Tuesday, October 5, 2010

Gubernur: Tak Perlu Uji Materi

BANJARBARUÄ Ä © Menanggapi sangkaan terhadap dirinya, Gubernur Kalsel
Drs Rudy Ariffin menegaskan, sampai sekarang belum menerima
pemberitahuan resmi kecuali hanya dari media, karena itu pula ia
hingga saat ini belum menunjuk pengacara.
Á Á"Saya belum menerima pemberitahuan resmi kecuali dari media,
karena itu saya belum menunjuk siapa©siapa," ujar Rudy seusai
menghadiri acara Peringatan HUT ke©65 TNI di Banjarbaru, Selasa
(5/10).
Á ÁGubernur pun menyatakan siap untuk diperiksa karena
menurutnya, apapun proses hukumnya ia akan memenuhi aturan hukum
itu. "Kita junjung tinggi hukum, apapun yang disampaikan ke kita,
apapun proses hukumnya kita akan penuhi semua aturan hukum itu,"
ujar mantan Bupati Banjar 2000©2005 itu.
Á ÁSaat ditanyakan apakah dirinya ingin mengajukan uji materi ke
Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keputusan Kejaksaan Agung ini,
Rudy menegaskan, tidak perlu uji materi karena ini kebijakan bukan
dalam arti keputusan yang sifatnya berkeinginan untuk merugikan
daerah.
Á Á"Buktinya sampai sampai sekarang ada rumah sakit, pasar,
terminal, itu bukan kepentingan pribadi, karena aturan itu harus
dibayar harus bagaimana lagi. Kita ingin lahan itu menjadi
fasilitas umum yang dimanfaatkan masyarakat," ujarnya.
Á ÁSementara otoritas regulasinya ada di BPN sebut Rudy, sebagai
user dirinya ingin lahan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Perkara ada kesalahan kebijakan atau apa kita awam hukum dalam
arti regulasi itu," ujar Rudy.
Á ÁSeperti diberitakan, Kapuspenkum Babul Khoir Harahap
menyatakan Rudy Ariffin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam
kasus PKM. Hal ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur
Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Printª109/F.2/Fd.1/9.2010 tanggal 16 September 2010, Rudy Ariffin
ditetapkan sebagai tersangka.
Á ÁBabul menyatakan Rudy diduga terlibat dalam kasus itu terkait
posisinya sebagai bupati yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24
tahun 2001 tertanggal 7 Februari 2001 tentang Pembentukan Tim
Pengembalian dan Pemanfaatan eks PKM.
Á ÁSurat tersebut dikeluarkan untuk membebaskan tanah hak guna
bangunan (HGB) atas nama pemegang hak PT Golden Martapura milik
Gunawan Sutanto.
Á ÁSelanjutnya, tersangka menerbitkan Surat Keputusan Panitia
Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar Nomor SK.01/KPTS/2002 tentang
bentuk dan besarnya santunan pengadaan tanah. "Seharusnya tindakan
pembebasan tanah milik PT Golden Martapura tidak dilakukan karena
tersangka telah mengetahui HGB©nya sudah berakhir masa berlakunya.
Akibatnya negara dirugikan Rp 6,4 miliar," katanya. Ã Ãdio/adi

No comments: