1) keª1 KUHP untuk dakwaan primair dan dakwaan subsidair pasal 3 UU No 31
Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Korupsi jo pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1)
ke©1 KUHP. Ã Ãris/adi

No comments: